KSP Mendengar ‘Curhat’ dan ‘Unek-Unek’ Aktivis Perempuan

KSP Mendengar ‘Curhat’ dan ‘Unek-Unek’ Aktivis Perempuan

KSP Mendengar ‘Curhat’ dan ‘Unek-Unek’ Aktivis Perempuan

JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengundang beberapa tokoh dan aktivis perempuan untuk berdiskusi sebagai upaya mengoptimalkan program prioritas presiden yang ditulis pada dokumen Nawacita. Diskusi pada Senin, 12 Maret 2018 di ruang rapat Kantor Staf Presiden membahas berbagai masalah perempuan yang dihadapi dan perlu perhatian khusus, seperti kekerasan seksual terhadap anak dan maraknya perkawinan anak.

“Kami perlu evaluasi dari hasil masyarakat sipil dan sangat senang jika ada saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani. Dalam pertemuan itu, Jaleswari didampingi Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Avanti Fontana, dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Sylvana Apituley.

perem3Melalui diskusi ini, KSP juga ingin mengetahui program yang sudah berjalan dengan baik dan bisa diperkuat untuk kedepannya. Diskusi tersebut dimulai dengan penyampaian aspirasi dan saran dari masing-masing tokoh dan aktivis perempuan dan KSP. “Selama ini JKP3 sulit untuk berkomunikasi dengan kementrian dan tidak ada kesempatan untuk bahas RUU PKS, semoga KSP bisa memfasilitasi JKP3 untuk bertemu Presiden,” kata Ratna Batara Munti selaku Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas  Pro Perempuan (JKP3).

Sementara itu, Naila Rizqi Zakiah dari Women’s March Jakarta berharap agar Presiden Joko Widodo perlu memanggil kementerian terkait  untuk membahas dan meninjau kembali RUU KUHP.

Tokoh aktivis perempuan lain berharap Presiden Jokowi segera menggerakkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian/lembaga terkait untuk menghentikan berbagai kekerasan terhadap perempuan.  Salah satu langkah konkret perlindungan kepada perempuan dengan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Untuk menghentikan praktik perkawinan anak, Presiden diharap segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Tanggapan Positif Moeldoko

perem5“Kehadiran ibu-ibu sekalian membantu kami membantu Presiden Jokowi dalam menangkap semua aspirasi yang muncul. Dengan kehadiran ibu-ibu di sini, kita kumpulkan masukan dan kita harap ada saluran atau sambungannya, sehingga tidak berhenti di tempat,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam sambutan khusus di acara itu.

Moeldoko juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat terbuka dan tidak alergi dengan kritik. Menurutnya, Presiden Jokowi sangat menghargai aspirasi masyarakat, namun kerap kali terbentur keterbatasan waktu untuk bisa bertemu langsung.

“Saya akan sampaikan ke kementerian dan lembaga yang ada, harapannya KSP bisa mengkomunikasikan dengan menteri terkait,” jelas Moeldoko.

Tokoh dan aktivis perempuan lain yang hadir pada pertemuan ini antara lain Saparinah Sadli, Lena Maryana Mukti, Rita Serena Kalibonso, Maria Ulfah Anshor, Indry Oktaviani, Nong Darol Mahmada dan Justina Rostiawati.

Close