Kepala Staf Presiden Terima Aspirasi Konfederasi KASBI dan Bidan Desa PTT

Kepala Staf Presiden Terima Aspirasi Konfederasi KASBI dan Bidan Desa PTT

Kepala Staf Presiden Terima Aspirasi Konfederasi KASBI dan Bidan Desa PTT

JAKARTA- Kepala Staf Presiden Teten Masduki Senin (11/4/2016) siang menerima puluhan perwakilan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Forum Bidan Desa PTT (Pusat) di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.

Mereka datang menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Mewakili konfederasi KASBI, Nining Elitos menyatakan kaum buruh menolak segala bentuk kriminalisasi. Belakangan ini, kasus-kasus hukum terhadap buruh semakin marak. Yang terhangat adalah kasus yang menimpa 26 orang terkait aksi penolakan PP 78/2016 dan kasus yang menimpa Abdul Hakam dan Agus Budiono di Gresik.

“Terlalu mudah buruh dikriminalkan dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Kami mengharapkan Presiden mengeluarkan perintah agar segala bentuk kriminalisasi dihentikan,” katanya.

Jika hal ini dibiarkan, lanjut dia, akan muncul ketidakpercayaan kepada negara dan aparat penegak hukum. Pernyataan atau instruksi Presiden dalam hal ini penting agar aparat penegak hukum di daerah melihat bahwa Presiden tidak setuju dengan cara-cara yang mereka lakukan.

“Buruh merasa selalu ditekan dengan kebijakan. Bagaimana ketika buruh berjuang menuntut kepastian kerja dengan aksi damai, tetapi perusahaan melaporkan dengan dalih premanisme,” ujarnya.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan aspirasi kaum buruh ini akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Namun Teten meminta data-data dugaan kriminalisasi disampaikan secara rinci. Apakah tren kriminalisasi meningkat seperti yang dilaporkan.

“Demokrasi itu berargumen, berargumen dengan data. Fakta kriminalisasi itu ada, memang iya, tapi tidak bisa digeneralisir bahwa ini policy nasional,” kata Kang Teten, sapaan akrabnya.

Menanggapi permintaan KASBI agar Presiden mengeluarkan instruksi menyikapi persoalan ini, Kang Teten menganggap penting melihat kasus per kasus dugaan kriminalisasi tersebut. Pasalnya proses hukum tidak bisa diintervensi begitu saja.

“Ini persoalan penegakan hukum. Saya tidak sependapat jika kriminalisasi dilakukan pemerintah untuk menekan gerakan buruh. Tidak ada ketakutan pemerintah dalam serikat buruh yang mendorong pemerintah mengeluarkan instrumen hukum,” tegasnya.

KELUHAN BIDAN DESA PTT

IMG_0466

Sementara itu, Forum Bidan Desa (FORBIDES) PTT meminta kepastian hak kerja terhadap 42.245 bidan desa PTT (Pusat) yang telah mengabdi selama ini. FORBIDES mengeluhkan rencana pengadaan CPNS daerah oleh Kemenkes RI yang tidak berpihak pada bidan desa PTT (Pusat). Terdapat penumpukan bidan desa sejak tahun 2005, serta berbarengan dengan kekurangan tenaga bidan desa di seluruh Indonesia.

“Kami meminta kepastian hak kerja melalui formasi khusus pengangkatan CPNS bidan desa PTT (Pusat) tanpa syarat dan tidak ada pelaksanaan ujian seleksi dan hapuskan diskriminasi pembatasan usia 35 tahun ke atas calon PPPK,” kata Ketua Umum FORBIDES Lilik Dian Ekasari.

Selain itu, mereka juga menginginkan Kepres No 77 tahun 2000 diganti atau direvisi dengan Kepres baru yang mengakomodir tuntutan dan harapan para bidan di seluruh Indonesia.

“Selamatkan ibu melahirkan, selamatkan bidan desa PTT. Jangan lagi ada aturan yang menyulitkan kami,” ujarnya.

Aspirasi FORBIDES ini disambut baik Kepala Staf Presiden. Selanjutnya KSP secara lembaga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

Close