KSP Audiensi dengan Peduli Buruh Migran

KSP Audiensi dengan Peduli Buruh Migran

KSP Audiensi dengan Peduli Buruh Migran

JAKARTA- Rencana pemerintah memberlakukan zero penata laksana rumah tangga (PLRT) diartikan sebagai peningkatan skill para tenaga kerja. Mulai tahun 2017 semua TKI yang dikirim ke luar negeri harus yang memiliki skill atau keahlian.

Demikian salah satu poin yang dibahas dalam audiensi Kantor Staf Presiden (KSP) bersama puluhan TKI yang tergabung dalam Peduli Buruh Migran di Gedung Sekretariat KSP, Jl Veteran No 16, Jakarta, Kamis 2 Juni 2016.

Para TKI yang akan berangkat ke Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia keberatan kebijakan yang tengah digodok Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) ini menghalangi mereka berangkat ke luar negeri. Bekerja sebagai TKI, menurut mereka, masih menguntungkan dan bisa menghidupi keluarga mereka di Indonesia.

“Kami ke luar negeri terpaksa untuk mengubah nasib, dengan pendidikan dan pengalaman kami sulit untuk mendapat kerja di sini. Sementara pengalaman bekerja di luar negeri, saya bisa menguliahkan anak di Jakarta di jurusan kebidanan," kata Yuliana, salah satu TKI yang pernah bekerja di Taiwan dengan nada terharu.

Bahkan rata-rata TKI yang bekerja di Taiwan dan Hongkong memiliki kesempatan menabung 5 juta per bulan. Selain itu, para TKI mengeluhkan beberapa masalah yang dialami, salah satunya masalah biaya. Ada hal-hal yang harus dibayar dan membebani mereka dalam pengurusan keberangkatan. Pemberlakuan sistem online dianggap belum ramah pengguna.

“Ketika kita bermasalah di luar negeri seharusnya perwakilan kedutaan menanggapi dengan baik. Terkesan lamban penanganannya,” tambah Lily, Koordinator Peduli Buruh Migran.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Chrisma Albandjar yang memimpin audiensi ini menjelaskan, pengertian Zero PLRT bukan menghentikan pengiriman tenaga kerja tetapi pengiriman TKI difokuskan kepada mereka yang mempunyai skill atau keahlian.

“Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya tawar,” kata Chrisma yang konsen mengurusi hal-hal terkait buruh migran.

Dari beberapa masukan dan aspirasi para TKI ini, KSP akan membuat rumusan agar ke depan pengurusan tenaga kerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga lebih baik. Termasuk membantu mereka ketika pulang ke Indonesia bisa melanjutkan hidup lebih baik.

Chrisma pun berharap para TKI mendapat bimbingan dan pemberdayaan setelah pulang ke Indonesia melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Mengubah dari pekerja menjadi pengusaha itu sangat baik,” kata Chrisma.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Ariani Djalal meminta para TKI mempelajari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan Domestik. Ini agar para TKI mengasah keterampilan sebelum berangkat ke luar negeri.

buruh

Close