KSP Tanggapi Positif Survei Persepsi Korupsi 2015

KSP Tanggapi Positif Survei Persepsi Korupsi 2015

KSP Tanggapi Positif Survei Persepsi Korupsi 2015

JAKARTA- Survei Persepsi Korupsi 2015 yang diluncurkan oleh Transparency International Indonesia (TII) membuktikan bahwa kota dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi memiliki daya saing yang tinggi pula. Itu artinya pemberantasan korupsi di suatu kota dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kapasitas produksi maupun kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya.

Hal ini mengemuka dalam peluncuran “Survei Persepsi Korupsi 2015” yang diselenggarakan di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa 15 September 2015. Dalam survei tersebut, TII melakukan penilaian indeks persepsi korupsi di 11 kota yang memiliki porsi Produk Domestik Bruto paling besar secara nasional.

Skor 0 dikenakan pada kota yang sangat korup dan skor 100 pada kota yang sangat bersih. Dalam survei tersebut, Kota Banjarmasin mendapatkan skor tertinggi (68), diikuti oleh Kota Surabaya (65) dan Kota Semarang (60). Di urutan terbawah terdapat Kota Bandung (39), Kota Pekanbaru (42) dan Kota Makassar (48).

Wandy Tuturoong, Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden yang diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara peluncuran itu memberikan apresiasi terhadap survei tersebut dan hasil-hasilnya, yang disebutnya dapat memberikan kontribusi bagi landasan pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat berdasarkan data-data akurat. “Survei ini memberikan konfirmasi pada kita bahwa upaya peningkatan daya saing dan kesejahteraan harus sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, terutama melalui transparansi, akuntabilitas dan integritas.”

Temuan lain dari survei tersebut juga menyebutkan bahwa sektor lapangan usaha yang memiliki alokasi suap terbesar adalah sektor konstruksi dengan rata-rata alokasi suap sebesar 9,1%, jasa dengan alokasi suap sebesar 7,4% dan Migas sebesar 7,2%.

Menanggapi hal ini, Wandy mengajak kalangan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan program-program prioritas dan strategis pemerintah yang di antaranya terdiri dari infrastruktur dan energi.

Menurutnya, infrastruktur dan energi harus dibangun karena multiplier effect-nya yang tinggi terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  Namun karena butuh investasi atau modal yang besar untuk merealisasikannya, tentu ada risiko yang juga besar dilihat dari sisi pemberantasan korupsi.

Terakhir, Wandy mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan fenomena yang kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk turut berpartisipasi. “Pemerintah saja, tidak cukup.  Para pebisnis, masyarakat sipil, semuanya memiliki peran penting untuk terlibat.”

Close