KSP dan Badan Pengkajian MPR Sepakat Perkuat Sistem Presidensial

KSP dan Badan Pengkajian MPR Sepakat Perkuat Sistem Presidensial

KSP dan Badan Pengkajian MPR Sepakat Perkuat Sistem Presidensial

SALATIGA - Seiring dengan berakhirnya Pemilu dan akan dimulainya peresmian kelembagaan negara yang baru, Badan pengkajian MPR RI dan sejumlah pakar hukum bersepakat bahwa sistem presidensial yang saat ini berjalan di Indonesia perlu untuk diperkuat. Hal itu terkuak dalam pembahasan yang dilakukan Badang Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin oleh Prof Dr Hendrawan Supratikno (Fraksi PDIP, asal daerah pemilihan Jawa Tengah), Marwan Cik Hasan (Fraksi Partai Demokrat, asal dapil Lampung), Endro Suswantoro Yahman (Fraksi PDIP, dapil Lampung), Syarif Abdullah Alkadrie (Fraksi Partai Nasdem, dapil Kalimantan Barat), Dr Umbu Rauta (Ketua Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Satya Wacana, mantan calon hakim MK), Theofransus Litaay PhD (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V, Kantor Staf Presiden), Dr Titon Slamet Kurnia (Anggota Pusat Studi Hukum dan Konstitusi), Dr Krishna Djaja Darumurti (Anggota Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, mantan calon hakim MK), pada Kamis 16 Mei 2019 di Salatiga, Jawa Tengah.

Pada kesempatan ini, Theofansus Litaay dari Kantor Staf Presiden menekankan, bahwa lembaga kepresidenan merupakan lembaga tinggi negara yang cukup dominan pengaturannya dalam UUD 1945, UUD bahkan mengamanatkan pembentukan Undang-undang Lembaga Kepresidenan. UUD 1945 khususnya dalam masa sebelum reformasi 1998 dibangun dengan berpusat pada lembaga presiden sebagai lembaga negara, kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Kewenangan ini ditambah lagi dengan posisi presiden selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata serta sebagai pemangku kebijakan anggaran dan pendapatan belanja negara yang menyebabkan presiden memiliki stabilitas dalam menjalankan pemerintahan,” paparnya.

Namun, Theo menambahkan, pada sisi lain lembaga kepresidenan belum cukup diatur karena belum adanya undang-undang mengenai lembaga kepresidenan.theo1

Pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diwakili oleh Prof Dr Hendrawan Supratikno memandang bahwa perumusan undang-undang lembaga kepresidenan perlu untuk diusulkan. Demikian pula perbaikan terhadap sistem pemilu dan sistem kepartaian dibutuhkan dalam rangka sistem presidensiil.

“Kita membutuhkan pemerintahan yang efektif dan oleh sebab itu demokrasi yang dijalankan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat karena amanat konstitusional bagi negara dan bangsa ini adalah kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sedangkan jika energi bangsa dihabiskan untuk kompetisi politik maka kesejahteraan menjadi terhambat,” ungkap Hendrawan.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkadrie menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu tidak harus dilaksanakan pada hari yang sama untuk eksekutif dan legislatif. “Perlu dilakukan pemisahan hal mana terkait dengan proses perencanaan pembangunan,” ungkapnya.

Adapun Marwan Cik Hasan mengemukakan bahwa dalam era otonomi daerah terkadang berjalan keluar jalur, bahkan bupati tidak selalu bisa dikoordinir oleh gubernur. “Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang kuat,” tegasnya.

Tegaskan Sistem Presidensial

Dalam acara yang diadakan Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Satya Wacana, tanggal 16 Mei 2019. Dr Umbu Rauta menyampaikan pemikirannya bahwa sistem presidensial perlu untuk ditegaskan. Ciri dari sistem presidensial antara lain dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu, dalam masa jabatannya presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, dan presiden memimpin langsung pemerintahan yang dibentuknya.

Kata Umbu Rauta, masalah dengan sistem presidensial di Indonesia adalah pada saat yang sama dijalankan dengan sistem multi partai, yang hingga saat ini belum ditemukan format yang tepat untuk mengatasi terjadinya sistem presidensial rasa parlementer.

“Indikator penguatan sistem presentasi nampak dalam relasi presiden dengan DPR, sistem kepartaian, sistem pemilu, lembaga perwakilan rakyat serta haluan negara/pembangunan,” jelasnya.

Baik Litaay maupun Rauta menjelaskan bahwa pasca amandemen UUD 1945 terjadi reduksi terhadap kedudukan dan kewenangan presiden sehingga pengaturan UUD 1945 yang sebelumnya bersifat executive heavy bergeser menjadi legislative heavy.

Dr Titon Slamet Kurnia selaku dosen fakultas hukum Universitas Satya Wacana yang mendalami kajian konstitusionalise hukum menjelaskan bahwa terjadi pelemahan terhadap sistem presidensial. Menurutnya, kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh presiden mulai mengalami pengurangan melalui pembentukan berbagai undang-undang seperti kewenangan eksekutif dalam pemberantasan korupsi bergeser dari pemerintah ke KPK yang merupakan sebuah lembaga yang bersifat ad hoc.

Hal serupa dilihat oleh Umbu Rauta terkait berkurangnya hak prerogatif presiden dalam hal pengangkatan dan penempatan duta/konsul.

Pandangan senada disampaikan juga oleh Theofransus Litaay juga menunjukkan contoh berkurangnya kewenangan presiden untuk bidang kegiatan yang bersifat eksekutif seperti pengangkatan anggota dewan pengawas BPJS oleh DPR, pemilihan ombudsman oleh DPR dan pemilihan dewan energi Nasional oleh DPR sebagai contoh aktivitas cabang eksekutif pemerintahan yang seharusnya dipegang presiden.

“Penguatan sistem presidensiil akan terwujud bila adanya pengaturan secara jelas kewenangan dan otoritas setiap cabang kekuasaan negara, tidak bersifat quasi parlementer,” kata Theo Litaay.

Dikatakan oleh Litaay bahwa penguatan lembaga kepresidenan perlu dilakukan dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek perencanaan pembangunan, yang memastikan elaborasi visi misi presiden kedalam perencanaan pembangunan. Yang kedua, aspek pengendalian pembangunan yang memastikan pelaksanaan visi misi dan agenda presiden dijalankan oleh kementerian dan lembaga pemerintahan

“Dan yang ketiga, aspek administrasi pembangunan yang memastikan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan di pusat dan daerah berjalan dengan baik,” tegasnya.

Dr Khrisna Djaya Darumurti yang adalah mantan calon hakim MK mengusulkan agar  dirumuskan upaya penyederhanaan partai politik, keluwesan presidensial treshold dan perbaikan sistem pemilu. Untuk mengisi gap yang ada antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian multi partai. Sistem multi partai menghasilkan parlemen yang perolehan kursinya terdistribusi pada banyak partai politik dengan kepentingan politik yang berbeda-beda. Presiden sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat memperoleh suara yang melebihi partai politik namun tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh partai pendukung presiden sehingga dibutuhkan koalisi di parlemen untuk mengamankan kebijakan presiden.the4

Close