Memperkuat Peran Duta Besar dalam Menyuarakan Pembangunan di Tanah Papua

Memperkuat Peran Duta Besar dalam Menyuarakan Pembangunan di Tanah Papua

Memperkuat Peran Duta Besar dalam Menyuarakan Pembangunan di Tanah Papua

JAKARTA - Akselerasi pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian khusus bagi Presiden Joko Widodo. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017, Presiden memberikan arahan-arahan bagi Menteri terkait serta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan kesejahteraan di ke dua provinsi tersebut di berbagai bidang strategis.

Akan tetapi, upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut terkadang luput dari perhatian komunitas internasional dan paradigma negatif pun kerap kali masih dipersepsikan terhadap Indonesia manakala isu Papua dibicarakan. Oleh karena itu, Duta Besar Indonesia di negara sahabat memainkan peran yang signifikan untuk menyuarakan kepada komunitas internasional, capaian pembangunan pemerintah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Sudah saatnya para Duta Besar Indonesia menjalankan diplomasi aktif menyuarakan pendekatan kesejahteraan yang selama 4 tahun terakhir dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” kata Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi panel pengelolaan isu Papua dalam rangka pembekalan calon Kepala Perwakilan Republik Indonesia proses pengangkatan tahun 2018. Forum tersebut diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri, Rabu, 7 November 2018.

Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017, Kementerian Luar Negeri diberikan peran yang strategis untuk secara aktif melaksanakan diplomasi Indonesia di luar negeri untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi untuk memastikan para Duta Besar dapat memeroleh data dan informasi secara tepat, akurat, dan cepat tentang perkembangan atau dinamika yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Lebih lanjut Jaleswari menambahkan agar para Duta Besar tidak perlu khawatir berbicara di forum Internasional mengenai Papua. “Perlu dipahami bahwa pendekatan terhadap Provinsi Papua di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sekarang penekanan atas pengelolaan tanah Papua ada di pendekatan kesejahteraan dan bukan pendekatan keamanan,” terangnya.

Selain Deputi V sebagai perwakilan dari Kantor Staf Presiden pada forum tersebut, hadir sejumlah pembicara lain diantaranya,Deputi I Badan Intelijen Negara Mayjen TNI Chandra W. Sukotjo, M.Sc. serta Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Adriana Elisabeth.ja2

Close