Kerja Bersama Wujudkan Pencapaian Reforma Agraria

Kerja Bersama Wujudkan Pencapaian Reforma Agraria

Kerja Bersama Wujudkan Pencapaian Reforma Agraria

JAKARTA – Kantor Staf Presiden menyelenggarakan pertemuan berbagai kalangan masyarakat sipil pendukung gerakan reforma agraria dan perhutanan sosial, Kamis, 3 Agustus 2017. Agenda ini dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan program reforma agraria yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional sejak awal tahun ini, sekaligus untuk memperoleh masukan dari para pegiat reforma agraria dan perhutanan sosial untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan, terutama dalam dua tahun ke depan.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, membuka pertemuan dengan menyatakan bahwa pemerintah saat ini telah berusaha menjalankan reforma agraria, yang di dalamnya terdapat perhutanan sosial. Beberapa kementerian telah memasukkan reforma agraria sebagai agenda yang harus dijalankan masing-masing, khususnya Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN dan Kemenko Perekonomian.

Namun demikian, setelah melakukan evaluasi dari perjalanan selama setahun terakhir, jika tidak ada pilihan cara baru untuk menjalankan reforma agraria dan perhutanan sosial, maka rakyat hanya akan mendapatkan sedikit manfaat dari program prioritas ini. Saat ini presiden sudah mulai khawatir melihat perkembangan implementasi reforma agraria, setelah secara intensif menyatakan di hadapan publik untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria dan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar kepada rakyat, dalam rangka menghilangkan kesenjangan sosial yang begitu besar antar kelas masyarakat. “Kekhawatiran Presiden muncul setelah satu tahun menetapkan reforma agraria sebagai prioritas nasional, karena perkembangan hasilnya begitu lambat,” kata Teten.

ra3Karena itulah, KSP menyelenggarakan pertemuan yang mengambil tempat di Gedung III Kementerian Sekretariat Negara ini untuk memperoleh masukan dari para pegiat reforma agraria dan perhutanan sosial mengenai mekanisme yang sebaiknya dilakukan dalam situasi saat ini untuk mempercepat keluarnya hasil yang signifikan dari program reforma agraria. Menurut Teten, saat ini diperlukan cara-cara yang dapat dilakukan dari bawah dan dari daerah untuk menyambut upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal lain yang harus dipikirkan juga dalam soal reforma agraria dan perhutanan sosial adalah aspek bisnis dalam pengelolaan lahan setelah memperoleh kepastian atas penguasaan lahan bagi masyarakat. Aspek bisnis ini bisa disiasati dengan cara menggandeng perusahaan yang sudah ada, sehingga perusahaan itu hanya cukup bekerja di hilir proses produksi dan tidak dari awal. Dari sisi perusahaan, biaya produksi bisa ditekan, tanpa harus direpotkan dengan berbagai persoalan yang biasanya muncul dari persoalan penguasaan lahan skala besar.

Sementara dari sisi masyarakat, modal produksi dapat dibantu oleh perusahaan yang pada saat panen sudah berkomitmen membeli produk mereka. Sudah ada contoh kerja sama yang dilakukan oleh komunitas pesantren di daerah Jawa Tengah, yang mengelola lahan, yang dikuasai Perhutani dan sudah tidak produktif lagi, untuk ditanami kacang tanah. Mereka menggandeng sebuah perusahaan kacang untuk menjadi pembeli saat panen. Ada beberapa model kerja sama seperti ini yang telah dicoba untuk dijalankan, dan menurut kepala staf, model-model ini dapat diaplikasikan dengan baik di banyak tempat yang lain. Jadi, reforma agraria tidak cukup berhenti di membagikan tanah pada petani, tetapi harus dipastikan agar tanah tersebut produktif, sehingga tidak menjadi sia-sia. Kepala staf menyampaikan bahwa di mata presiden, tanah itu harus menjadi kekuatan produktif yang baru.

Wujudkan koordinasi

ra2Teten kemudian mempersilakan peserta rapat yang hadir untuk memberikan saran yang akan dikumpulkan untuk diformulasi menjadi strategi percepatan pelaksanaan program reforma agraria ke depan. Secara antusias, peserta pertemuan pun mengungkapkan apresiasi sekaligus kritik dan sarannya terhadap perkembangan yang ada.

Para peserta pertemuan yang berjumlah sekitar 70 orang itu terdiri dari perwakilan organisasi gerakan masyarakat, petani, masyarakat adat, lembaga peneliti, lembaga donor maupun akademisi yang selama ini bekerja secara aktif mendukung reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia. Kepala Staf didampingi oleh Deputi II Yanuar Nugroho, Staf Khusus Noer Fauzi Rachman, Yando Zakaria (Anggota Tim Penasehat Senior bagi Kepala Staf Kepresidenan), Usep Setiawan dan Agung Hardjono (Staf Ahli Utama Kedeputian II) serta Muradi (Staf Ahli Utama Kedeputian V).

Turut hadir dan memberikan  pandangan dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu, di antaranya Chalid Muhammad, Nur Amalia, Henry Saragih (SPI), Dewi Kartika (KPA), Agustina (SPP), Yaya Nur Hidayati (WALHI), Rukka Sombolinggi (AMAN), Rahmat (AGRA), Idham Arsyad (Gerbang Tani), Dahniar (HuMA), Suraya Afiff (UI), Gunawan Wiradi dan Satyawan Sunito (IPB), Tri Nugroho dan Dewi Suralaya (lembaga donor) serta pendukung reforma agraria lainnya.

Setelah menyimak semua masukan peserta, di ujung pembicaraannya, Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa ide reforma agraria ini merupakan ide semua yang hadir dalam ruangan rapat tersebut, setelah bertahun-tahun diusung oleh gerakan masyarakat sipil, saat ini reforma agraria telah menjadi agenda pemerintah.

“KSP berupaya keras untuk menjadi badan yang mengawal dan mempengaruhi kementerian/lembaga pemerintah lain untuk bekerja bersama menjalankan program ini,” kata Teten.

Ia menegaskan, sekarang ini perlu dilihat bahwa semua yang hadir dalam rapat ini bekerja untuk seluruh Indonesia, yang terdiri dari 74 ribu desa. Kepala Staf Kepresidenan mengajak semua untuk bekerja mempermudah pelaksanaan reforma agraria, di manapun yang kesempatannya sudah terbuka.

Pekerjaan untuk menjalankan reforma agraria yang hasilnya ditujukan bagi rakyat ini sangat tidak mudah. Kepala Staf Kepresidenan mengajak para pegiat untuk bersama-sama pemerintah menyolidkan diri dalam upaya implementasi reforma agraria ke depan, menimbang sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi yang hanya tinggal dua tahun ke depan. Ada banyak hambatan bagi reforma agraria ini untuk memberikan hasil yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan.

Dengan kerja bersama yang dimulai dari pertemuan ini, Teten berharap banyak akan terwujudnya koordinasi untuk perjuangan reforma agraria di sisa periode pemerintahan ini. Semangat dan komitmen itulah yang mesti dipupuk dan dikembangkan.

Close