Kantor Staf Presiden http://ksp.go.id Tue, 26 Mar 2019 10:24:30 +0000 en-US hourly 1 Kekerasan dan Terorisme, Ancaman Serius Kemanusiaan http://ksp.go.id/kekerasan-dan-terorisme-ancaman-serius-kemanusiaan/ http://ksp.go.id/kekerasan-dan-terorisme-ancaman-serius-kemanusiaan/#respond Tue, 26 Mar 2019 10:10:51 +0000 http://ksp.go.id/?p=30255 SLEMAN - Tindakan kekerasan dan terorisme yang berawal dari sikap intoleran merupakan ancaman serius bagi kemanusiaan, terlepas dari motof apapun yang dilakukan. Penyertaan itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abd Rohim Ghazali saat menjadi narasumber Pelatihan Pengawas Sekolah Program Memperkuat Peran Auditor dan Pengawas Sekolah dalam Mempromosikan Toleransi dan Mulikulturalisme yang dilaksanakan MAARIF Institute bekerja sama dengan Inspektorat III Itjen Kemendukbud RI, 25-27 Maret 2019 di Sleman, Yogyakarta.

Abd Rohim Ghazali yang juga pengurus MAARIF Institute mengilustrasikan beberapa contoh kekerasan dan teror yang terjadi di berbagai tempat, seperti yang terjadi  baru-baru ini di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menewaskan 50 orang, juga penembakan brutal di dalam Trem di kota Utrecht, Belanda, yang memakan tiga korban jiwa.

bda3“Kedua aksi teror ini membuktikan bahwa kebencian bukan monopoli satu agama atau ideologi tertentu. Di Indonesia, aksi teror kerap dikaitkan dengan Islam karena faktor motif dan agama pelakunya. Padahal di samping faktor agama/ideologi, ada tindakan kekerasan serupa teror dengan motif lain,” kata Rohim.

Motif lain yang dimaksudnya misalnya kepentingan politik seperti yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, atau karena kebencian terhadap mazhab tertentu seperti pernah terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten; di Sampang, Madura, Jawa Timur; dan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

“Selain itu bahkan ada juga kekerasan yang dipicu karena fanatisme supporter sepak bola seperti menimpa Haringga Sirla (supporter Persija, Jakarta) yang tewas dikeroyok supporter Persib Bandung,” jelasnya.

Rohim menekankan, berbagai peristiwa di atas memberi pelajaran penting bahwa dengan motif apa pun, tindakan teror dan kekerasan selalu menimbulkan dampak yang sangat buruk dan menjadi ancaman paling serius bagi kemanusiaan.

“Oleh karena itu, mempromosikan toleransi dan multikulturalisme menjadi sangat urgen untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan kebangsaan kita. Dari mana memulainya? Dari bangku sekolah. Pendidikan di sekolah harus dijadikan sarana untuk mempromosikan toleransi sekaligus menghalau intoleransi dan kebencian,” tandasnya.

Intoleransi Merusak Kebhinekaan

abd1Pada acara yang sama, pendiri MAARIF Institute Prof Dr Ahmad Syafii Maarif mengatakan bahwa virus intoleransi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat bisa merusak kebinekaan.

Virus ini, kata Buya –sapaan akrab Ahmad Syafii Maarif—bisa merasuk ke semua lini, termasuk di sekolah-sekolah. “Untuk menangkal intoleransi di sekolah-sekolah, peran para pendidik dan pengawas sangat menentukan,” kata pria yang dianggap sebagai ‘guru bangsa’ ini.

Karena itulah Buya meminta para guru atau pendidik untuk menggencarkan penanaman pendidikan multikulturalisme untuk menangkal bibit-bibit virus intoleransi. Virus intoleransi berpotensi menjangkiti para siswa di sekolah.

"Pendidikan multikulturalisme semakin penting dalam era ini, tekankan terus agar tidak mengkhianati sumpah pemuda karena virus intoleransi itu muncul karena mungkin ada rantai pendidikan yang terputus," kata Buya yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Buya berharap, untuk menangkal intoleransi pada generasi muda, pelajaran agama tidak hanya memenuhi ranah kognitif atau pengetahuan. Pelajaran agama harus lebih efektif menyentuh moral, etika, dan rasa, tetapi tidak perlu sampai mengubah kurikulum. "Pelajaran agama lebih ke efektif, moral, etika, dan rasa. Tapi, memang selama ini mungkin kering, otak diisi, tetapi hati dibiarkan telantar," tandasnya.

Menurut Buya, perlahan namun pasti virus intoleransi yang masih ada hingga saat ini berpotensi memisahkan nilai-nilai Kebhinekaan dari Bangsa Indonesia. Kendati demikian, ia menyakini virus intoleransi itu masih bisa diantisipasi dan diatasi. "Contoh kecilnya, kalau ada seorang murid di sekolah itu sudah merasa tidak nyaman bersama dengan murid lain yang berbeda agama dengannya," kata anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Tinjau Kurikulum

bd2Di acara yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendy mengusulkan agar kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah ditinjau secara radikal. Untuk merealisasikan usulannya, Muhadjir mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama

Muhadjir menilai pendidikan agama yang diberikan di sekolah saat ini orientasinya terlalu serba pengetahuan dan yang menjadi kontennya pun sangat determenistik. “Maksudnya sangat deterministik itu bahwa dalam pendidikan agama itu isinya pokoknya agama yang dianut anak didik itu yang paling benar, yang lainnya tidak benar,” ujar dia.

Pengetahuan pendidikan agama yang deterministik itu yang menurut Muhadjir menjadi salah satu penyebab sempitnya pemahaman agama. Dan karena dibentuk sejak dini, lambat laun mengubah orang menjadi berpandangan radikal.

Muhadjir menuturkan jika ingin memasukkan konten semangat toleransi pada anak didik, materi pemahaman agama harus bisa memberi gambaran utuh. Misalnya jika si anak mendapat materi bahwa agamanya paling benar, dalam saat bersamaan harus diyakinkan pula jika ada orang lain yang berpandangan agamanya paling benar juga. Dengan demikian akan tumbuh rasa saling memahami antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya.

“Tapi yang tertanam di kesadaran anak-anak didik sekarang hanya satu sisi, bahwa agama yang dianutnya paling benar dan lainnya salah,” ujarnya.  Ruang kesadaran anak pun terbentuk secara dominan menyalahkan orang lain dan membenarkan dirinya sendiri.

Perubahan persepektif yang berimbang dalam pendidikan agama ini, menurut Muhadjir, harus mulai disuarakan lebih gencar. “Kita harus berani telanjang membuka diri bagaiamana pendidikan agama yang ada di sekolah, tidak hanya lembaga formal tapi juga non-formal.”

Muhadjir mengakui persoalan di Indonesia saat ini bukan hanya toleransi antar umat beragama, tapi juga toleransi internal umat beragama. Masing-masing kelompok, kata dia, melalui lembaga pendidikan berusaha meyakinkan apa yang diajarkan kelompok itu paling benar.

Muhadjir menuturkan pendidikan agama ini sebenarnya bukan menjadi ranah yang ditangani kementeriannya, melainkan kewenangan Kementerian Agama. Namun, seringkali jika ada peristiwa radikalisme atau intoleransi di sekolah yang kena getah pihaknya. Karena dalam undang-undang yang bertanggungjawab atas peristiwa di sekolah tetap kementerian pendidikan.abd5

]]>
http://ksp.go.id/kekerasan-dan-terorisme-ancaman-serius-kemanusiaan/feed/ 0
Di Surabaya, Moeldoko Tekankan Pembangunan Infrastruktur dan SDM untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan http://ksp.go.id/di-surabaya-moeldoko-tekankan-pembangunan-infrastruktur-dan-sdm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan/ http://ksp.go.id/di-surabaya-moeldoko-tekankan-pembangunan-infrastruktur-dan-sdm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan/#respond Tue, 26 Mar 2019 03:00:38 +0000 http://ksp.go.id/?p=30247 SURABAYA – Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) merupakan dua komponen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah di era Presiden Joko Widodo konsisten pada komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri serta fokus pada pembangunan SDM.

“Infrastruktur adalah kunci pembangunan ekonomi. Data memberikan bukti bahwa kualitas infrastruktur berasosiasi kuat dengan pendapatan per kapita,” ujar Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, saat berbicara di hadapan 300 peserta Seminar ‘Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2019’ di Surabaya, Senin, 25 Maret 2019.

Di era Jokowi, Moeldoko mengungkapkan, pemerintah menggeser program prioritasnya; dari subsidi energi untuk pertumbuhan ekonomi menjadi program infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Perubahan prioritas ini ditunjukkan dengan perubahan alokasi anggaran.

Selama lima tahun ini, alokasi anggaran pemerintah untuk pemerintah meningkat pesat, dari Rp154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp415 triliun pada 2019. Itu berarti, ada peningkatan sebesar 168,3%. Pada saat yang sama, alokasi untuk subsidi energi turun drastis 53,2%, dari Rp341,8 triliun menjadi Rp160 triliun.

Sentra pertumbuhan baru

sby3Hasilnya, pemerintah berhasil membangun, antara lain jalan sepanjang 3.387 km, jembatan 41,1 km, 164 unit jembatan gantung, 10 bandara baru, 19 pelabuhan, LRT di Sumatra dan Jadebotabek, MRT di Jakarta, jaringan serat optik ‘Palapa Ring’, 55 waduk, embung, serta jaringan irigasi. “Empat tahun di zaman Pak Jokowi, kita membangun jalan tol sepanjang 782,4 km. Sampai 2019 nanti, akan sepanjang 1.852 km,” beber Moeldoko.

Pembangunan beragam infrastruktur menciptakan konektivitas, meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, juga mendorong berkembangnya ekonomi digital serta membuka akses komunikasi. Ini diakui oleh para peserta seminar yang sebagian besar berasal dari kalangan pengusaha di Jawa Timur. Dalam polling yang berlangsung sepanjang seminar, 64% peserta mengaku, infrastruktur mempermudah transportasi dan distribusi. Kemudian, 29% menyebut, infrastruktur meningkatkan efisiensi.

Suyanto, ekonom dari Universitas Surabaya, menambahkan, pembangunan infrastruktur dapat menciptakan sentra pertumbuhan ekonomi baru. Di Jawa Timur, pengembangan sentra pertumbuhan ekonomi baru itu digeser di sekitar jalur Lintas Pantai Selatan (Pansela). Lintas Pansela ini merupakan jalan hambatan atau tol sepanjang 680,13 kilometer, yang menghubungkan sejumlah daerah di Jawa Timur.

Di jalur tersebut, salah satu sentra pertumbuhan ekonomi baru andalan Jawa Timur adalah Banyuwangi. Di wilayah yang berdekatan dengan Pulau Bali ini, pemerintah juga membangun Pelabuhan Tanjung Wangi dan bandara. Dengan bandara baru ini, waktu tempuh dari Surabaya ke Banyuwangi hanya 50 menit. Sejumlah infrastruktur baru ini diharapkan lebih mendorong sektor pariwisata dan agro yang menjadi andalan Banyuwangi.

“Ekonomi Banyuwangi tumbuh 5,6%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukti pembangunan infrastruktur mendorong sentra pertumbuhan ekonomi baru,” kata Suyanto.

Membangun manusia

sby2Selain pembangunan infrastruktur, mulai tahun ini pembangunan SDM juga menjadi prioritas pemerintahan Jokowi. “Berpijak pada landasan infrastruktur yang telah dibangun, pembangunan nasional selanjutnya diprioritaskan pada SDM. Karena hanya dengan SDM berkualitas dan infrastruktur yang memadai saja, pertumbuhan ekonomi kita bisa berkesinambungan,” tegas Moeldoko.

Komitmen pemerintah untuk pembangunan manusia ini tecermin pada alokasi APBN untuk pendidikan dan kesehatan yang naik signifikan. Dibandingkan tahun 2014, anggaran pendidikan tahun ini meningkat 39,4% dari Rp 353,4 triliun menjadi Rp492,5 triliun. Adapun, anggaran kesehatan melompat 106,6% dari Rp 59,6 triliun menjadi Rp 123,1 triliun.

“Anggaran untuk pendidikan lebih tinggi dibandingkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ini membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik,” kata Rhenald Kasali, Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, yang tampil dalam segmen diskusi ekonomi.

Prioritas pembangunan manusia ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 140 negara dalam hal daya saing ekonomi. Dari sisi daya saing inovasi, Indonesia menempati peringkat 85 dari 126 negara. Adapun, dari sisi daya saing kesiapan teknologi, Indonesia menduduki peringkat 80 dari 137 negara pada tahun 2017.

“Kualitas SDM Indonesia meningkat tapi perlu upaya lebih keras untuk mengejar ketertinggalan dari emerging economies lainnya,” kata Hendri Saparani, founder CORE Indonesia.

Selain menjadi peluang, bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini juga menjadi tantangan. Sebab, sebagian besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan rendah. Ini sejalan dengan hasil polling selama seminar. Sekitar 43% peserta mengaku, isu terkait SDM yang paling berat bagi dunia usaha adalah sulitnya mendapatkan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Menduduki urutan kedua dengan suara 40% adalah produktivitas pekerja yang rendah.

Karena itu, agar bisa terserap oleh dunia kerja, tidak ada jalan lain selain meningkatkan kompetensi dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Apalagi, ke depan kita menyongsong era industri 4.0 yang menuntut orang melek terhadap internet of things dan artificial intelligent.

rheRhenald mengatakan, Indonesia perlu terus melakukan reformasi di bidang pendidikan dari level pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hendri menambahkan, penting menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka yang berpendidikan dan berketerampilan rendah ikut masuk ke dalam sistem ekonomi.

Baik Rhenald maupun Hendri sepakat, pembangunan manusia ini merupakan pekerjaan jangka panjang. Selain itu, pembangunan manusia bukan saja merupakan tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan peran swasta.

Saat ini, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dengan menjadikan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai prioritas. Kedua hal ini akan menjadi kunci dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. “Kuncinya ada tiga: pertama, optimis, optimis, optimis; kedua, sinergi, sinergi, sinergi; dan ketiga, kontinu, kontinu, kontinu,” tegas Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, saat memberikan ceramahnya di awal acara.

Dengan tiga kunci itu, Perry percaya, Indonesia bisa menjawab tantangan ekonomi yang semakin berat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Tahun ini, BI menargetkan ekonomi tumbuh 5,2% sementara target pemerintah 5,3%. sby4

 

]]>
http://ksp.go.id/di-surabaya-moeldoko-tekankan-pembangunan-infrastruktur-dan-sdm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-berkelanjutan/feed/ 0
Silaturahmi ke Ponpes Darussalam, Presiden Ajak Semua Pihak Jaga Ukhuwah http://ksp.go.id/silaturahmi-ke-ponpes-darussalam-presiden-ajak-semua-pihak-jaga-ukhuwah/ http://ksp.go.id/silaturahmi-ke-ponpes-darussalam-presiden-ajak-semua-pihak-jaga-ukhuwah/#respond Mon, 25 Mar 2019 04:20:13 +0000 http://ksp.go.id/?p=30242 MAGELANG- Indonesia merupakan negara besar yang dianugerahi oleh Allah berbagai keragaman, mulai dari suku bangsa, agama, adat, tradisi, dan bahasa dan hidup tersebar di berbagai pulau. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Darussalam Timur, Watucongol, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Sabtu, 23 Maret 2019.

"Inilah negara Indonesia yang harus kita pahami. Jangan sampai karena perbedaan kita menjadi tidak rukun, kita tidak menjadi seperti saudara. Karena aset terbesar adalah persatuan, kerukunan, ukhuwah baik itu ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah," ujar Presiden.

silaturahmi-ke-ponpes-darussalam-presiden-ajak-semua-pihak-jaga-ukhuwah-8-12

Presiden mengaku sedih jika hanya karena urusan perbedaan pilihan politik, kerukunan bangsa itu rusak. Padahal, lanjutnya, pesta politik seperti pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden merupakan peristiwa politik yang rutin terjadi setiap lima tahun.

"Ada antara tetangga enggak saling ngomong, tapi bukan di Magelang. Di majelis talim enggak saling ngomong gara-gara pilpres. Kita lupa kalau pilpres setiap lima tahun insyaallah ada terus," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan keprihatinannya dengan banyaknya hoaks, terutama di media sosial.

Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi dengan mengecek kebenarannya. Kepala Negara pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

silaturahmi-ke-ponpes-darussalam-presiden-ajak-semua-pihak-jaga-ukhuwah-7

"Saya mengajak 17 April, teman saudara, datang berbondong ke TPS. Jangan ada satu pun yang golput karena ini menentukan arah bangsa ke depan. Setuju mboten?" pesannya.

Turut mendampingi Presiden dalam silaturahmi ini antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Magelang Zaenal Arifin, dan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Timur K.H. Agus Aly Qoishor Ahmad Abdul Haq.

]]>
http://ksp.go.id/silaturahmi-ke-ponpes-darussalam-presiden-ajak-semua-pihak-jaga-ukhuwah/feed/ 0
Data Tidak Bisa Bohong, Kinerja Jokowi jadi Bukti http://ksp.go.id/data-tidak-bisa-bohong-kinerja-jokowi-jadi-bukti/ http://ksp.go.id/data-tidak-bisa-bohong-kinerja-jokowi-jadi-bukti/#respond Sun, 24 Mar 2019 12:17:07 +0000 http://ksp.go.id/?p=30235 JAKARTA - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari mengatakan, berbagai indikator ekonomi makro Indonesia semakin membaik. Kondisi ini terefleksi pada tingkat elektabilitas Presiden Joko Widodo yang lebih tinggi dibandingkan penantangnya, Prabowo Subianto, dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

“Data tidak bisa bohong. Inflasi selama empat tahun terakhir adalah yang terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Pengangguran hari ini adalah yang terendah sejak reformasi,” tegas Denni, yang membidangi kajian dan pengelolaan isu ekonomi strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi selama empat tahun terakhir relatif terjaga di kisaran 3%. Bahkan, pada Februari lalu, inflasi hanya sebesar 2,57%, turun dibandingkan inflasi Februari 2018 yang sebesar 3,18%.

Inflasi rendah karena harga beberapa kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menurun. Harga beras, misalnya, turun dari Rp11.975 per kilogram per Maret 2018 menjadi Rp11.825 per kilogram per Maret 2019. Pada periode sama, harga gula pasir turun dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp13.250 per kilogram. Adapun, harga cabe-cabean turun lebih dari 30% dari Rp45.000 menjadi Rp30.000 sekilo.

Sementara itu, angka pengangguran per Agustus 2018 - yang diumumkan akhir tahun lalu - sebesar 5,34%. Angka ini turun dari periode sama tahun sebelumnya, sebesar 5,5%.

Lebih jauh, Denni mengelaborasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diiringi dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang turun. “Ini menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita adalah pertumbuhan yang berkualitas. Kalau ekonomi tumbuh tapi kemiskinan dan ketimpangan naik, itu artinya pertumbuhan hanya menguntungkan kelompok the haves,” jelas alumni University of Illinois at Urbana-Champaign ini.

Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang tercatat 5,07%.

Data termutakhir, per September 2018, angka kemiskinan di Indonesia mencapai satu digit, yakni 9,66%. Padahal, setahun sebelumnya, angkanya masih 10,12%. Angka ketimpangan pun turun dari 0,391 menjadi 0,384.

Antara fakta dan persepsi publik

dpp2Namun demikian, Denni menyayangkan masih lebarnya kesenjangan atau gap antara kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dengan keputusan masyarakat untuk memilih Jokowi saat pemilu nanti.

Berdasarkan survei SMRC yang berlangsung 25 Februari - 5 Maret 2019, sebanyak 57,6% responden menyatakan akan memilih Jokowi. Kendati unggul dari Prabowo, angka ini kurang sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi yang mencapai kisaran 71%.

“Seharusnya, lebih banyak yang favor ke Pak Jokowi,” kata Denni, yang juga akademisi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Denni mengakui, kurang klopnya tingkat kepuasan masyarakat dengan tingkat keterpilihan Jokowi menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi KSP untuk mengkomunikasikan pencapaian pemerintah dengan lebih baik lagi. Selain itu, peraih gelar Doktor ekonomi dari Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini tak menampik, ada hal-hal lain di luar kinerja ekonomi yang mempengaruhi tingkat keterpilihan Jokowi, di antaranya fake news atau hoaks.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan pun mencermati, politik identitas semakin kuat mewarnai kontestasi politik, tak cuma di Indonesia, tapi juga dunia. Yang berbahaya, politik identitas ini tidak hanya berkisar di seputar realita, tapi seringkali menciptakan persepsi publik lewat fake news atau hoaks.

Di kancah politik di tanah air saat ini, Jokowi kerap diterpa isu abal-abal. Yang paling menonjol, misalnya Jokowi diisukan sebagai keturunan atau masih terkait dengan PKI dan Jokowi merupakan antek China. Selain itu, beredar hoax soal banjir tenaga kerja asing (TKA) di era Jokowi. Padahal, faktanya, TKA di Indonesia hanya 0,008% dari total pekerja Indonesia yang mencapai 124 juta.

Survei SMRC menunjukkan, masyarakat yang termakan isu-isu tersebut berkisar 6%-10%. Angka ini sebenarnya relatif tak berubah dari tahun ke tahun. Tapi, perlu diwaspadai karena, secara nominal, cukup banyak. Patut disayangkan, menurut SMRC, mereka yang termakan hoax justru lebih banyak yang berpendidikan tinggi dan tinggal di perkotaan.

Persepsi umum masih positif

dpp4Namun, kerja tak membohongi hasil. Kendati diterpa hoax dan fake news, kinerja Jokowi masih menjadi bukti kuat sehingga persepsi masyarakat masih positif di semua bidang yang disurvei. Survei yang melibatkan 2.479 responden dari seluruh provinsi di Indonesia ini mencakup persepsi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik.

“Kesimpulannya, pada survei Februari-Maret 2019, dukungan ke Jokowi masih lebih tinggi dibandingkan kepada Prabowo, dengan selisih yang signifikan, sekitar 26%. Jadi, jika pemilu dilakukan hari ini, Jokowi akan menang,” jelas Djayadi saat merilis hasil suvei, 17 Maret lalu.

Djayadi menambahkan, sejak survei di tahun 2014 hingga survei terakhir, elektabilitas Prabowo belum pernah mengalahkan Jokowi. Bahkan, Tim Jokowi-Ma’ruf masih berpotensi memperbesar kemenangan. Sebab, menurut survei ini, pemilih atau voters yang masih bisa diperebutkan suaranya mencapai 25%, yang berasal dari swing voters dan undecided voters.

Dari sisi popularitas (popularity), semua responden (100%) mengaku tahu Jokowi. Dari jumlah ini, yang menyukai (likability) Jokowi sebanyak 86%.

“Hasil survei ini, bagi kami, sebagai semangat, tapi juga sebagai masukan karena target belum tercapai. Target kami lebih tinggi dan seharusnya hasilnya bisa lebih tinggi,” kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding.dpp2

 

]]>
http://ksp.go.id/data-tidak-bisa-bohong-kinerja-jokowi-jadi-bukti/feed/ 0
Laporan dari Lapangan: Gorontalo dan Buol Siap Moratorium Sawit http://ksp.go.id/gorontalo-dan-buol-siap-moratorium-sawit/ http://ksp.go.id/gorontalo-dan-buol-siap-moratorium-sawit/#respond Sat, 23 Mar 2019 12:36:20 +0000 http://ksp.go.id/?p=30228 GORONTALO - Pelaksanaan Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (Moratorium Sawit) terus dilakukan. Belum lama ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Buol, Provonsi Sulawesi Tengah melaksanakan diskusi terfokus guna meneguhkan komitmen untuk segera menjalankan inpres ini pada 22-23 Maret 2019.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan turut hadir dan memberikan sambutan dalam diskusi di dua kabupaten ini. Usep menegasan visi presiden untuk menjalankan arah kebijakan ekonomi nasional yang berkeadilan berbasis pemerataan.

“Dalam konteks pertanahan, arah kebijakan diwujudkan melalui Inpres 8/2018 ini dalam kerangka membatasi perluasan areal kebun sawit, menyelesaikan konflik tanah di kebun sawit, dan meningkatkan produktivitas kebun sawit,” kata Usep.

Selain itu, Usep mengingatkan bahwa moratorium sawit tidak boleh dilepaskan dari pelaksanaan Perpres 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Perpres yang merupakan tindak lanjut dari NKB 13 menteri/kepala badan di depan KPK (11 Maret 2014) ini, dimaksudkan untuk mempercepat penataan batas kawasan hutan, menyelesaikan konflik tanah di dalam kawasan hutan, dan memperbaiki tata laksana penataan batas kawasan hutan.

“Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria (terbit 24 September 2018), sangat erat kaitannya dengan Inpres 8/2018 dengan visi meredistribusi tanah obyek reforma agraria, melegalisasi tanah rakyat, serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria,” kata Usep.

Kesiapan Gorontalo

coverDiskusi terfokus yang digelar 22 Maret 2019 di Kantor Dinas Pertanian, Kabupaten Gorontalo yang difasilitasi Sawit Watch (sebuah NGO berbasis di Bogor) ini dihadiri Asisten III, Kepala Dinas Pertanian, pimpinan OPD, akademisi, CSO dan perwakilan pengusaha. Nara sumber diskusi ini adalah Direktur Sawit Watch Inda Fatinaware, Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Rahmad Pomalingo, serta bertindak selaku fasilitator diskusi Deputi Direktur Sawit Watch Surambo Ahmad.

Diskusi di Gorontalo ini menghasilkan sejumlah poin. Pertama, mendukung pelaksanaan Inpres No.8 tahun 2018 di Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan bahwa perkebunan sawit di Gorontalo, baik yang sudah mendapatkan ijin maupun yang dalam proses perijinan perlu dilakukan evaluasi, verifikasi, dan monitoring secara menyeluruh.

Kedua, menyadari bahwa sawit secara budaya dan iklim tidak sesuai dengan budaya daerah dan masyarakat, serta iklim di Gorontalo. Ketiga, memahami bahwa pembangunan perkebunan sawit selama ini tidak memperhatikan kaidah lingkungan hidup, dimana proses AMDAL hanya sebagai formalitas administrasi. Sebagai salah satu dampaknya adalah terjadi kesulitan memperoleh air di daerah yang sudah tumbuh sawit.

Keempat, memahami bahwa telah terjadi ketidakadilan penguasaan tanah antara perusahaan dengan petani. Perusahaan dengan mudah mendapatkan tanah dengan sangat luas, sementara petani perlu perjuangan yang keras untuk mendapatkan tanah untuk lahan garapan.

Kelima, peningkatan produktivitas kebun sawit perlu dilakukan dengan mengintegrasikan pengembangan dengan komoditas strategis lain di luar sawit (misalnya: kelapa dalam, tanaman pangan dan peternakan rakyat) dengan melibatkan rakyat di sekitar kebun sawit secara lebih aktif.

Keenam, bagi lahan sawit yang telah mendapat ijin, akan tetapi belum dimanfaatkan oleh pemilik konsesi dapat direkomendasikan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat selama berlakunya Inpres 8/2018 ini.

Di akhir diskusi disepakati untuk menjalankan Inpres 8/2018 di Kabupaten Gorontalo, dalam sebulan ke depan, melalui penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Inpres 8/2018 di Kabupaten Gorontalo, dan penyusunan Surat Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Gorontalo.

Kedua kesepakatan hasil diskusi ini, kemudian disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Sawit Watch, dan KSP kepada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di rumah dinasnya. Bupati Gorontalo menegaskan kesiapannya untuk segera menerbitkan kebijakan bupati bagi pelaksanaan operasional moratorium sawit dan reforma agraria di Kabupaten Gorontalo.

Kesiapan Buol

suratSehari berikutnya, diskusi pelaksanaan Inpres 8/2018 tentang moratorium sawit dilaksanakan di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Sabtu, 23 Maret 2019. Diskusi ini dipimpin langsung oleh Bupati Buol Amirudin Rauf. Peserta diskusi ini adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pertanian, pimpinan OPD, Pimpinan DPRD Kabupaten, CSO dan perwakilan organisasi tani di Buol. Nara sumber diskusi ini adalah Bupati Buol, Direktur Sawit Watch Inda Fatinaware dan Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan.

Catatan penting hasil diskusi di Buol ini, di antaranya terdapat beberapa indikasi pelanggaran aturan hukum pada PT Sebuku dan PT HIP dalam pembangunan perkebunan sawit di Kabupaten Buol. Proses pelepasan kawasan hutan sampai pembangunan perkebunan sawit tersebut serta konflik agraria antara perusahaan sawit dengan masyarakat diduga kuat bermasalah. Selain itu PT HIP berkebun di luar HGU seluas 5.192 Ha, dengan rincian perkebunan seluas 1.108 Ha dalam kawasan dan 3.983 Ha dengan Status APL di luar HGU, serta terdapat 5.093 Ha status kawasan dalam HGU.

Untuk itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap HGU PT HIP, diantaranya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk PT HIP yang tidak sesuai dengan luas HGU PT HIP, adanya tumpang tindih dalam obyek yang sama (sertifikat (SHM) masyarakat dalam HGU PT HIP tersebut, dan diindikasikan ditemukan tanah-tanah telantar di HGU PT HIP.

Telah terjadi pembangunan perkebunan sawit di kawasan hutan sebelum mendapatkan ijin konversi lahan di PT HIP, dan pelepasan kawasan hutan untuk PT HIP terkesan memberikan ‘pemutihan’ terhadap tindakan melanggar hukum tersebut.

Bupati Buol menginformasikan bahwa terdapat tiga irigasi (di Modo yang mengairi 1.500 Ha sawah, di Air Terang yang mengairi 1.500 Ha sawah, dan di Binangun yang mengairi 300 Ha sawah) yang terancam kekeringan bila wilayah hutan sebagai penyangganya dilepaskan untuk PT HIP dan dibuka untuk perkebunan sawit.

Petani sawit yang bermitra dengan PT HIP mendapatkan hasil dari kerjasama dengan PT HIP (umur tanaman sawit 10 tahun) dinilai terlalu kecil, yakni Rp 100.000,-  bahkan ada beberapa petani sawit yanag sama sekali tidak mendapatkan uang tersebut.

“Kami tidak akan memberikan perijinan lagi kepada perkebunan sawit, walaupun terdapat 146.000 Ha dalam APL yang dapat dialokasikan untuk perkebunan sawit. Berdasarkan kajian KLHS, Pemerintah Buol tidak diperbolehkan lagi pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit,” kata Bupati Buol.

Sementara itu, sejauh ini sudah ada tanah seluas 8.000 Ha yang diredistribusi dan diberikan sertifikasi tanah dalam program reforma agraria kepada masyarakat. Saat ini sedang dilakukan penataan-gunaan tanah dan penataan akses pasar terhadap petani dan lahan-lahan yang telah disertifikasi tersebut.

Usep Setiawan dari KSP menyatakan akan turut mengawal penanganan dan penyelesaian masalah tanah, termasuk mendorong pengakuan tanah rakyat dan desa-desa yang masih ada di dalam klaim kawasan hutan, melalui pelaksanaan Perpres No 88/2017 tentang PPTKH, dan Perpres No 86/2018 tentang RA, serta evaluasi perkebunan sawit di Kabupaten Buol merujuk Inpres No 8/2018.

Sementara Inda Fatinaware dari Sawit Watch menyatakan akan mengoptimalkan langkah-langkah advokasi agar ada perbaikan tata kelola sawit dan mencari solusi untuk Kabupaten Buol. Di samping itu, Sawit Watch merencanakan untuk menguatkan aliansi NGO di tingkat provinsi dan nasional untuk membantu pemerintah dan rakyat Buol dalam penolakan perluasan kebun sawit serta untuk melaksanakan reforma agraria dan perhutanan sosial di Buol dan di kabupaten lainnya.

Kini, di Buol telah terbentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.04/24/Bag.Hukum/2019 tentang Penetapan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (1 Maret 2019). Melalui GTRA tingkat kabupaten inilah proses identifikasi usulan obyek dan subyek reforma agraria di Buol terus dilakukan secara sinergis.

Selaain itu, telah pula ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit (7 Februari 2019), sebagai implementasi Inpres No 8/2018. Kedua kebijakan bupati ini, dilakukan sinergi dalam pelaksanaannya di lapangan.

 

 

]]>
http://ksp.go.id/gorontalo-dan-buol-siap-moratorium-sawit/feed/ 0
Presiden Jokowi di Hadapan Warga Bali: Sambut Pesta Demokrasi dengan Cara Beradab http://ksp.go.id/presiden-jokowi-di-hadapan-warga-bali-sambut-pesta-demokrasi-dengan-cara-beradab/ http://ksp.go.id/presiden-jokowi-di-hadapan-warga-bali-sambut-pesta-demokrasi-dengan-cara-beradab/#respond Sat, 23 Mar 2019 03:51:36 +0000 http://ksp.go.id/?p=30223 DENPASAR- Pemilihan umum adalah pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berpesan agar pesta demokrasi tersebut disambut dengan riang gembira. “Jangan sampai ada yang menakuti-nakuti. Apalagi menebar ancaman,” ucap Presiden.

Pesan ini disampaikan Presiden ketika menghadiri acara simakrama (silaturahmi) dengan tokoh dan masyarakat Bali yang dihelat di Ardha Candra, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada Jumat malam, 22 Maret 2019.

“Kita harus menyambut pesta demokrasi ini dengan cara-cara beradab. Cara-cara yang beretika cara-cara yang bertata krama, cara-cara yang berbudaya. Jangan justru menyemburkan hoaks, menyemburkan kabar bohong, menyemburkan fitnah, karena akan mengganggu persaudaraan kerukunan kita,” kata Kepala Negara.

presiden-jokowi-di-hadapan-warga-bali-sambut-pesta-demokrasi-dengan-cara-beradab-10

Presiden juga mengingatkan bahwa adanya perbedaan dalam menentukan pilihan dalam pemilu yang digelar dalam 26 hari lagi tidak akan menimbulkan permusuhan. “Saya titip jangan sampai karena perbedaan pilihan, kita menjadi saling bermusuhan, kita menjadi tidak rukun, kita menjadi tidak bersatu,” ujar Presiden.

Tapi Presiden meyakini bahwa masyarakat Bali akan selalu menjaga kerukunan. “Tapi saya yakin warga Bali memegang teguh sebuah pengakuan sosial bahwa kita tetap bersaudara yang harus saling bantu-membantu di dalam suka maupun duka,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa bahagianya karena dapat bertemu dengan tokoh dan masyarakat Bali. Tokoh dan masyarakat Bali itu adalah sulinggih, pemangku, perbekel (kepala desa) dan lurah, bendesa adat, kelian subak, dan juga anak-anak muda dalam Sekehe Taruna.

presiden-jokowi-di-hadapan-warga-bali-sambut-pesta-demokrasi-dengan-cara-beradab-18

“Artinya malam hari ini saya bertemu dengan penjaga terdepan kebudayaan Bali, pembela terkuat krama dan tanah Bali. Saya yakin juga, tidak pernah lelah kita semuanya mencintai Indonesia menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Kepala Negara.

Di awal sambutannya, Presiden yang hadir di acara tersebut didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Saka 1941. “Semoga di tahun baru Saka ini, Tuhan Yang Maha Esa, asung kertha wara nugraha, memberikan kesucian, kedamaian, dan kebahagiaan kepada kita semuanya,” kata Presiden.

]]>
http://ksp.go.id/presiden-jokowi-di-hadapan-warga-bali-sambut-pesta-demokrasi-dengan-cara-beradab/feed/ 0
Resmikan Pasar Badung, Presiden Apresiasi Keindahan Arsitekturnya http://ksp.go.id/resmikan-pasar-badung-presiden-apresiasi-keindahan-arsitekturnya/ http://ksp.go.id/resmikan-pasar-badung-presiden-apresiasi-keindahan-arsitekturnya/#respond Sat, 23 Mar 2019 03:43:38 +0000 http://ksp.go.id/?p=30218 DENPASAR- Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali, Jumat, 22 Maret 2019, meresmikan pasar rakyat Pasar Badung, Kota Denpasar. Pasar yang sudah beroperasi sejak 24 Februari 2019 ini dinilai sebagai ikon baru ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar.

Saat tiba di Pasar Badung sekitar pukul 18.30 WITA, Presiden yang datang bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut tari pendet yang dibawakan para penari di beberapa titik. Suara gamelan Bali juga turut memeriahkan kedatangan Presiden dan Ibu Iriana.

Dalam sambutannya, Presiden merasa senang dengan Pasar Badung ini. Menurutnya, selain sebagai warisan pusaka, Pasar Badung juga mempunyai arsitektur yang paling bagus.

"Saya sudah berkeliling ke seluruh Tanah Air, ini adalah pasar dengan arsitektur yang paling bagus yang pernah saya lihat," kata Presiden.

Presiden melihat Pasar Badung ini sudah bersih, sehingga ia berharap pihak manajemen bisa secara detail mengatur dan menjaga kebersihannya. Tak hanya pasarnya, ia pun berharap para pedagangnya juga bersih.

resmikan-pasar-badung-presiden-apresiasi-keindahan-arsitekturnya-6

"Bersih pakaiannya, selalu tersenyum, dan yang paling penting jangan sampai pasar becek, bau, dan kotor. Ini yang harus budaya itu kita ubah semuanya sehingga pasar rakyat bisa bersaing dengan pasar-pasar modern, mal, hypermarket, supermarket. Saya yakin bisa, tinggal niatnya ada atau tidak ada," ungkapnya.

Usai memberikan sambutan, Presiden kemudian menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Pasar Badung. Tampak mendampingi Presiden saat penandatanganan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.

Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutannya mengatakan, Pasar Rakyat Badung tersebut diisi oleh 1.690 pedagang. Menurutnya, revitalisasi pasar juga tidak semata peningkatan infrastruktur fisik dan omzet pedagang, melainkan juga mengubah perilaku para pedagang.

"Kami di Kota Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung ekonomi kerakyatan melalui peningkatan infrastruktur dan SDM pasar rakyat, dan saat ini Kota Denpasar telah merevitalisasi 30 pasar rakyat," kata Wali Kota Denpasar.

resmikan-pasar-badung-presiden-apresiasi-keindahan-arsitekturnya-1

Untuk diketahui, Pasar Badung ini memiliki enam lantai yang terdiri dari dua basement dan empat lantai untuk kios dan toko. Pasar ini berdiri di atas lahan seluas 24.581 meter persegi.

Pasar Badung juga dilengkapi berbagai fasilitas umum yang ramah disabilitas, ramah anak, dan dilengkapi ruang menyusui. Di pasar itu juga disediakan sekolah bagi anak pedagang pasar, serta Taman Kumbasari Tukad Badung sebagai inovasi yang dirangkaikan dengan Smart Heritage Market Denpasar.

 

]]>
http://ksp.go.id/resmikan-pasar-badung-presiden-apresiasi-keindahan-arsitekturnya/feed/ 0
Tinggalkan NTB, Presiden Langsung ke Bali untuk Resmikan Pasar Badung http://ksp.go.id/tinggalkan-ntb-presiden-langsung-ke-bali-untuk-resmikan-pasar-badung/ http://ksp.go.id/tinggalkan-ntb-presiden-langsung-ke-bali-untuk-resmikan-pasar-badung/#respond Sat, 23 Mar 2019 03:22:58 +0000 http://ksp.go.id/?p=30212 DENPASAR- Setelah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat pagi, 22 Maret 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Bali dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah pada pukul 17.15 WITA.

Tiba di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Presiden dan rombongan langsung menuju Pasar Badung, Kota Denpasar untuk meninjau sekaligus meresmikan pasar rakyat "Pasar Badung".

Dari Pasar Badung, Presiden dan rombongan akan menuju Ardha Chandra di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Di tempat ini, Kepala Negara diagendakan untuk menghadiri simakrama (silaturahmi) dengan tokoh dan masyarakat Bali.

tinggalkan-ntb-presiden-langsung-ke-bali-untuk-resmikan-pasar-badung-1

Usai acara, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Bali yaitu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak.

]]>
http://ksp.go.id/tinggalkan-ntb-presiden-langsung-ke-bali-untuk-resmikan-pasar-badung/feed/ 0
Presiden Singgah di Toko Bahan Bangunan, Cek Pasokan Semen di Lombok http://ksp.go.id/presiden-singgah-di-toko-bahan-bangunan-cek-pasokan-semen-di-lombok/ http://ksp.go.id/presiden-singgah-di-toko-bahan-bangunan-cek-pasokan-semen-di-lombok/#respond Sat, 23 Mar 2019 03:16:50 +0000 http://ksp.go.id/?p=30207 LOMBOK BARAT- Dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kepala Negara sempat singgah di sebuah toko bahan bangunan. Kunjungannya yang mendadak itu dilakukan di tengah perjalanan Presiden dan rombongan menuju rumah makan sebelum bertolak menuju Provinsi Bali.

"Saya mendadak ngecek penjualan semen, stok semen, stok baja ringan," kata Presiden di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 22 Maret 2019.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga setempat terlihat berkerumun begitu mengetahui kehadiran Presiden di toko bahan bangunan dengan tulisan "UD Aman Bahagia" pada papan penanda toko tersebut.

Presiden menjelaskan, di toko tersebut stok dan suplai semen beserta bahan bangunan lainnya tidak mengalami kendala pengiriman maupun ketersediaan.

"Semen enggak ada masalah ya, Bu?" tanya Presiden.

"Alhamdulillah, sementara enggak ada masalah," jawab ibu pemilik toko tersebut.

presiden-singgah-di-toko-bahan-bangunan-cek-pasokan-semen-di-lombok-6Dirinya kemudian menjelaskan bahwa kunjungannya ini hanya untuk memastikan ketersediaan bahan bangunan yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga Lombok Barat yang terdampak gempa tidak ada kendala berarti. Sebelumnya, Kepala Negara juga sudah memerintahkan Menteri BUMN untuk mengirimkan lebih banyak lagi pasokan semen ke Lombok Barat.

"Itu yang mau kita cek. Ini ingin memastikan saja jangan sampai uang bantuan sudah kita gelontorkan tapi barang-barang material tidak ada," tuturnya.

Melalui peninjauan di toko tersebut, Presiden memperoleh informasi ketersediaan pasokan semen yang tidak mengalami kendala beserta harga yang ditawarkan.

"Harganya juga saya lihat tadi untuk 50 kilogram Rp60.000. Harganya sudah baik," tandasnya.

]]>
http://ksp.go.id/presiden-singgah-di-toko-bahan-bangunan-cek-pasokan-semen-di-lombok/feed/ 0
Presiden Jokowi Pastikan Proses Rekonstruksi Lombok Pascagempa Berjalan Lancar http://ksp.go.id/presiden-jokowi-pastikan-proses-rekonstruksi-lombok-pascagempa-berjalan-lancar/ http://ksp.go.id/presiden-jokowi-pastikan-proses-rekonstruksi-lombok-pascagempa-berjalan-lancar/#respond Sat, 23 Mar 2019 03:02:03 +0000 http://ksp.go.id/?p=30202 LOMBOK BARAT- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu ditegaskan Presiden saat melakukan peninjauan rekonstruksi rumah tahan gempa di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 22 Maret 2019.

"Saya sudah perintah (prosesnya) harus lebih cepat dari sebelumnya," ujarnya.

Terkait dengan prosedur pencairan bantuan stimulan, Presiden mengatakan bahwa sebelumnya terdapat 17 prosedur yang mesti dilalui terlebih dahulu oleh masyarakat. Namun, pihaknya telah melakukan evaluasi sehingga kini hanya tinggal 4 prosedur yang harus dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam mencairkan bantuan.

"Saya kira progress di bulan Februari ke sini kelihatan sangat meningkat sekali pembagian buku tabungannya (bantuan stimulan). Dari 216.000 (kerusakan rumah terdata) sudah 160.000 dibagi dan diisi," kata Presiden.

Kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Nusa Tenggara Barat kali ini memang dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta pencairan bantuan stimulan telah berjalan lancar. Saat melakukan peninjauan, Kepala Negara mendapatkan laporan bahwa di lapangan masih terkendala dengan terbatasnya suplai material bangunan. Hal itu segera dikoordinasikan oleh Presiden dengan jajaran terkait.

presiden-jokowi-pastikan-proses-rekonstruksi-lombok-pascagempa-berjalan-lancar-16

"Saya dengar tadi semen suplainya masih belum baik. Tapi tadi sudah kita telepon langsung ke Menteri BUMN untuk urusan baja ringan dan semen agar disuplai lebih banyak dari pabrik langsung," ucapnya.

Sebelum melakukan peninjauan rekonstruksi rumah tahan gempa, Presiden terlebih dahulu bersilaturahmi dengan masyarakat penerima bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi perbaikan tempat tinggal masyarakat Lombok yang mengalami kerusakan akibat gempa beberapa bulan lalu.

Saat bertatap muka dengan masyarakat yang berkumpul di Gedung Hakka, Kecamatan Lombok Barat, Presiden mendapati warga yang antusias memilih rancangan rumah tahan gempa ketika mendirikan kembali bangunan tempat tinggal mereka yang roboh karena gempa besar di wilayah itu beberapa waktu lalu.

"Saya senang masyarakat sekarang di sini antusias untuk semuanya memakai rumah tahan gempa. Karena harus kita sadari betul bahwa di Lombok ini memang kita berada pada daerah yang rawan gempa. Kita harus sadar itu sehingga pembangunan rumah yang tahan gempa ini memang kita haruskan," tuturnya.

presiden-jokowi-pastikan-proses-rekonstruksi-lombok-pascagempa-berjalan-lancar-7

Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok. Bahkan, dirinya berencana untuk kembali lagi beberapa bulan mendatang untuk mencari tahu kendala apa yang mungkin masih terdapat di lapangan untuk kemudian diselesaikan secara cepat.

"Saya juga harus ke Palu, Donggala, Banten, dan Lampung. Dua-tiga bulan lagi saya ke sini insyaallah. Jangan ragu bahwa kita ingin menyelesaikan ini," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah.

]]>
http://ksp.go.id/presiden-jokowi-pastikan-proses-rekonstruksi-lombok-pascagempa-berjalan-lancar/feed/ 0