KSP Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa

KSP Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa

KSP Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kantor Staf Presiden pada hari Senin 3 Desember 2018 memberi penjelasan tentang prioritas penggunaan dana desa. Di hadapan perwakilan dari 33 Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) provinsi, serta perwakilan dari Dinas PMD serta Kepala Desa dari 159 Kabupaten/Kota prioritas penurunan angka stunting, Tenaga Ahli Madya Enda Ginting menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) dan Pemerintahan Desa harus sepakat tentang prioritas nasional.

“Untuk bisa menurunkan jumlah anak yang stunted solusinya tidak harus di datangkan dari luar negeri, tidak harus mahal dan solusinya ada di desa masing-masing” kata Enda.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDT&T dalam rangka mengkonvergensi berbagai kebijakan, dan kegiatan K/L yang ada di desa dengan program Rumah Desa Sehat (RDS).

“RDS itu sendiri bukan sebuah badan baru dan bukan lembaga baru melainkan seperti sekretariat bersama untuk para pegiat kesehatan, dan pendidikan yang perduli terhadap pembangunan manusia di desa” kata Bito, dari Kementerian Desa PDT&T.

Paparan dari KSP menjelaskan bahwa secara sederhana stunting disebabkan karena gizi tidak masuk ke tubuh dan jika masuk maka gizinya langsung keluar. Jika di urai penyebab gizi tidak masuk bisa karena miskin, tidak memahami cara mengolah makanan dan  karena tidak ada akses ke pasar. Solusi untuk ini semua ada yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat seperti membangun pasar, memperbaiki angka kemiskinan melalui PKH, KIP, KIS dan juga Padat Karya Tunai dana desa dan ada juga yang harus dikerjakan oleh desa. Sedangkan untuk faktor kedua dimana gizi langsung keluar jika di urai maka penyebabnya juga beragam mulai dari ketiadaan akses ke air bersih, tidak tersedianya akses listrik, tidak adanya akses ke MCK, hingga masyarakat yang belum terbiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Solusi ini juga sudah banyak yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui program seperti GERMAS namun banyak juga yang harus dikerjakan oleh desa.

KSP juga menjelaskan bahwa kunci keberhasilan dalam mengurangi stunting di desa ada di musyawarah desa (MUSDES). Musdes harus bisa mengidentifikasi masalah yang ada di desa dan mengkontekstualisasikan solusinya. Di desa juga harus terjadi advokasi masalah, agar masyarakat dan pemerintahan desa memahami bahwa ada masalah di desanya. Untuk mendukung ini semua Kepala Staf Kepresidenan Jend (Purn) DR. Moeldoko sudah meminta kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDT&T agar Musdes dilakukan secara transparan, partisipatif dan inklusif. Melalui surat Kepala Staf Kepresidenan nomor B-10 tanggal 7 Maret 2018, KSP meminta agar Musdes diselenggarakan dengan adanya rotasi peserta perwakilan Musdes, dengan adanya perwakilan warga berdasarkan masalah yang ada di desa dan adanya perwakilan warga berdasarkan profesi. Tujuannya memastikan bahwa proses pengambilan keputusan di desa terjadi secara inklusif, partisipatif dan transparan.

whatsapp-image-2018-12-03-at-16-47-24

KSP juga menjelaskan bahwa perhatian Bapak Presiden R.I ada pada pelayanan sosial dasar sehingga tidak masuk akal jika sebuah desa memprioritaskan estetika fisik dibandingkan penyediaan layanan sosial dasar.

“Banyak desa yang lebih mau membangun gapura dan tugu selamat datang ketimbang memperbaiki cakupan akses air bersih kepada warganya” kata Enda.

Namun peserta juga banyak menunjukkan bahwa kasus-kasus seperti ini tidak terjadi pada umumnya dan bahkan banyak desa sudah memprioritaskan layanan sosial dasar seperti Desa-desa di Kabupaten Sukabumi kata salah seorang peserta dari desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi.

Close