Dorong Pengelolaan Dana Desa Lebih Optimal

Dorong Pengelolaan Dana Desa Lebih Optimal

Dorong Pengelolaan Dana Desa Lebih Optimal

JAKARTA - Dana Desa adalah salah satu program yang perhatian besar dari Presiden Jokowi. Dana yang sudah didistribusikan ke seluruh desa diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian, di tengah-tengah perekonomian global yang lesu. Indonesia harus bisa mengatasi kelesuan ekonomi global, sebagaimana yang sudah dapat ditunjukkan sejauh ini.

Demikian yang disampaikan dalam pengantar rapat koordinasi antarkementerian yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden. Rapat ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa & PDT, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, 6 September 2017.

“Dana Desa bisa menyelesaikan persoalan ketimpangan, bisa menjadi penggerak ekonomi di pedesaan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo memaparkan, Dana Desa ini sangat bermanfaat. “Yang pengelolaannya baik jauh lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan disalahgunakan,” ujarnya. Jumlah yang dilaporkan pun juga relatif menurun, dari sekitar 900 laporan pada tahun 2016 menjadi sekitar 700 laporan pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut, 234 diberikan ke KPK, 167 diberikan ke kepolisian, dan 67 sudah diputuskan incraht di pengadilan.

Eko mengaku bahwa Dana Desa ini juga membawa konsekuensi menimbulkan kegaduhan. Ia menilai, kegaduhan dalam batas-batas tertentu diperlukan, supaya semua pihak ikut mengawasi pelaksanaannya. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, karena laporan yang masuk ditindaklanjuti sehingga menimbulkan efek kehati-hatian bagi para pengelola dana desa, termasuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Ia menambahkan, ada empat program unggulan di pedesaan yakni: (1) Klasterisasi Desa melalui Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES); (2) Embung Desa; (3) BUMDES, dan (4) Pengembangan sarana olahraga.

Menurut Menteri Desa dan PDT, dalam mengawasi dana desa, kuncinya adalah pelibatan masyarakat.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, meskipun secara persentase kecil dibandingkan total penerima Dana Desa, laporan tentang penyelewengan relatif tinggi. Sayangnya, selama ini bupati tidak dapat menindak secara efektif kepala desa-kepala desa yang menyalahgunakan DD.

Untuk mengatasi hal ini, Presiden juga sudah mengeluarkan arahan untuk mengoptimalkan pihak Kepolisian dalam pengawasan penggunaan Dana Desa. Berdasarkan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, program Dana Desa ini masih menyimpan sejumlah tantantang yang harus dicarikan penyelesaian. Di antaranya adalah dari aspek penggunaan, pemerintah desa seringkali tidak mempunyai keleluasaan dalam menggunakan Dana Desa.

Tantangan lainnya adalah kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas tidak mencerminkan kebutuhan desa, keterlambatan pagu indikatif besaran DD mempengaruhi penetapan Perdes APBDes, banyak kabupaten dan desa terlambat menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, rendahnya kapasitas SDM kepala desa beserta perangkatnya, hingga masalah integritas dan mentalitas perangkat daerah dan aparatur desa yang rendah mengakibatkan terjadinya penyimpangan.

Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Sementara itu, BPKP yang juga ikut mengawasi penggunaan Dana Desa selama ini juga sudah intens bekerja sama dengan Ditjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. BPKP sudah meluncurkan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes. Ada 33% yang sudah menggunakan sistem sederhana Siskeudes ini. Sampai dengan 31 Juli 2017, sudah ada kenaikan menjadi sekitar 47%.

Harapannya, sistem Siskeudes akan memudahkan aparat desa untuk mengelola sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa. Semua desa sudah disurati melalui Bupati untuk menggunakan aplikasi Siskeudes ini, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa.

BPKP juga bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk mereview penggunaan DD. Dalam pemantauan BPKP, sebanyak 90% DD digunakan sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Desa. Memang, meskipun sudah sesuai dengan prioritas, penggunaannya ada juga yang menyimpang. Ada 53 desa yang pengalokasiannya menyimpang. Ada juga yang terkait dengan tata kelola.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Ari Dono Sukmanto bercerita, pihaknya pernah diundang oleh DPD RI. Para anggota DPD ini mengeluhkan mengapa banyak kepala desa yang dihukum. Ari Dono memaparkan, “Kebijakan Polri adalah penegakan hukum. Jika ada desa yang belum siap menerima anggaran Dana Desa, Polri telah memerintahkan kepada jajarannya di level Polres untuk lebih mengawasi kasus-kasus korupsi.

Untuk mengatasi kekhawatiran kriminalisasi penggunaan Dana Desa, Polri sudah menawarkan solusi, di mana ada tenggat waktu bagi oknum kepala desa untuk mengembalikan besarnya dana yang diselewengkan dalam batas waktu tertentu. Jika tidak terpenuhi baru ada tindakan hukum. Arahnya adalah ke pembinaan para perangkat desa.

Teten Masduki pada bagian akhir rapat koordinasi menegaskan, “Yang harus diperkuat adalah penggunaannya supaya lebih efektif. Perlu dibuat kesepakatan atau panduan yang disusun oleh Kepolisian, Kemendes, dan Kemendagri dalam bentuk MOU untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa.”

Close