KSP dan Menteri Agraria Terima Keluhan Petani

KSP dan Menteri Agraria Terima Keluhan Petani

KSP dan Menteri Agraria Terima Keluhan Petani

Pertemuan dengan Petani

JAKARTA- Ribuan petani kembali mendatangi Istana Negara menyuarakan agenda Reforma Agraria. Sebanyak 20 orang perwakilan mereka diterima Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dipimpin Sapei Rusdin, Wakil Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Agustiana, pimpinan Persatuan Pergerakan Petani Indonesia (P3I) dan Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Teten Masduki menerima dan membuka dialog di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden. Sapei Rusin memaparkan fakta ketimpangan akses lahan petani yang mencapai angka 0,7 dan masuk kategori ‘darurat agraria’. Ia memandang bahwa berjalannya pemerintahan saat ini belum mengubah bahaya yang mengancam para petani, meski dukungan berbagai kelompok petani cukup besar semasa Pilpres 2014. Ia juga menyampaikan keresahan di kalangan aktivis petani atas beberapa deregulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang terlalu mempermudah akses lahan untuk investor.

Agustiana menyampaikan kritiknya atas BPN yang dinilainya terlalu berat pada para investor dan calo tanah. BPN dinilai bergerak tanpa kontrol setelah dihapuskannya Peradilan Agraria. Ia menyarankan KSP menyeleksi usulan-usulan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan BPN yang ia sinyalir hanya sebatas respon reaktif namun memiliki dampak negatif di masa depan. Berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya aktivis petani anti-tambang Salim Kancil di Lumajang, Agustiana berharap ke depannya Polres di manapun tidak menggunakan kekerasan.

Sekjen KPA, Iwan Nurdin mengeluhkan sulitnya petani mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Saat ada korban jatuh baru perhatian mencuat. Ia memandang kebijakan penyelesaian konflik agraria berjalan tidak efektif, yang seharusnya berjalan bersamaan dengan Reforma Agraria. Menurutnya, petani dan masyarakat sipil gelisah karena tidak diajak terlibat dalam penyelesaian konflik lahan dan Reforma Agraria.

Di tengah berlangsungnya dialog, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan bergabung dengan para utusan petani, Kepala Staf Kepresidenan dan jajaran pimpinan KSP. Menyambut aspirasi para petani, Teten Masduki memberikan penjelasan mengenai berbagai kebijakan ekonomi pemerintah saat ini dalam mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi.

"Pemerintah berupaya untuk membatasi impor pangan, terutama beras, untuk melindungi para petani," ujarnya.

Teten melanjutkan, bahwa subsidi pertanian seperti pupuk dan saprodi lainnya akan digelontorkan pascapanen berikutnya sehingga dapat menyesuaikan dengan harga dan biaya yang dimiliki petani.

Pada kesempatan tersebut, Ferry M. Baldan melakukan klarifikasi atas berbagai keluhan yang disampaikan para utusan petani. Ia mengakui bahwa jalinan komunikasi dengan para perwakilan organisasi petani dan organisasi masyarakat sipil belum terjalin dengan baik. Namun, ia menyatakan bahwa kementeriannya tetap memaksimalkan peran mediasi dalam konflik-konflik agraria serta menelurkan keputusan-keputusan yang baik. Ia menggarisbawahi bahwa hampir semua konflik agraria tidak ada yang baru, dan sebagian besar tetap berlangsung bertahun-tahun karena adanya pembiaran.

Salah satu contoh keputusan penting adalah peraturan Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 9/2015). Ia menegaskan bahwa peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai bridging regulation atau peraturan yang menjembatani kekosongan payung hukum. Dengan adanya Permen 9/2015, jajaran BPN dapat memiliki pedoman untuk melakukan langkah dasar dalam resolusi konflik lahan. Ia juga mencontohkan beberapa masyarakat adat seperti Kampung Naga dan Baduy telah dipetakan wilayahnya, meski hanya batas luarnya saja, sehingga tidak akan bisa diklaim oleh pihak-pihak lain.

Selain soal wilayah adat, Ferry juga mengklarifikasi motivasi kebijakan-kebijakan yang telah dia ambil seperti pelibatan Marinir dalam konflik lahan yang berada di daerah latihan mereka. Selain itu ia juga memaparkan beberapa inisiatif pembukaan lahan negara dan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis kontraknya untuk digunakan sebagai lahan peternakkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, ia menekankan pentingnya penyatuan peta-peta pemerintah (One Map) sehingga memudahkan pengambilan kebijakan dan tata ruang. Ia mencontohkan kegunaan hal tersebut dalam mengatasi problem kebakaran yang kini terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Dialog antara kedua menteri dan pihak utusan petani diakhiri dengan kedua belah pihak, Pemerintah dan Petani, bersepakat untuk melakukan komunikasi reguler dwi bulanan untuk memudahkan penuntasan hal-hal yang terkait dengan konflik agraria dan agenda Reforma Agraria.

Close