KSP Tegaskan Konsolidasi Strategi Nasional Anti Korupsi

KSP Tegaskan Konsolidasi Strategi Nasional Anti Korupsi

KSP Tegaskan Konsolidasi Strategi Nasional Anti Korupsi

SEMARANG- Program anti-korupsi yang dijalankan pemerintah saat ini tak dapat dilepaskan dari Visi Nawacita Presiden Jokowi yang kemudian diturunkan sebagai salah satu program prioritas ‘Reformasi Hukum’ dengan tujuan utama untuk memulihkan kepercayaan publik, keadilan dan kepastian hukum.

Pernyataan itu disampaikan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan dalam Seminar Publik dan Penandatanganan MoU Implementasi Sistem Integritas Lokal di Kota Semarang melalui Pencegahan Korupsi di Birokrasi. Acara ini diselenggarakan Transparency International Indonesia (TII), Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang, Kamis, 16 Maret 2017.

Meskipun tidak cukup pesat, skor CPI atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2016 meningkat menjadi 37 (dibandingkan 36 di tahun 2015). Kemajuan ini terjadi karena terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan reformasi, seperti paket reformasi regulasi dan hukum.

Eko Sulistyo juga memaparkan perkembangan terbaru Program Anti Korupsi Pemerintah. “Kalau teman-teman CSO telah lebih dulu berinisiatif melakukan kerjasama multipihak dalam pemberantasan korupsi, maka di pemerintahan pun terus melakukan konsolidasi atau sinergi agar strategi nasional anti korupsi bisa lebih membawa dampak,” paparnya.

Awal Maret lalu, KPK, KSP dan Bappenas telah bersepakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam percepatan dan pengawalan pelaksanaan Aksi PPK tahun 2017 (Inpres PPK No. 10/2016) di pusat dan daerah. Pertemuan ini menyetujui penguatan Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK) dan perubahan/revisi Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025.

“Kami juga menyetujui penguatan kelembagaan Strategi Nasional Anti Korupsi dalam Revisi Perpres PPK, terutama melalui pembentukan Sekretariat bersama antara Pemerintah dan KPK, dengan KPK sebagai Koordinator,” jelasnya.

screen-shot-2017-03-17-at-11-15-18-am

Eko menjabarkan, dalam jangka menengah Kantor Staf Presiden bersama para pemangku kepentingan utama berupaya untuk mengakselerasi tiga agenda utama anti-korupsi, yakni menyusun aksi pemberantasan dan pencegahan Korupsi  2016-2017, memperkuat strategi nasional anti-korupsi, dan melaksanakan sejumlah komitmen global.

Terdapat sejumlah perbedaan mendasar dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2016-2017 dengan yang sebelumnya, terutama dalam pendekatannya yang lebih berorientasi outcome ketimbang output. “Fokusnya pun lebih jelas yaitu pada pengadaan dan perizinan, tata kelola perdagangan serta penerimaan negara,” jelasnya.

Seminar publik di Semarang ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang dan Walikota Semarang Hendrar Prihadi.

Close