KSP Terima Aduan Nelayan Muara Baru

KSP Terima Aduan Nelayan Muara Baru

KSP Terima Aduan Nelayan Muara Baru

JAKARTA- Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru memprotes kebijakan Pemerintah yang menaikkan tarif sewa lahan dari Rp236 juta menjadi Rp1,558 miliar per hektar.

“Kami menolak kenaikan tersebut, sangat memberatkan, kenaikannya mencapai 450 persen,” kata Ketua Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB), Tachmid Widiasto Pusoro didampingi rekan-rekannya saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Rabu, 12 Oktober 2016 di Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Selain kenaikan sewa lahan, Kebijakan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) yang diprotes yaitu jangka waktu sewa lahan dari 20 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini membuat para pengusaha pengolahan ikan maupun nelayan di Pelabuhan Muara Baru kesulitan. Apalagi, menurut mereka, hasil tangkapan ikan selama 2 tahun di Muara Baru terus menurun. Dari tahun 2014 ke 2015 turun 12 persen, kemudian di tahun 2015-2016 turun 26 persen.

Imbas hasil tangkapan berkurang dan harga mahal membuat beberapa ikan seperti cakalang terpaksa diimpor. Larangan transshipment juga berdampak bagi industri pengolahan ikan.

Asosiasi perikanan ini berharap Pemerintah dapat menerapkan Inpres No 7 tahun 2016 secara bijaksana yakni kenaikan tarif sewa lahan sebesar 20 persen dan waktu sewa 10 tahun. Tachmid menambahkan, pihaknya mendukung pemberantasan illegal fishing yang dilakukan Pemerintah, namun nelayan lokal juga harus diberdayakan.

“Masalah sewa lahan kami harap bisa lebih transparan, dan mempertimbangkan kepastian usaha jangka panjang. Jika dibatasi hanya 5 tahun, tidak ada kepastian, bagaimana investor mau masuk ke usaha itu,” katanya.

James, dari industri perkapalan menjelaskan protes ini adalah suara seluruh stakeholder nelayan. Stakeholder nelayan terdiri atas nelayan tangkap, nelayan budidaya dan nelayan pengolahan.

“Kenaikan ini berpengaruh pada industri perikanan dan harga after market akan sangat tinggi, membuat daya saing kita ke luar negeri kalah,” kata James.

Hal lain yang juga dikeluhkan adalah perpanjangan surat izin usaha yang memakan waktu lama. Mereka juga berharap penghapusan peraturan yang melarang transshipment. Lalu aturan yang membatasi ukuran kapal 150 GT dihapus. Pembatasan ini, menurut mereka, membuat perikanan Indonesia sangat kerdil di dunia internasional.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menghormati keluhan-keluhan para nelayan. Ia menekankan fokus pemerintah saat ini merancang agar industri perikanan tumbuh baik.

“Kita sudah ada tahu problem-problemnya. Tugas saya dari Presiden, menjembatani persoalan yang ada. Harus ada solusi cepat,” kata Teten.

Ia juga menanyakan data penurunan produksi ikan yang disampaikan asosiasi nelayan.

“Sebab di satu sisi kita dinilai berhasil memerangi illegal fishing. Pak Presiden melihat masa depan kita ada di industri kelautan. Ini mau kita beresi,” kata Teten.

Close