Mempercepat Penanganan Konflik Agraria

Mempercepat Penanganan Konflik Agraria

Mempercepat Penanganan Konflik Agraria

JAKARTA - Menindaklanjuti Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada 3 Mei 2019 yang membahas ‘Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan’, Kantor Staf Presiden melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jl. Sisingamangaraja No.2 Jakarta.

Rakor ini dipimpin langsung Dirjen Penanganan  Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto diikuti sekitar 40 pejabat ATR/BPN pusat dan daerah.

Beberapa pejabat ATR/BPN yang tampak hadir Setyowantini selaku Sesdirjen Penanganan Masalah, Supardy Marbun, Hary Sudwijanto, dan Ketut Mangku (direktur), perwakilan Ditjen Penataan, Ditjen Hubungan Hukum, Ditjen Infrastruktur, dan Ditjen Pengendalian di ATR/BPN.

Selain itu, hadir para Kepala Kanwil BPN dari Provinsi Nangro Aceh Darusalam, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan perwakilan dari Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah, serta 12 Kepala Kantor Pertanahan dari kabupaten di 8 pronvinsi, yakni: Sanggau (Kalbar), Lamandau (Kalteng), Jakarta Barat (DKI), Binjai (Sumut), Deli Serdang (Sumut), Morowali Utara (Sulteng), Banggai (Suleng), Aceh Tamiang (NAD), Banjarnegara dan Pemalang (Jateng), serta Cianjur dan Bogor (Jabar).us55

Mengurai Konflik

Rapat koordinasi ini merupakan kelanjutan dari rapat Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP dengan Dirjen Penanganan Masalah ATR/BPN pada tanggal 7 Mei 2019. Fokus bahasan adalah strategi dan langkah ATR/BPN dalam menangani 12 kasus tanah terpilih yang diadukan warga ke Istana, khususnya Kantor Staf Presiden sejak 2016-2019.us6

Deputi V Kepala Staf KepresidenanJaleswari Pramodhawardani sekaligus Penanggungjawab Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA) memberikan sambutan serta arahan dalam rakor ini. Selain itu hadir Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama KSP/Wakil Ketua Tim PPKA KSP), Iwan Nurdin, Gunawan, Hardi Widyo Priohutomo (Anggota Tim PPKA KSP), dan Putri Nadhifah (staf magang Kedeputian II KSP).

“Kita harus melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria, terutama konflik yang disebabkan konsesi keagrariaan seperti HGU, dll. Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP sudah menerima 647 kasus konflik agraria, meliputi tanah seluas 503.803 hektar dan 106.803 KK terdampak. Mayoritas terjadi di sektor perkebunan, lalu kehutanan dan infrastruktur,” kata Jaleswari.

Kementerian ATR/BPN merupakan pihak yang paling berwenang untuk menangani dan menyelesaikan konflik agraria yang berlatarbelakang HGU perkebunan dan infrastruktur. Untuk itu, Dirjen Penanganan Masalah Agraria di Kementerian ATR/BPN sebagai unit kerja yang berwenang untuk segera menyusun langkah penanganan dan penyelesaian konflik agraria. Kehadiran Kanwil dan Kantor Pertanahan telah menjadikan struktur Kementerian ATR/BPN di daerah bekerja sesuai kerangka dan target secara nasional.

“Dari sekitar 300-an kasus yang ada di wilayah kewenangan ATR/BPN, hari ini kami meminta 12 kasus ditangani dan diusahakan bisa selesai sampai Oktober 2019. Kedua-belas kasus ini sudah kami saring dari ratusan kasus tanah yang dilaporkan warga ke Istana, termasuk KSP,” ujar Jaleswari.

Butuh Koordinasi

us3Rakor ini menjadi forum untuk menyampaikan kasus-kasus konflik agraria yang membutuhkan penanganan dari Kementerian ATR/BPN. Sebanyak 73 kasus di 8 provinsi yang hadir dalam rakor, disampaikan Tim KSP ke Kementerian ATR/BPN menjadi prioritas untuk ditangani dan diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan 12 kasus yang dibahas khusus, merupakan kasus terpilih yang berdasar analisis Tim PPKA KSP relatif lebih mudah ditangani oleh ATR/BPN. Tipologi dari 12 kasus ini meliputi: kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan swasta dan PTPN, atau instansi pemerintah, dan menyangkut sertipihak hak milik warga.

Dari kasus-kasus ini, Dirjen Penanganan Masalah ATR/BPN menyatakan: “Kita bisa menangani dan memutuskan sendiri, tapi ada juga yang perlu dikoordinasikan dengan direktorat jenderal lain di ATR/BPN, dan ada yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga lain dalam rapat antar-menteri, misalnya menyangkul solusi atas kasus PTPN karena menyangkut aset negara”, kata Agus.

Rakor ini menyepakati mekanisme kerja antara Kementerian ATR/BPN dan Tim PPKA KSP berupa pertemuan berkala dalam penanganan kasus-kasus sesuai target waktu yang ditentukan. Ditargetkan, kedua-belas kasus dan kasus-kasus lainnya bisa ditangani dengan seksama dan diupayakan penyelesaiannya sebelum pemerintahan Jokowi-JK berakhir pada bulan Oktober 2019.

Menuju Rapat Tingkat Menteri

us7Usep menguraikan, sekitar akhir Mei 2019, KSP merencakanan akan menggelar Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas percepatan penyelesiaan konflik agraria. “RTM ini diharapkan bisa melahirkan konsensus dan kolaborasi atau cara bersama dalam penanganan konflik agraria dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait, juga pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten dan kota,” kata Usep.

Kepada Kepala Kanwil BPN, di luar 12 kasus yang dibahas, Tim PPKA KSP menyerahkan 73 kasus untuk ditangani segera, dengan rincian: Provinsi NAD 6 sebanyak kasus, Kalbar 5 kasus, Kalteng 2 kasus, Jabar 9 kasus, Jateng 1, DKI 6 kasus, Sulteng 4 kasus, dan Sumut 40 kasus.

Selain dengan ATR/BPN, Tim PPKA KSP juga sudah berjumpa dengan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diantaranya membahas kesiapan KLHK dalam menangani kasus-kasus konflik agraria di sektor kehutanan.

Menurut Abetnego Tarigan selaku Ketua Tim PPKA, dalam pertemuan dengan Menteri LHK tersebut, menteri sudah menugaskan Sekjen KLHK untuk berjumpa dengan Tim PPKA KSP guna membahas rinci 13 kasus kehutanan dan penanganannya yang bisa dilakukan KLHK segera.

“Sesuai arahan Presiden, kuncinya adalah koordinasi yang apik dari semua pihak agar penanganan dan penyelesaian kasus-kasus konflik agraria dapat dijalankan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta melibatkan organisasi masyarakat sipil yang benar-benar bekerja dan berjuang mendampingi rakyat korban konflik,” pungkas Usep.us2

Close