Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat: Kunci Masa Depan Keadilan Agraria Indonesia

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat: Kunci Masa Depan Keadilan Agraria Indonesia

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat: Kunci Masa Depan Keadilan Agraria Indonesia

JAKARTA - Setelah beragam persoalan agraria muncul, untuk pertama kalinya, Presiden membagikan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) pada 20 September 2018 di Istana Negara, Jakarta. Sertifikat pertama yang diserahkan ke masyarakat diterima oleh Bapak Lahat dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara tropis agraris ke-10 di dunia. Menurut World Bank, Indonesia berada pada cakupan luas wilayah 1,905 km dan luas lahan yang dapat ditanami seluas 241,880 km dan sisanya merupakan perbukitan dan pegunungan. Berdasarkan data diatas, Kementrian Pertanian mengungkapkan bahwa luas lahan pertanian di Indonesia adalah sekitar 41,5 Juta Ha. Tentunya luas lahan ini memilki kualitas tinggi untuk memproduksi sejumlah bahan pangan. Namun sayangnya Indonesia hanya bisa satu kali mengalami swasembada beras yang terjadi pada tahun 1980.

Kantor Staf Presiden (KSP) persoalan agraria yang banyak terjadi di Indonesia harus segera di selesaikan, terlebih lagi persoalan agraria masuk ke dalam program prioritas nasional Jokowi-JK. Rembuk Nasional ini merupakan kolaborasi antara KSP dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Juga turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan Ormas, CSO pendukung reforma agraria dan perhutanan sosial, serta Pemda dan K/L terkait.

“Tentunya untuk menjawab persoalan agraria di Indonesia, kita harus bisa mensinergikan setiap elemen dalam negara ini, bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja keras, namun perlu dorongan dari masyarakat untuk meningkatkan performa agraria di Indonesia,” kata Yanuar Nugroho di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kamis, 20 September 2018.

Beberapa target yang sudah diusulkan pemerintah pun berjalan pesat. “Dari target tersebut sampai dengan hari ini telah diselesaikan sebanyak 52.980 sertifikat yang tersebar di 18 provinsi dan 68 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ungkap Dirjen Penataan Agraria, M. Ikhsan Saleh. Hal ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia.

Upaya pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi dalam menangani reforma agraria dan perhutanan sosial mendapat sorotan dunia hingga Indonesia menjadi tuan rumah Global Land Forum di Bandung, 24-27 September 2018.

“Dengan diadakannya acara Global Land Forum ini, kita bisa menyatukan pemikiran dan pastinya menemukan solusi untuk persoalan agraria yang dihadapi oleh Indonesia," ungkap Ketua Panitia Nasional Global Land Forum Dewi Kartika.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Imam Pituduh menyampaikan “Keberhasilan reforma agraria sangat bertumpu pada kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. Pendekatan bottom-up dari CSO penting untuk diakomodir oleh pemerintah.”

Dengan diadakannya ‘Rembuk Nasional Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial’ ini diharapkan dapat menyatukan pendapat dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan agraria di Indonesia, serta menghimbau masyarakat supaya lebih peka dengan keadaan agraria di Indonesia. Sehingga pemerintah juga bisa meningkatkan aset dari agraria.

Close