Kantor Staf Presiden Minta Perbaikan Birokrasi Anggaran Negara

Kantor Staf Presiden Minta Perbaikan Birokrasi Anggaran Negara

Kantor Staf Presiden Minta Perbaikan Birokrasi Anggaran Negara

JAKARTA - Kantor Staf Presiden menegaskan bahwa “sebuah output harus berupa layanan ke masyarakat dan tidak boleh lagi output transaksi karena orientasi Presiden Joko Widodo adalah ke perbaikan layanan”. Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Madya Enda Ginting di dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) bertempat di Pusat Pendidikan dan Latihan Pajak di Jakarta, Kamis,15 November 2018.

Kegiatan SNKN ini adalah simposium pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka meningkat pemahaman jajarannya tentang permasalahan keuangan negara. Kegiatan ini mengundang makalah dan penelitian dari berbagai universitas di Indonesia mulai dari kampus-kampus di Nanggroe Aceh Darrusalam dan juga kajian-kajian peneliti di Indonesia.

KSP mendapat kehormatan untuk menyampaikan kajian yang sudah dilakukan tentang keterbukaan pemerintah dan manfaat digunakannya riset dalam proses pengambilan kebijakan di Pemerintah. “Indonesia sudah menerapkan beberapa prinsip keterbukaan pemerintah (open government) mulai dari adanya sarana pengaduan masyarakat, masyarakat yang bisa mengakses data APBN hingga tersedianya forum diskusi kebijakan antara Pemerintah dan masyarakat” kata Enda.

Dalam paparannya, Enda mengatakan bahwa sekarang justru tantangannya adalah menghadirkan kontribusi/saran/feedback dari masyarakat yang berarti dan bisa membantu proses di Pemerintahan.

Salah satu isu yang dibahas adalah struktur informasi yang saat ini ada. “Kita perlu menerbitkan problem statement per program Pemerintah agar masyarakat bisa memahami masalah apa yang ingin diselesaikan oleh sebuah program dan dimensi kewilayahannya mengingat satu masalah pasti memiliki turunan masalah yang berbeda di setiap daerah”. Selain problem statement juga dibahas pentingnya agar output di APBN tidak bersifat transaksional dimana terjadi sebuah kontrak atau transaksi maka ada output. Akibatnya jumlah output yang ada sangat banyak (sampai ke ribuan) dan proses pertimbangan akan menjadi sulit. Seharusnya yang namanya output di APBN harus bersifat layanan, harus pada tingkatan strategis dan juga harus mencerminkan prioritas apa yang ingin dikerjakan oleh Pemerintah.

Diskusi dua arah ini juga mengulas sejarah mengapa kondisi perencanaan dan penganggaran demikian. “ini ada sejarahnya dan ada momentum tekanan yang menyebabkan perhatian proses perencanaan dan penganggaran belum memberikan gambaran besar yang bermanfaat dan masih berkutat pada aritmatika padahal proses penganggaran itu sendiri adalah proses pertimbangan” kata Enda.

Kantor Staf Presiden selalu akan menjadi mitra kerja Kementerian /Lembaga mana pun agar kinerja program membaik. Mengingat bahwa mayoritas peserta yang mencermati paparan adalah para dosen dan widyaiswara di lingkungan Kementerian Keuangan maka penting untuk dilakukannya perubahan investasi ketrampilan sumber daya manusia. Tidak lagi diharapkan menjadi administrator maka lulusan-lulusan dari sekolah kedinasan harus mampu melakukan proses analisis dan sekolah kedinasan sudah harus mulai melatih agar ketrampilan analisis numerik siswa bisa terpakai ketika bekerja.

 

Close