Ekonomi Berkeadilan Kikis Ketimpangan

Ekonomi Berkeadilan Kikis Ketimpangan

Ekonomi Berkeadilan Kikis Ketimpangan

JAKARTA – Keseimbangan antara komposisi status ekonomi penduduk kelas atas, menengah dan bawah harus dijaga. Tanpa adanya kelas menengah yang kuat dan berperan sebagai ‘shock absorber’, rentan terjadi benturan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah.

Pendapat itu disampaikan ekonom senior Raden Pardede yang hadir dalam paparan mengenai ‘Ekonomi Berkeadilan’ di Bina Graha, Senin, 6 Maret 2017. Bersama pakar ekonomi lainnya, Vivi Alatas, Raden Pardede menyampaikan masukannya di hadapan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan para deputi Kantor Staf Presiden.

Raden Pardede menekankan, sebagai solusi, pemerintah harus masyarakat kelas atas untuk membantu kelas bawah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah harus mengurangi hambatan di semua sisi untuk hal kondusif. “Jangan menghambat pertumbuhan kelas atas, tapi percepatlah pertumbuhan kelas bawah,” saran mantan Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset ini.

screen-shot-2017-03-07-at-12-54-19-pmPemilik gelar PhD pada bidang Ekonomi dari Boston University, Amerika Serikat ini menguraikan beberapa sumber utama penyebab ketimpangan, antara lain ketimpangan penguasaan lahan, penguasaan rantai nilai oleh kelompok tertentu, efektivitas belanja pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan ketimpangan kualitas kebutuhan dasar.

Raden Pardede menggarisbawahi kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah. Menurutnya, UKM harus terus mendapatkan training dan assistance sehingga bisa naik level ke ‘tier’ berikutnya atau malah menjadi perusahaan besar. “Apabila perusahaan kecil tidak ditarik ke atas, mereka akan selamanya menjadi usaha kecil,” kata pria 57 tahun yang beberapa kali memberikan sumbangsih pemikiran pada pemerintah sebagai peserta delegasi siding IMF dan CGI itu.

SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH

Narasumber lain, Vivi Alatas menyatakan masalah ketimpangan ekonomi harus dikerjakan secara serius dengan melibatkan berbagai kalangan.

“Dana Desa menjadi hal yang sangat efektif untuk mengatasi kesenjangan. Tapi, menjadi persoalan apabila guliran Dana Desa ini tidak terarah,” kata Kepala Ekonom Bank Dunia ini. Karena itu, Vivi menekankan pentingnya kesinambungan antara Dana Desa dengan program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

“Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus harus performance based budgeting. Di sinilah semua butuh alat monitoring,” kata perempuan yang sangat concern dalam berbagai penelitian terkait kemiskinan itu.

screen-shot-2017-03-07-at-12-55-17-pmDalam kesempatan ini Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menekankan bahwa ekonomi berkeadilan menjadi perhatian pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. “Ada beberapa hal yang bisa dilakukan Kantor Staf Presiden untuk disampaikan ke Menko Perekonomian,” kata Teten.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi Strategis Denni Puspa Purbasari menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan, antara lain melalui prioritas pengembangan pendidikan vokasi. “Menarik mencermati bahwa ternyata 1 dari 10 penganggur merupakan lulusan SMK. Ini harus dibenahi,” kata Denni.

Ekonom asal Universitas Gajah Mada ini juga memaparkan beberapa hal yang membuat kesenjangan ekonomi masih tinggi di Indonesia. “Antara lain masih banyak UMKM belum dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat,” kata Denni.

img_3854

Close