KSP Teken MoU dengan Kemitraan Partnership

KSP Teken MoU dengan Kemitraan Partnership

KSP Teken MoU dengan Kemitraan Partnership

JAKARTA- Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) dengan Kemitraan Partnership, di Kantor Staf Presiden, Selasa, 21 Juni 2016.

Kemitraan Partnership bersama KSP akan bekerjasama dan saling memberikan dukungan teknis dalam mendukung program, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan rencana/target yang ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

“Tugas dan fungsi KSP yaitu memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis,” kata Kepala Staf Presiden, Teten Masduki.

Secara spesifik, kerjasama dua lembaga ini antara lain menyangkut Reformasi Fiskal, Agenda Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, Sustainable Development Goals (SDGs), Reforma Agraria, Open Government Indonesia, Perubahan Iklim, Jaminan Sosial, Kebijakan Satu Peta dan Kemiskinan.

Teten mengungkapkan, sejauh ini banyak hal yang dilakukan KSP sebagai mata dan telinga Presiden. Lembaga yang baru berumur 2 tahun ini memantau segala hal krusial terkait pangan, infrastruktur, industri, maritim, desa, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan.

“Apalagi saat ini fokus pemerintah pada ekonomi,” ujarnya.

WhatsApp-Image-20160621 (1)

Sebagai tindaklanjut nota kesepahaman yang berlangsung selama 3 tahun ini, KSP melalui Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho dan Direktur Program Sustainable Development Governance (SDG) Kemitraan Partnership akan melakukan koordinasi penuh, termasuk urusan administratif maupun teknis operasional kerjasama.

Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership, Monica Tanuhandaru melihat kerjasama ini sebagai wujud kontribusi menyelesaikan masalah-masalah nasional yang dihadapi bangsa.

“Fokus ekonomi sangat membedakan Pak Jokowi dengan presiden sebelumnya. Kami berpikir dapat melengkapi KSP dalam hal ini,” ujarnya.

Sejauh ini Kemitraan Partnership telah bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan.

Kemitraan mulai beroperasi pada bulan Mei tahun 2001 dengan Direktorat Aparatur Negara Bappenas sebagai Lembaga Pengampu (Executing Agency), Kemitraan sebagai Lembaga Pelaksana (Implementing Agency) dan UNDP sebagai Manajer Dana Perwalian (Trust Fund Manager). Kemitraan menjadi sebuah badan hukum mandiri pada tahun 2003.

Close