KSP Kawal Aspirasi Petani Tebu

KSP Kawal Aspirasi Petani Tebu

KSP Kawal Aspirasi Petani Tebu

JAKARTA- Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Kamis (14/7/2017) bertandang ke Kantor Staf Presiden untuk menyampaikan aspirasi petani tebu soal pajak pertambahan nilai (PPN) gula petani tebu.

"Setahu kami, pemerintah belum pernah dan tidak pernah memungut PPN gula petani, dan ini juga telah pula ditegaskan oleh Pak Ken (Dirjen Pajak,red), yang semuanya telah tertuang dalam pointer yang kami tanda-tangani bersama-sama, mohon berkenan Pak Teten Masduki menerima hasil tersebut dan memberikan dukungan," kata Ketua Dewan Pembina APTRI HM Arum Sabilul.

Menurut Arum, berdasar keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 39 tahun 2016 tentang pengujian UU PPN No. 42 tahun 2009 di Jakarta pada 13 Juli 2017, gula petani bebas pungutan gula PPN.

Selain itu APTRI juga mencermati agar izin pendirian pabrik gula yang hanya mensyaratkan 20 persen lahan dari total kapasitas produksi sebaiknya ditinjau ulang. Karena bisa menjadi celah legalisasi impor gula. Jika ini terjadi, dikhawatirkan petani tebu rakyat tidak akan mampu bersaing dan mengalami kebangkrutan.

APTRI yakin bisa memenuhi kebutuhan gula nasional dengan meningkatkan produktivitas lahan dari 80 ton/ha menjadi 100 ton/ha dan rendemen kurang 7 persen menjadi 10 persen. “Syaratnya, diberi modal, kami sanggup menggembalikan dan tanpa jaminan. Berikutnya, jadikan teman-teman peneliti sebagai garda depan untuk meningkatkan produktivitas,“ tandas Arum.

whatsapp-image-2017-07-14-at-09-32-10

Menanggapi keinginan APTRI, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki yang didampingi staf khusus  Noer Fauzi Rachman mengatakan KSP akan memastikan, poin-poin yang dibuat antara APTRI dan Direktorat Jenderal Pajak benar-benar dilaksanakan. “Presiden sangat concern soal gula karena menjadi bahan industri strategis makanan dan minuman dalam skala besar,” jelas Teten.

Jika industri makanan dan minuman ini tumbuh maka muaranya juga akan sampai ke petani yang menikmati hasilnya. Itulah sebabnya, kebijakan yang menyangkut harga gula harus cermat, karena kalau tidak tepat bisa memukul petani dan mereka yang bergerak di industri makanan dan minuman.

"Pemerintah tentu mendukung peningkatan kesejahteraan petani tebu yang sekaligus akan menjadi tulang punggung swasembada pangan, terutama gula," jelas Teten.

Segala masukan dari petani tebu sangat diharapkan guna melahirkan kebijakan yang tepat. Kantor Staf Presiden juga akan melihat langsung ke sentra-sentra penghasil gula. Dari tinjauan ini akan diketahui hal-hal yang bisa menjadi dasar kebijakan. Tujuannya, masing-masing pelaku usaha dalam rantai produksi tebu, pedagang, dan konsumen memperoleh manfaat optimal.

Close