Kastaf Moeldoko Dorong Pengesahan RUU KUHP

Kastaf Moeldoko Dorong Pengesahan RUU KUHP

Kastaf Moeldoko Dorong Pengesahan RUU KUHP

JAKARTA – Seiring proses RUU KUHP yang saat ini sudah semakin matang, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini mengadakan pertemuan dengan tim ahli RUU KUHP diantaranya Dirjen HAM Kemenkumham Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA dan pakar hukum Prof. Dr. H. Muladi di Bina Graha. RUU KUHP untuk pertama kalinya akan diterbitkan dalam undang-undang yang akan dijuluki sebagai kitab pidana asli Indonesia. RUU KUHP ini juga disesuaikan dengan kondisi Indonesia di era postmodern saat ini yang juga berarti menyesuaikan dengan kondisi aktual dunia internasional.

Terdapat 8 rancangan prioritas Presiden yang menjadi urgensi dan harus segera disahkan, seperti dikemukakan oleh Kastaf Moeldoko. "Ini adalah RUU prioritas Presiden dan bukan hanya legasi Presiden semata tapi legasi semua orang, baik yudikatif, legislatif maupun masyarakat secara keseluruhan. Maka ini penting untuk disahkan pada September nanti sebelum masa reses DPR," ujar Moeldoko.

kastaf-moeldoko-dorong-pengesahan-ruu-kuhp-2

Prof. Dr. H. Muladi juga menambahkan bahwa terdapat empat perubahan yang signifikan dari KUHP sebelumnya yang merupakan warisan zaman kolonial. "Perubahannya ada pada filosofi zaman kolonial. Misalnya rumusan tindak pidana kejahatan yang tidak sesuai dengan masa kemerdekaan dihapuskan, lalu masalah pertanggungjawaban pidana yang dalam KUHP baru nanti bukan hanya perorangan tapi juga korporasi. Dan tentu saja saksi hukum pidana akan diatur sesuai dengan perkembangan kriminologi," jelas Muladi.

Lebih lanjut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA memaparkan bahwa RUU KUHP ini memperhatikan keseimbangan masyarakat dengan memisahkan antara 3 kelompok tindak pidana yakni dewasa, anak-anak dan korporasi. "Kami juga mengambil perundangan yang masih berlaku di Indonesia dan pidana ini berprinsjp tidak merendahkan harkat dan martabat manusia," tegasnya. Hal lain yang juga disampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa RUU KUHP ini juga akan memperkuat legitimasi lembaga-lembaga yang ada

Close