Membangun Pusat Ekonomi Baru Berbasis Gas Bumi

Membangun Pusat Ekonomi Baru Berbasis Gas Bumi

Membangun Pusat Ekonomi Baru Berbasis Gas Bumi

JAKARTA - Implementasi penurunan harga gas menjadi perhatian pemerintah sejak dua tahun lalu. Rapat Terbatas (ratas), soal Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri pada 4 Oktober 2016 misalnya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga melakukan penyederhanaan-pemangkasan rantai pasok, kalkulasi iklim investasi, dan peningkatan daya saing industri. Terutama industri keramik, tekstil, petrokimia, pupuk, serta baja yang banyak mengonsumsi gas.

Khusus industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), ratas pada 6 Desember 2016, ditegaskan agar segera melakukan kebijakan penurunan harga gas. Hal ini diulangi kembali pada ratas tentang Harga Gas Industri pada 24 Januari 2017.

Keinginan Presiden tersebut menjadi bahasan dalam Focus Group Discussion bertema “Membangun Pusat Ekonomi Baru dari Pinggiran melalui Pengembangan Kawasan Industri Pupuk dan Petrokimia Berbasis Gas Bumi di Indonesia” yang dihadiri para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam arahannya mengatakan, agar seluruh pemangku kepentingan menjadikan gas bumi bukan semata-mata komoditas tetapi sebagai modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional. Serta berdampak nyata pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir, seperti harapan Presiden.

“Itu tegas diucapkan Presiden dalam berbagai pertemuan. Ini bisa dianggap sebagai sebuah paradigma baru, sehingga perlu pemahaman bersama. Karena kalau tidak, akan ada dua kutub. Kementerian ESDM mengangap sebagai komoditas, dijual semahal-mahalnya. Kemenperin harus serendah-rendahnya, karena akan menggerakkan ekonomi dengan multiplier effect-nya,” papar Moeldoko.

Kepala Staf berharap, melalui FGD terbangun kesepahaman dan menemukan langkah yang tepat serta menurunkan menurunkan ego sektoral dari para pemangku kepentingan.

Pemanfaatan gas untuk mewujudkan membangun pusat ekonomi baru dari pinggiran juga merupakan implementasi pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Tentu kita bisa interpertasi apa itu sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Di Kementerian Perindustrian, tentu saja adalah memperpanjang value chain, sehingga kontribusi terhadap PDB meningkat,” kata Darmawan Prasodjo Deputi I Kantor Staf Presiden.

Dalam paparannya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar secara tegas mengatakan, persoalan gas setengahnya ada di infrastruktur. “Jika sudah ada infrastruktur, bisa dikatakan 50 persen persoalan gas terselesaikan,” ungkapnya.

Menurutnya, Kementerian ESDM telah melakukan upaya-upaya di hulu yang menjadi domainnya untuk menurunkan harga gas untuk mendukung pengembangan industri pupuk dan petrokimia. “Kami berkepentingan dengan itu, karena gas bisa di-develope kalau ada off taker-nya,” tegasnya.

Ia lantas menunjukkan perbandingan harga gas di titik pengguna ($/MMBtu). Indonesia sebesar 8,3; Malaysia 6,6; Thailand 7,5; Tiongkok 15,0; Jepang 22,48; Korea 13,36; dan Australia 8,57. Sebagai catatan, setiap negara memiliki sistem penetapan harga gas yang berbeda sehingga didapatkan harga yang berbeda.

dp2Indonesia misalnya, menerapkan skema cost of services berdasar keekonomian setiap mata rantai dan tidak terindeksasi ke harga minyak. Sementara Malaysia menerapkan skema below cost yang menerapkan adanya subsidi.

Rauf Purnama dari Komite Tetap Industri Kimia dan Petrokimia Kadin berharap agar gas bisa dimanfaatkan untuk berbagai industri yang bernilai tambah tinggi. Dan tidak hanya digunakan untuk energi dan ekspor (LNG).

“Dengan ekspor LNG diperoleh $ 12 miliar/tahun, sementara jika masuk ke industri (upstream) didapatkan $ 21 miliar/tahun. Artinya dengan mengekspor LNG 30 juta ton/tahun kita kehilangan nilai tambah sebesar $ 9 miliar/tahun,” jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa industri penunjang pertanian, pertambangan, dan berbagai kebutuhan manusia seperti barang plastik berasal dari gas alam.

Seperti diketahui, industri petrokimia adalah “industri babon” yang mampu menyediakan bahan baku bagi industri hilir nasional: industri plastik, cat, tekstil, kosmetik, farmasi, dan masih banyak lagi.

Produksi industri petrokimia kita tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Thailand. Malaysia sedang mengembangkan megaproyek petrokimia dan Filipina yang minim sumber gas juga sudah memulai. Apabila tidak segera bergerak, kita akan semakin jauh tertinggal.

Berbagai pandangan tersebut diharapkan agar rencana pemerintah dalam pengembangan kawasan industri pupuk dan petrokimia berbasis gas segera terealisasi.

Sebuah langkah strategis mewujudkan kemakmuran rakyat.dp1

Close