Indonesia Jamin Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Kesetaraan Pembangunan

Indonesia Jamin Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Kesetaraan Pembangunan

Indonesia Jamin Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Kesetaraan Pembangunan

NEW YORK – Menjelang adopsi Agenda Pembangunan Pasca 2015 atau Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah forum diskusi atau side event Sidang Majelis Umum PBB dengan tema “Goal 10 SDGs ‘Reducing Inequality’ : Desirable But Is It Feasible?” diselenggarakan hari ini di Gedung Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB oleh sejumlah organisasi sipil masyarakat lokal dan internasional dengan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Forum  ini  mengeksplorasi  penyebab  ketidaksetaraan,  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dan langkah- langkah    kunci    yang    diperlukan    dalam    mencapai    sasaran    ke-­10    SDG’s    tentang   pengurangan ketidaksetaraan di negara-negara berkembang.

Hadir sebagai pembicara dalam forum ini adalah Desra Percaya, Utusan Tetap RI untuk PBB; Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden; Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Amitabh Behar, Wada Na Todo Abhiyan (India); Olag Kucheryavenko, GCAP (Russia); Ricardo Fuentes Nieva, Oxfam (Mexico); Deborah S Rogers, Initiative for Equality; Savio Carvalho, Amnesty International; Richard Pichler, SOS Children’s Village; Sanjeev Khagram, Global Partnership on  Sustainable Development Data; dan Gonzalo Berron, Rebrip (Brazil).

Desra dalam pidato pembukaannya menekankan bahwa implementasi SDGs mensyaratkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. “Forum ini sangat penting untuk mengonsolidasikan upaya organisasi masyarakat sipil di berbagai negara dalam menindaklanjuti adopsi SDGs.”

“Penurunan kemiskinan tidak menjamin kesetaraan,” jelas Sugeng Bahagijo, “Terdapat dimensi lain dalam ketidaksetaraan seperti akses terhadap pengambilan kebijakan yang umumnya dikuasai oleh segelintir masyarakat dengan pendapatan terbesar.” Sugeng juga menekankan peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mendorong political ownership pemerintah terhadap SDGs.

Close