KSP Kawal Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua

KSP Kawal Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua

KSP Kawal Pembangunan Pasar Mama-Mama Papua

JAKARTA- Kantor Staf Presiden mengawal dan memastikan jalannya pembangunan “Pasar Mama-Mama Jayapura” yang termasuk dalam janji Presiden dan Kegiatan/Program Prioritas Nasional 2015-2019.

Guna memastikan pelaksanaan hal tersebut yang rencananya dimulai bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi pada tanggal 30 April ke Jayapura, pada Senin 18 April 2016 KSP mengundang sejumlah pihak yang berkaitan untuk membahas pembangunan Pasar Mama-Mama di Jayapura.

Deputi V KSP Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodharwardani menekankan bagaimana penyelesaian masalah pembangunan pasar Mama-Mama di lahan milik Perum Damri, dan mengantipasi bagaimana konsekuensi hukum ke depannya.

Untuk diketahui, proses pembangunan pasar baru akan dibangun di tanah Perum Damri dengan luas sekitar 4.490 hektar. Proses perpindahan terus berjalan termasuk mencarikan relokasi bagi Damri.

“Pembangunan pasar Mama-Mama Jayapura terus kita kawal. Sesuai tugas, KSP mengawal dan mewujudkan janji Presiden dan Program-program Prioritas Nasional,” kata Jaleswari Pramodharwardani, yang juga membawahi Kelompok Kerja (Pokja) Papua Kantor Staf Presiden.

DSC_2098

Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan, BPKP, Perum Damri dan perwakilan pemerintah daerah Papua.

Pertemuan ini menyepakati agar tidak ada permasalahan hukum terkait pembangunan pasar Mama-Mama Jayapura.

Sementara Pihak Pemprov Papua akan membantu proses dan menyelesaikan kendala-kendala dalam pembangunan pasar. Pemprov Papua juga melihat pasar saat ini tidak ideal, karena berada di jalan raya dan mengganggu lalu lintas. Ini menjadi pertimbangan dalam merancang pembangunan pasar di Kota Jayapura ini.

“Kita berharap pembangunan Pasar Mama-Mama di tanah DAMRI secara hukum dan ekonomi agar tidak ada masalah atau tidak melanggar hukum,” kata Deputi V KSP.

Close