Kuliah Kerja Nyata Harus Sentuh Kebutuhan Esensial Desa

Kuliah Kerja Nyata Harus Sentuh Kebutuhan Esensial Desa

Kuliah Kerja Nyata Harus Sentuh Kebutuhan Esensial Desa

JAKARTA - Kesuksesan implementasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta kontribusi KKN dalam pembangunan desa sangat bergantung pada inisiatif dari desa. Begitu pula kemampuan dan keterbukaan perangkat desa untuk mengidentifikasi masalah yang ditemukan di desa setempat dan mencari solusi pembangunan. Simpulan itu terungkap dalam  diskusi tentang revitalisasi program KKN untuk membangun desa yang difasilitasi Kantor Staf Presiden di Bina Graha, Jumat, 11 Agustus 2017.

“Pada prinsipnya siapa pun bisa masuk ke desa untuk membangun”, kata Aferi Syamsidar, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintah Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi yang dipimpin Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho.

Sebagai upaya mensinkronkan program pemerintah dengan inisiatif masyarakat dalam berperan aktif membangun Indonesia, Kantor Staf Presiden memfasilitasi pertemuan antara perguruan tinggi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Tujuan pertemuan untuk membahas proses pelaksanaan KKN  yang sedang berjalan dan mengeksplorasi kemungkinan peran mahasiswa dalam pembangunan desa, tanpa terbelenggu peraturan dan kebijakan yang membatasi implementasi ide pembangunan. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung sebagai perwakilan perguruan tinggi yang hadir, memaparkan program KKN yang sudah dilaksanakan sebagai bagian dari program mata kuliah wajib yang memayungi program pemberdayaan masyakarat dan pengembangan infrastruktur.

Ide-ide solutif dari mahasiswa ini dapat mendukung program pemerintah seperti mengurangi angka gizi buruk dan mendongkrak pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Kehadiran mahasiswa KKN dalam rembuk prioritas pembangunan desa sangat esensial dan sejalan dengan transparansi yang tengah diusung pemerintah, terutama di level desa.

Proses identifikasi permasalahan desa dan proses penyelesaiannya sangat bergantung pada kemampuan unit desa dalam menganalisis, identifikasi, dan upaya mencari solusi optimal yang dapat diimplementasikan oleh desa itu sendiri. Selama ini hal tersebut terkendala oleh faktor finansial/pendanaan. Namun, dengan adanya program Dana Desa, kini fokus pembangunan desa dapat beralih untuk hal lain, yakni peningkatan kapasitas desa.

“Sebagai contoh, masalah jalan berlubang adalah masalah yang jelas dan siapa pun bisa melihatnya. Namun masalah-masalah yang tidak terlihat, seperti gizi buruk atau kurangnya pemahaman terkait gizi, membutuhkan keterampilan dan pelatihan untuk mengidentifikasikan bahwa masalah tersebut ada”, kata Yanuar Nugroho.

20170811_103718Program KKN membantu desa yang tengah dilaksanakan oleh perguruan tinggi, seringkali hanya terfokus pada peremajaan infrastruktur tersier, seperti mengecat fasilitas umum. Upaya itu belum menyentuh esensi kebutuhan dan solusi masalah pembangunan di Desa. Dalam diskusi ini para peserta rapat mengharapkan  program KKN dapat dioptimalisasi lebih lanjut.

Hasil akhir diskusi menyepakati, rencana diskusi lanjutan termasuk upaya revitalisasi KKN dengan membukakan pintu bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Musrembangdes. Selain itu, untuk sebagai penegasan dari hasil rapat, akan dibentuk kesepakatan bersama antara eselon 1 Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi; serta Forum Rektor Indonesia, yang berperan sebagai wadah perkumpulan untuk perguruan tinggi Swasta, Kedinasan, dan Negeri.

Diskusi dihadiri oleh Prof. Intan Ahmad P.hd, Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa, Kemristekdikti; Prof. Suyatno, Ketua Forum Rektor Indonesia; Prof. Haryono, Forum Rektor Indonesia dan pembina program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya); Aferi Syamsidar, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Desa PDT&T; mahasiswa dan dosen Universitas Parahiyangan, Bandung; Kompak dan Knowledge Sector Initiatve (KSI) serta Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dengan tim Kedeputian II.

Close