Komisi II Setujui Perubahan Anggaran KSP

Komisi II Setujui Perubahan Anggaran KSP

Komisi II Setujui Perubahan Anggaran KSP

 JAKARTA- Komisi II DPR menyetujui usulan perubahan anggaran Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp2,15 triliun termasuk di dalamnya alokasi anggaran Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar Rp144 miliar. Anggaran KSP di APBN Perubahan 2016 turun Rp14 miliar dari sebelumnya sebesar Rp159 miliar.

Demikian kesimpulan rapat Komisi II dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2015.

“Komisi II menyetujui usulan perubahan, dan meminta masing-masing menyerahkan rincian kegiatan dan anggaran tahun 2016 hasil perubahan paling lambat satu bulan setelah APBN Perubahan disahkan,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman.

KSP bersama Komisi II telah melakukan rapat dengar pendapat sebanyak dua kali terkait APBN Perubahan 2016 dan pagu Indikatif tahun 2017. Sebelumnya rapat dengar pendapat digelar pertama kali pada 9 Juni, kemudian 16 Juni 2016. Adapun rapat kali ini berlangsung pukul 10.57 WIB, hampir bersamaan dengan fit and proper test calon Kapolri Tito Karnavian dengan Komisi III.

“APBN 2017 akan kita bahas setelah lebaran,” kata Rambe didampingi Wakil Ketua Komisi II Ahmad Reza Patria yang memimpin rapat tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan secara umum anggaran digunakan untuk membantu tugas dan fungsi KSP. Di APBN Perubahan, KSP melakukan penghematan sebanyak 9,2 persen atau sebesar Rp14 miliar. Penghematan dilakukan sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2016.

“Kami pastikan tidak mengurangi capain kinerja,” kata Teten.

Ia menjelaskan, sesuai tugas dan fungsi, KSP yang dibentuk berdasarkan Perpres 26 Tahun 2015 bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden, dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditopang lima kedeputian.

Beberapa fungsi KSP misalnya, lanjut dia, pengendalian program prioritas berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terutama Bappenas, memastikan program sesuai dengan visi misi Presiden. Kemudian pelaksanaan debottlenecking, mengurai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program prioritas, di mana KSP berperan sebagai fasilitator bersama pemangku kepentingan yang terlibat untuk mencari penyelesaian terbaik.

“Kami juga melakukan pemantauan program prioritas. Terdapat 100 program prioritas pada 2015 dan 335 di tahun 2016. Ada laporan triwulan, dan proses verifikasi lapangan melihat langsung hasilnya di berbagai wilayah,” jelas Teten.

2016-06-23 11.36.53-1

Selain itu, KSP melakukan kajian dan pengelolaan isu-isu strategis sesuai perkembangan di lapangan dan dilaporkan ke Presiden sebagai bahan dalam membuat kebijakan. Dalam mendukung tugas dan fungsi KSP, juga dilakukan pengelolaan dan pengembangan perangkat teknologi dan sistem informasi antara lain LAPOR!, TEPRA, PANTAU, One Data, portal ksp.go.id, portal PresidenRI.go.id dan media monitoring.

“Kami membangun komunikasi dengan berbagai kepentingan untuk mengkomunikasikan berbagai hal. Banyak hal bagus kalau tidak dikomunikasikan tidak akan kelihatan. Ada situs lapor menampung aduan masyarakat, pengaduan dari berbagai daerah diteruskan ke kementerian/lembaga dan Pemda untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

KSP mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Lembaga yang baru berumur dua tahun ini sangat terbuka dan menyerap seluruh masukan masyarakat terkait kebijakan pemerintah.

Anggota Komisi II Amirul Tamim mendukung perubahan anggaran yang diajukan KSP dan Kementerian Sekretariat Negara. Namun politisi Fraksi PPP ini menekankan realisasi anggaran pada semester pertama sebaiknya tak kurang dari 40 persen.

Senada, anggota Fraksi Partai Gerindra Azikin Solthan menyebut usulan anggaran yang diajukan proporsional dengan tupoksi yang diemban KSP. Ia berharap KSP dengan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau kegiatan ini berjalan baik tidak ada keluhan di sistem kita,” katanya.

Close