Impor Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Impor Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Impor Pengaruhi Ekonomi Indonesia

DOHA- Indonesia menghadapi tantangan ekonomi akibat melemahnya perekonomian global. Meski nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat berada di level Rp 14.300, namun tekanan ekonomi Indonesia masih lebih baik dari beberapa negara lain.

"Sekarang kisaran Rp 14.000,  tapi ingat, tahun 1998 dari Rp 1.800 loncat jadi Rp 15.000," ucap Presiden Joko Widodo ketika berbicara di hadapan Diaspora Indonesia yang berada di Qatar pada Senin malam, 14 September 2015, di Wisma Duta, Doha, Qatar.

Presiden menjelaskan kenapa nilai tukar Rupiah dapat menembus kisaran Rp 14.000. Selain dipengaruhi kondisi perekonomian global, faktor lainnya adalah karena kita terlalu banyak mengimpor. "Oleh karenanya, yang kita kejar saat ini adalah substitusi dari barang impor," ujar Presiden.

Barang-barang impor itu tidak melulu barang elektronik, tetapi juga tidak sedikit sayuran yang masih perlu diimpor seperti jagung, bawang merah, termasuk gula dan garam pun.

Seandainya kita tidak perlu mengimpor barang-barang itu, nilai tukar Rupiah tidak akan melemah seperti saat ini. Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya melakukan transformasi dari sektor konsumsi ke sektor produksi, sehingga akan terjadi penguatan di sektor produksi, seperti peningkatan produksi beras, kedelai, jagung, gula dan daging, meski semuanya memerlukan waktu. "Menteri pertanian saya perintahkan untuk urusan beras, kedelai, jagung dalam 3 tahun, gula 5 tahun, daging memerlukan waktu lebih dari lima tahun," ucap Presiden.

Hal lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah infrastruktur. "Misalnya jalan tol trans Sumatera, kalau tidak segera mulai, bila ditunda akan semakin mahal harganya, nanti pembebasan lahan menjadi mahal," kata Presiden.

Pemerintah tidak akan mengulur waktu untuk segera mulai pembangunan di bidang infrastruktur, seperti jalur kereta api di Sulawesi akhir bulan ini dimulai dan semester kedua tahun depan akan dimulai pembangunan di Papua.

Kunci agar negara kita menjadi makmur adalah dengan memperbanyak uang yang beredar di negara kita. Oleh karenanya, jika ada investor yang ingin berinvestasi di bidang apapun, pemerintah akan memberikan izinnya.

Seperti rencana pembangunan kereta cepat, kata Presiden, tetap masih berjalan. "Kenapa saya berikan masuknya investasi itu? Karena secara hitungan, investor mau, kalau menggunakan APBN Rp 70-80 Triliun mending buat waduk," ujar Presiden.

Tapi, pemberian izin berinvestasi di Indonesia juga harus dibarengi dengan perhitungan ekonomi yang benar, misalkan berapa total biaya yang diperlukan, apakah bersedia digabungkan dengan BUMN, dan jelaskan asal anggaran yang digunakan.

Mengenai masalah kereta cepat, Presiden menggarisbawahi bahwa dirinya tidak membatalkan proyek kereta cepat tersebut, tapi mengajukan tiga syarat, yaitu jangan menggunakan APBN, tidak memerlukan jaminan pemerintah dan sifatnya B to B. "Saya menunggu hitung-hitungannya, kalau pas silahkan jalan, bukan dibatalkan, siapa yang bilang dibatalkan," ucap Jokowi.

Pemerintah memberikan alternatif, kereta dengan kecepatan 350 km/jam atau 250 km/jam. Kemudian, lanjut Presiden, bagaimana hitungan secara politik dan hitungan ekonomi dalam jangka panjang. "Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu," ujar Presiden.

Close