KSP Gelar Workshop Bahas Isu-isu Papua

KSP Gelar Workshop Bahas Isu-isu Papua

KSP Gelar Workshop Bahas Isu-isu Papua

JAKARTA- Sebagai bentuk dukungan perwujudan janji Presiden kepada rakyat Papua, Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar workshop sebagai bahan penyusunan policy brief tentang Papua.

Deputi V KSP bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM strategis Jaleswari Pramodharwardani mengatakan, tujuan pelaksanaan workshop ini untuk menghasilkan data dan analisa terstruktur serta rekomendasi strategis terkait penanganan masalah Papua dalam konteks mendukung pemastian tercapainya program prioritas nasional Papua.

Ada tiga tema yang dibahas, pertama internasionalisasi Papua atau Utusan Khusus Presiden (special envoy) khusus Papua, kedua penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tanah Papua dan Pengelolaan Otonomi Khusus Papua. Acara ini dilaksanakan selama tiga hari, Senin 6 Juni sampai Rabu 8 Juni 2016 di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jl Gaharu I Cipete, Jakarta.

Internasionalisasi Papua dan Utusan Khusus (Special Envoy)

Persoalan internasionalisasi Papua saat ini perlu ditangani dalam pendekatan yang lebih terstruktur, integratif, dan terfokus secara jelas sehingga mampu untuk memetakan persoalan diplomasi di lapangan, mengidentifikasi persoalan politik lokal yang memiliki dampak internasional, dan membangun diplomasi berkelanjutan dengan berbagai potensi geostrategis dalam wawasan geopolitik yang memperkuat posisi Indonesia secara internasional.

Penanganan secara "business as usual" melalui jalur-jalur tradisional saja dirasakan tidak mencukupi karena kondisi yang ada saat ini belum menunjukkan adanya integrasi gerak kebijakan politik di lapangan dengan gerak diplomasi di Pasifik. Inilah sebabnya dibutuhkan pembahasan mengenai kebutuhan penunjukkan suatu lembaga yang berfungsi sebagai utusan khusus (special envoy) penanganan masalah Papua. Diharapkan melalui adanya penunjukkan utusan khusus (special envoy) di Papua, Presiden Indonesia akan terbantu dalam mempersiapkan dialog nasional guna mewujudkan perdamaian di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu menjadi penting nantinya utusan khusus (special envoy) tersebut memiliki kriteria sebagai figur yang dapat dipercaya oleh Presiden maupun rakyat Papua, memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Papua, objektif dan tidak diskriminatif serta tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi- milisi sipil pro Indonesia ataupun yang mendukung kemerdekaan Papua. 

IMG_8607

Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Dalam semangat melaksanakan amanat UUD 1945 dan mewujudkan Nawa Cita, konflik dan pelanggaran HAM di Papua harus diselesaikan secara permanen dan tuntas”. Di tengah maju mundur nya upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara komprehensif dan tuntas di Indonesia, kita perlu melihat kembali upaya-upaya terbaik apa yang diperlukan untuk menjabarkan mandat Konstitusi, semangat Nawacita maupun komitmen Presiden dan RPJMN.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI telah mengambil sejumlah langkah awal, khususnya pertemuan- pertemuan lintas pemangku kepentingan di Jakarta dan Papua untuk mendiskusikan jalan penyelesaian pelanggaran HAM Masa Lalu di tanah Papua. Pada tanggal 21 April 2016 Menkopolkam mengatur pertemuan untuk membahas dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua. Pertemuan tersebut melibatkan Kapolri, Panglima TNI, Pangdam XVII Cendrawasih, Kapolda Papua, Kapolda Papua Barat, Gubernur Papua dan sejumlah aktivis HAM Papua dan Papua Barat, serta menghasilkan beberapa rekomendasi utama. Langkah awal ini mendapat sambutan yang beragam dari kalangan masyarakat, pemerintah daerah Papua, aktivitas HAM Papua, lembaga HAM nasional di Jakarta dan komunitas korban/penyintas di Papua. Pada umumnya bermuara pada harapan agar langkah awal ini menjadi jalan masuk terbaik menuju penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tanah Papua.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Staf Presiden, merasa perlu memastikan tersedianya konsep dan perencanaan yang lebih lengkap dan utuh, yang akan menjadi dasar pijak bersama dan kerangka berpikir Pemerintah maupun masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di tanah Papua secara permanen, tuntas dan adil.

IMG_8626

Kelembagaan Pengelola Otonomi Khusus Papua

Pemerintah pusat pimpinan Presiden Jokowi memiliki program prioritas yang membutuhkan kapasitas pemerintahan yang besar untuk bisa dikoordinasikan baik pada level pusat maupun daerah. Koordinasi semacam itu selama ini dirasa sulit untuk diwujudkan dalam format pemerintahan sebagai "business as usual" mengingat birokrasi pemerintahan yang ada saat ini menghadapi banyak kesulitan untuk bisa melaksanakan berbagai agenda pembangunan di Papua secara lancar.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk kelembagaan khusus untuk percepatan pembangunan di Papua sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dari program otonomi khusus maupun program lain dari kementerian atau lembaga tingkat pusat. Pengalaman Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dapat dijadikan sebagai salah satu model, namun demikian melihat efektivitas kerja yang dijalankan pada lembaga tersebut, dirasa perlu untuk dilengkapi dengan kewenangan yang lebih luas dan didukung oleh struktur yang terkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Close