Kementerian LHK Juga Pangkas Izin Investasi

Kementerian LHK Juga Pangkas Izin Investasi

Kementerian LHK Juga Pangkas Izin Investasi

JAKARTA- Pemangkasan prosedur investasi juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Sebanyak 14 perizinan yang telah dipangkas menjadi tinggal 6. Reformasi perizinan itu dilakukan dengan merevisi 9 Peraturan Menteri LHK.

Misalnya, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi, biasanya digunakan untuk tambang emas, bauksit dan pertambangan lainnya.

“Sekarang menjadi izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau untuk eksplorasi harusnya tidak lama dan menjadi 5 hari. Kalau untuk hutan produksi satu izin membutuhkan 12 hari,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya.

Perizinan ini memerlukan rekomendasi dari pemerintah daerah. Untuk itu, Menteri LHK memberi tenggat waktu 4 hari. “Kalau tidak memberikan rekomendasi, kita ambil posisi. Jadi 12-15 hari, dari tadinya 2 tahun,” ucap Siti.

Izin pelepasan kawasan hutan, kata Siti, sebelumnya memerlukan waktu 2 tahun. Kini dipersingkat menjadi 12 hari. “Kenapa perlu waktu, karena kita harus cek lokasi dan batas, juga diskusikan kerangka acuan AMDAL. Begitu juga dengan rekomendasi kepala daerah, 4 hari,” ujar Siti.

Dalam kaitan dengan perpanjangan izin, jika dahulu memerlukan izin, kini tidak perlu lagi izin lingkungan. Beberapa izin yang telah dirampingkan izinnya, yakni izin pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi. “Tadinya ada 4 izin kini dijadikan 1 izin, yaitu izin usaha pemanfaatan kayu,” ujar Siti.

Di bidang industri kehutanan, 2 izin menjadi 1. “Izin pemanfaatan lingkungan di jasa konservasi akan diselesaikan dalam 12 hari,” jelas Siti.

INSENTIF BAGI INDUSTRI NASIONAL

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam paket kebijakan ekonomi jilid II dilakukan review pada prosedur, yang merupakan kelanjutan dari standar operating procedure (SOP) approval pada tax allowance dan tax holiday. Untuk tax allowance, setelah semua persyaratan pada peraturan pemerintah dipenuhi, maka BKPM akan menyelesaikan paling lama dalam 25 hari. “Untuk tax holiday, karena perlu verifikasi lebih panjang, maksimum pengesahan 40 hari,” ujar Bambang.

Menkeu menjelaskan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang  Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PP ini memberikan insentif untuk beberapa industri alat transportasi, utamanya adalah galangan kapal, kereta api, pesawat dan suku cadangnya.

“Otomatis akan membuat biaya produksi segala jenis kapal di Indonesia terutama untuk kapal ikan, kapal patroli, kapal cukai, kapal perhubungan, kapal KKP bisa disediakan di dalam negeri. Dan dalam biaya lebih kompetitif,” kata Bambang.

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Kawasan Logistik Berikat telah terbit. Paket-paket ini diharapkan dapat menggerakkan dunia usaha yang tengah menghadapi perlambatan ekonomi.

Close