Jawa Timur Siapkan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Jawa Timur Siapkan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Jawa Timur Siapkan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

BANYUWANGI  - Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah Jokowi–Jusuf Kalla. Dasar hukum program ini yakni Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Salah satu hal penting dalam Perpres itu adalah perlunya pembentukan gugus tugas reforma agraria pada tiga level yaitu pusat, provinsi dan kabupaten.

Pernyataan itu ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan saat menjadi pemateri dalam Workshop dan Sosialisasi ‘Memperkuat Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumberdaya Hutan Melalui Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial’  di Banyuwangi, Rabu, 2 Oktober 2019.

Usep sekaligus menegaskan kesiapan Jawa Timur menjalankan program reforma agraria dan perhutanan sosial. Terbukti, dengan mulai terbangunnya perangkat-perangkat penunjangnya.

“Pada level pusat dan Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk. Di tingkat kabupaten, informasi dari Asisten II Pemkab Banyuwangi, Pemkab sedang menyiapkan pembentukan GTRA melalui SK bupati. Kabarnya sedang difinalisasi oleh biro hukum,” ungkapnya.

Acara ini diselenggarakan oleh Perkumpulan Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam (ARuPa) bekerjasama dengan DGMI dan The Samdhana Institute serta diikuti oleh pihak-pihak terkait seperti Organisasi Tani, Pemerintah Desa, LSM, Akademisi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Perum Perhutani.

Pada kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Pembangunan Kabupaten menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai komitmen untuk menyukseskan program pemerintah pusat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini dalam proses pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan dalam waktu dekat akan segera diterbitkan surat keputusan bupati.

Upaya percepatan pembentukan GTRA sudah dilakukan melalui surat dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada seluruh Gubernur dan diteruskan kepada Bupati dan Walikota.

Sementara, untuk Jawa Timur telah ada surat edaran Gubernur Jawa Timur agar segera membentuk GTRA di level Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, Usep Setiawan menegaskan, tidak ada alasan lagi untuk menunda pembentukan GTRA di Kabupaten Banyuwangi.

Selain pembentukan GTRA, agenda lain yang penting untuk segera dilakasanakan adalah melakukan identifikasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan potensi areal yang diusulkan sebagai lokasi Perhutanan Sosial.

Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, proses verifikasi dilakukan oleh pemerintah Provinsi melalui GTRA tingkat Provinsi dan validasinya dilakukan di tingkat pusat oleh Menteri ATR/Kepala BPN untuk TORA dan untuk perhutanan sosial oleh KLHK.

Masuk RPJMD

us3Idealnya, Reforma Agraria masuk dalam RPJMD yang berlaku lima tahun. Atau minimal dalam RKPD yang berlaku setahun. Tujuannya agar reforma agraria dan perhutanan sosial mendapat dukungan pendanaan dari APBD.

Kerja GTRA diharapkan dapat memberikan output berupa validasi dalam dua bentuk  yakni sertifikat  hak milik atas tanah bagi masyarakat miskin dan izin pemanfaatan hutan di perhutanan sosial.

“Dalam rangka identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial yang dilakukan oleh GTRA, seleksinya harus objektif agar tepat sasaran,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, tugas GTRA Kabupaten adalah memfasilitasi penanganan dan penyelesaian kasus konflik agraria di masa lalu maupun konflik agraria yang muncul akibat penanganan reforma agraria maupun perhutanan sosial.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Aliansi Relawan Untuk Penyelamatan Alam (ARuPa), Edi Suprapto menyatakan, sebelum GTRA terbentuk kelompok masyarakat sipil bisa melakukan identifikasi awal areal potensi TORA.

Meskipun identifikasi itu merupakan tugas dari GTRA, tapi menurutnya masyarakat bisa melakukan inisiatif. Hal inilah yang coba dilakukan ARuPA.

“Kita akan mengidentifikasi wilayah hutan yang bisa dijadikan objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Sehingga saat GTRA terbentuk kita sudah ada modal kerja yang bisa dijadikan rujukan,” kata Edi Suprapto.

Selain itu, ARuPA juga akan memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mengusahakan dan memanfaatkan areal perhutanan sosial pasca terbitnya ijin perhutanan sosial.

“Saya berharap teman-teman di Banyuwangi bisa mendorong dan membentuk forum konsolidasi guna memastikan program reforma agraria dan perhutanan sosial dapat berjalan sesuai tujuannya. Sehingga program tersebut bisa menjadi kerja bareng yang cukup masif,” pungkasnya.

 

Close