KSP Bersama Gubernur Jateng dan KKP Bahas Perlindungan Nelayan

KSP Bersama Gubernur Jateng dan KKP Bahas Perlindungan Nelayan

KSP Bersama Gubernur Jateng dan KKP Bahas Perlindungan Nelayan

JAKARTA- 13 nelayan asal Brebes divonis bersalah melanggar Pasal 85 Undang-Undang Perikanan karena menggunakan alat tangkap cantrang. Mereka dihukum 1 tahun 8 bulan penjara serta denda sebanyak Rp 2 miliar oleh Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Ini salah satu kasus yang menjadi perhatian Kantor Staf Presiden akibat pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Guna mengakselerasi agenda perlindungan nelayan dalam Poros Maritim Dunia, Kedeputian V Kantor Staf Presiden menyelenggarakan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan juga membahas perkembangan peralihan penggunaan alat tangkap cantrang.

Dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang berdampak pada 120.966 nelayan.

“Kasus hukum seperti dialami nelayan Brebes berpotensi meluas. Di Jawa Tengah, kami memiliki 10.754 kapal ikan yang menggunakan alat tangkap cantrang. Kami berharap terjalin koordinasi lintas sektor terkait, agar kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang tetap dapat berjalan sampai 31 Desember 2016,” kata Ganjar di Kantor Staf Presiden, 10 Juni 2016.

Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Belakangan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui Surat Rekomendasi No.0006/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 tertanggal 25 Juni 2015 menunda pemberlakukan PermenKP 2/2015 selama 2 tahun. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Edaran No.72/2016 juga telah memberlakukan pembatasan penggunaan alat tangkap cantrang secara bertahap hingga 31 Desember 2016.

Kepala Biro Hukum KKP Tini Martini menginformasikan bahwa KKP telah membentuk tim hukum untuk membantu memperkuat substansi memori kasasi terhadap ketiga belas nelayan asal Brebes tersebut.

“Kami berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah. Rencananya, 29 Juni 2016 akan berlangsung Rakor Keamanan Laut. Pada saat itu kita berharap sudah ada strategi lebih komprehensif peralihan alat tangkap cantrang,” ujar Agus Suherman Plh.Dirjen Perikanan Tangkap KKP.

WhatsApp-Image-20160614 (1)

Sementara itu, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, sinergi pemerintah pusat dan daerah penting dalam mewujudkan perlindungan bagi nelayan dan keluarganya.

Presiden telah memasukkan nelayan ke dalam salahsatu pilar utama Poros Maritim Dunia. Pemerintah bersama-sama DPR (juga) baru mengesahkan UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

“Kami berterima kasih komitmen KKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk bersama-sama menyusun strategi komprehensif peralihan alat tangkap cantrang untuk nanti di bawa ke dalam Rakor Keamanan Laut”, kata Jaleswari Pramodhawardani.

Pertemuan yang berlangsung 2 jam tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Brebes Narjo, Direktur Kenelayanan KKP Syafril Fauzi, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu Muhammad Syafriadi.

Close