Kantor Staf Presiden Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Transparency Internasional Indonesia

Kantor Staf Presiden Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Transparency Internasional Indonesia

Kantor Staf Presiden Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Transparency Internasional Indonesia

JAKARTA – Senin, 4 September 2017, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menandatangani nota kesepahaman kerjasama dan dukungan dengan Transparency Internasional Indonesia (TII) yang diwakili Sekjen Dadang Trisasongko, di Bina Graha, Kantor Staf Presiden.

Kedua pihak sepakat melakukan kerja sama dan dukungan dalam bidang-bidang kepentingan bersama terkait dengan Program Prioritas Presiden terkait dengan Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi.

Peningkatan kerja sama yang baik ini dalam rangka tercapainya program dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan rencana/target yang ditetapkan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja Pemerintah.

Para Pihak sepakat melakukan kesepahaman kerja sama dan dukungan teknis di bidang-bidang kepentingan bersama terkait dengan Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, dengan ruang lingkup pertukaran data dan informasi dalam bidang Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, bantuan teknis dan analisis terkait Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, serta kegiatan dalam bentuk lain yang disepakati oleh para pihak kemudian hari.

TII tiap tahunnya meluncurkan sebuah Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index = CPI). Pada tahun 2016, Indonesia memperoleh skor 37 (0 berarti korup dan 100 berarti bersih). Berdasarkan temuan dalam IPK dan juga rilis-rilis KPK, ada tiga area yang rawan dan kerap dijadikan ajang korupsi. Ketiga area  itu adalah: (1) politik lokal (korupsi seputar pemilihan kepala daerah); (2) Perizinan (suap seputar pemberian konsesi ekonomi, izin usaha, izin usaha perkebunan dan pertambangan); dan (3) Pengadaan barang dan jasa (mark up dalam penyediaan fasilitas pemerintahan, dan barang dan jasa untuk pemerintahan daerah).

mou5

Sejak tahun 2000, TII melakukan kerja-kerja riset, pendampingan, advokasi, serta penyadartahuan kepada publik, pemerintah, serta sektor bisnis. Selama kurang lebih 17 tahun, ada banyak kemajuan dan capaian yang telah diperoleh TI-Indonesia. Dalam hal pengelolaan program, TII telah memberikan kontribusi penting pada: (1) menguatnya pengorganisiran, penyebaran informasi, serta pengetahuan terhadap warga mengenai prinsip-prinsip antikorupsi (partisipasi, integritas, transparansi, dan akuntabilitas), (2) tata kelola pemerintahan yang semakin membaik, (3) menguatnya pemahaman antikorupsi di kalangan pebisnis/ swasta, dan (4) menguatnya dukungan warga terhadap penegak hukum antikorupsi, khususnya KPK.

TII menghasilkan sejumlah publikasi riset dan menginisiasi lahirnya sejumlah perangkat pengukuran untuk memperkuat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Dalam konteks nasional, TII melakukan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada sejumlah kota. Track record survei IPK sudah dilakukan oleh TII sejak tahun 2004 dan secara simultan dalam durasi dwi-tahunan. IPK diharapkan menjadi baseline bagi pemangku kepentingan untuk menentukan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sebagai langkah untuk memperkuat komitmen masyarakat sipil bersama dengan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, TII menginisiasi penguatan komitmen melalui penyusunan dan penandatangan nota kesepahaman bersama dengan Kantor Staf Presiden.

Dalam kerangka kerjasama TII dengan KSP, selain memastikan implementasi Stranas PPK berjalan optimal, dua hal penting lainnya yang disepakati bersama adalah: pendampingan kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan nilai-nilai integritas, serta penguatan sektor bisnis dalam pencegahan antikorupsi. Kemitraan TII dan KSP saja namun tentunya menguatkan gerakan antikorupsi, sehingga visi Indonesia yang bebas korupsi dapat diwujudkan.

Hal yang paling penting mengajak sejumlah komponen masyarakat, pebisnis, serta perwakilan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk membangun kemitraan yang strategis dan kuat bagi implementasi strategi nasional pencegahan serta pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan, MoU ini adalah sebuah langkah penting untuk menjamin pelaksanaan Perpres strategi nasional anti korupsi ke depan berjalan lebih baik, terukur dan kolaboratif. “Kesepahaman ini menegaskan kolaborasi antara pemerintah dan KPK sebagai penjurunya serta CSO sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi anti korupsi ke depan,” kata Teten.

Sekjen Transparency International menyatakan, Dadang Trisasongko menyatakan, MoU ini adalah bentuk kerjasama untuk menjamin sustainablity dari pendekatan kolaborasi strategi nasional anti korupsi kedepan. “Hal strategis yang bisa dilakukan kedepan, adalah penyusunan peta risiko korupsi secara nasional, inisiatif untuk mengembangkan alat ukur, indeks perilaku, indeks penegakan hukum, serta sistem integritas nasional,” kata Dadang.

Adapun Chair of the executive Board Transparency International Indonesia Natalia Soebagjo menekankan bahwa MoU dengan KSP adalah suatu milestone yang penting dalam kerjasama TII dengan pemerintah. “Juga untuk mempertegas posisi TII sebagai mitra strategis yang tidak hanya memberi kritik, tetapi juga terlibat aktif untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” urainya.

 

 

Close