KSP Kawal Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

KSP Kawal Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

KSP Kawal Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

YOGYAKARTA – Presiden Jokowi berkomitmen kuat dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, karena hal ini tercantum dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK dan telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kantor Staf Presiden, selaku perpanjangan tangan Presiden, bertugas mengawal dan menjaga perencanaan dan pelaksanaan program prioritas Presiden agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya saat ini fokus dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pernyataan itu disampaikan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi publik bertopik ‘Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas’ yang digelar Kantor Staf Presiden Republik Indonesia di Mataram City International Convention Centre, Sleman, Yogyakarta, Jum’at 8 September 2017. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan diskusi kelompok terbatas dengan para pegiat dan organisasi penyandang disabilitas di tempat yang sama pada Kamis 7 September 2017.

Selain Deputi V KSP yang membidangi Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM strategis Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, hadir pula Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati,  Kepala Subbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DIY Abu Yazid, Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta Joni Yulianto pegiat isu HAM Panji Surya Putra.

jog2Diskusi ini bertujuan untuk menyampaikan capaian-capaian serta rencana kerja pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga negara penyandang disabilitas yang berdasarkan pada pemenuhan hak asasi (rights) dan bukan berdasarkan bantuan sosial (charity).

“Kantor Staf Presiden juga ingin menggali aspirasi dari pegiat dan organisasi penyandang disabilitas di  Yogyakarta,” kata Jaleswari Pramodhawarani.

Sementara itu, Vivi Yulaswati memperkuat komitmen pemerintah pusat dengan menyampaikan program-program Kementerian PPN/Bappenas untuk mengupayakan pengarusutamaan isu-isu disabilitas dalam rencana kerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat nasional, serta mengawal pembentukan KND dan 7 Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Abu Yazid yang mewakili Bappeda Provinsi DIY, menyampaikan kebijakan pemerintah provinsi DIY yang inklusif terhadap penyandang disabilitas di wilayah DIY.

Adapun perwakilan dari kelompok penyandang disabilitas, Joni Yulianto dan Panji Surya Putra menyatakan harapannya terhadap pemerintah terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. “Harus diakui saat ini  pemenuhan hak disabilitas di Indonesia mulai terasa kemajuannya,” kata Joni.

Close