Kini Masyarakat Bisa Pantau Kasus Hukum Lewat Aplikasi

Kini Masyarakat Bisa Pantau Kasus Hukum Lewat Aplikasi

Kini Masyarakat Bisa Pantau Kasus Hukum Lewat Aplikasi

JAKARTA - Akhir tahun 2016 yang lalu sebuah gagasan inovatif datang dari Kemenko Polhukam RI untuk mengintegrasikan kinerja penegak hukum dalam hal pertukaran lintas data dengan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasi Teknologi Informasi (SPPT TI). Selama ini dalam sistem peradilan pidana yang ada memang masih bersifat manual dan parsial di masing-masing penegak hukum. Terutama dalam hal administrasi seperti di Polri, Kejaksaan, MA, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum pada Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Abeto Harahap, di kantornya, Senin (12/11) . Menurutnya sistem hukum yang baik itu harus terintegrasi dan terpadu. “Seiring berjalannya waktu, Kemenko Polhukam RI melihat hal ini menjadi potensi individual kelembagaan yang tidak terintegrasi dengan konsep masing-masing dan otoritas sendiri,” lanjutnya.

Hal ini sejalan dengan Perpres No.54 Tahun 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi di sektor Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sebagai komitmen kontribusi terhadap Perpres tersebut, Kemenko Polhukam menyinergikan rencana inovatif berbasis teknologi tersebut dengan merilis aplikasi bernama Mantra bulan Desember mendatang.

“Karena berbasis IT, solusinya tidak bisa lepas dari aplikasi. Akhirnya kami membuat aplikasi bernama Mantra yang akan ambil data dari masing-masing instansi penegak hukum. Secara teknis ada dua unit kerja bernama Probita (Program Bisnis dan Data) dan Dutekam (Dukungan Teknologi dan Sistem Keamanan). Ketika ada satu perkara, maka termonitor oleh Kementerian/Lembaga hukum lain. Kami ambil poin yang bisa menyatukan penegak hukum supaya saling terhubung dan terintegrasi untuk diambil keputusan pimpinan (menteri atau presiden),” jelas Abeto.

Lebih lanjut Abeto mengatakan lewat Perpres No. 54 Tahun 2018, pemanfaatan aplikasi Mantra bukan untuk menyelesaikan permasalahan penegak hukum saja, tapi bisa dimonitor apakah hukum berjalan sesuai proses hukum yang berlaku atau tidak. Nantinya diharapkan masyarakat juga bisa dapat informasi dan memonitor proses hukum tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho menegaskan dengan adanya SPPT TI, proses penanganan perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan ke Peradilan sampai ke Lapas menjadi transparan, sehingga mempersempit kemungkinan jual beli perkara. Selain itu menurut Yanuar Indonesia saat ini sedang menggenjot penggunaan teknologi dan informasi dalam menyongsong industri 4.0 dan persaingan global. “Digitalisasi jangan hanya untuk sektor industri, namun juga diperuntukkan bagi penegakkan hukum,” ujarnya.

Sayangnya saat ini pelaksanaan via aplikasi tersebut belum dapat menyeluruh, karena sistem teknologi berbasis aplikasi ini masih dibangun baru di lima kota dan wilayah besar saja (Medan, Palembang, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Makassar). Kendala tersebut terkait infrastruktur seperti serat optik yang belum menyeluruh di tiap daerah. Ditargetkan dalam kurun waktu dua tahun mendatang dapat direalisasikan menjadi 190 kota lebih.

Dengan aplikasi Mantra diharapkan juga akan terpantau wilayah mana yang sering terjadi pencurian, korupsi, narkoba, dan tindakan pidana lain. Sehingga kebijakan pimpinan terhadap tindak pidana tertentu dapat fokus di wilayah tersebut untuk ditekan angkanya. Lebih jauh lagi, statistiknya juga akan terlihat.

Close