Diskusi Pangan dan Pasar Finansial

Diskusi Pangan dan Pasar Finansial

Diskusi Pangan dan Pasar Finansial

JAKARTA- Pemerintah memperhatikan isu-isu yang berkembang. Salah satunya soal harga daging sapi. Ketersediaan daging sapi di pasaran merupakan hasil mata rantai yang panjang. Dengan konsumsi daging saat ini 2,7 kg/kapita/tahun. Dengan tingkat kebutuhan sebesar itu dibutuhkan 4 juta ekor sapi per tahun.

“Ini masalah yang serius, tapi breeder sapi antusias asal diberi Hak Guna Usaha untuk mengelola, misalnya di lahan gambut yang sekiranya cocok,” kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki dalam diskusi Ekonomi soal topik-topik aktual, Senin, 20 Juni 2016.

Diskusi dihadiri para ekonom dan pengamat dan membicarakan banyak hal termasuk pasar keuangan, anggaran, pangan, dan kesejahteraan migran. Hal lain yang juga dibahas adalah bagaimana masyarakat Indonesia bisa meningkatkan konsumsi ikan. Adalah sebuah keelokkan bila negara yang 70 persennya di kelilingi laut ini warganya gemar mengonsumsi ikan.

“Beberapa industri yang memasok kebutuhan ikan sudah kita ajak berbicara dan mereka sangat antusias,” kata Teten.

Bustanul Arifin, Guru Besar Universitas Lampung dan pengamat pangan mencatat beberapa hal. Bahwa harga daging sapi yang dicanangkan pemerintah Rp 80.000 belum sepenuhnya terpenuhi. Per tanggal 20 Juni 2016 harganya masih pada tingkat Rp 111.121. Impor daging beku belum signifikan menurunkan harga karena belum melibatkan pengecer yang ada di pasar.

Disamping itu nampaknya pemerintah perlu mengedukasi kualitas daging beku kepada konsumen. Selain itu Bustanul juga mengingatkan akan kekurangan komoditas gula di dalam negeri sejak 2008. Kekurangan ini sementara ditambal dengan impor tahun berikutnya. Ia berharap persoalan ini ditangani lebih mendasar.

Persoalan sapi juga menjadi perhatian Arief Daryanto, Direktur pada Program Pascasarjana Manajemen Bisnis IPB. Menurutnya, sapi dan komoditas pangan lainnya merupakan produk biologi yang pengelolaannya tidak bisa serta merta. Dibutuhkan rencana jangka panjang, koordinasi dan komunikasi antar instansi, khususnya Kementerian Pertanian dan Perdagangan.

“Tidak pas bila dua kementerian itu berbeda pendapat dan dilihat banyak orang lewat berbagai media,” tandas Arief. Ia juga menyarankan dalam soal pangan ada penanganan holistic from table to farm dengan satu leadership kuat.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi dengan lugas menyoroti tentang rendahnya mutu data yang digunakan. Bahkan ia blak-blakan mengatakan, bahwa data sebenarnya tidak ada. Sehingga dalam pengambilan keputusan, ia memakai data tidak langsung.

Menurutnya, dalam soal konsumsi pangan, perilaku konsumen sudah berubah. Akibatnya surplus pangan di suatu daerah tidak serta-merta didistribusikan ke daerah terdekat yang tengah kekurangan pasokan, karena perbedaan selera.

Komoditas pangan seperti dikatakan di atas adalah produk biologis, yang butuh waktu pematangan. Di sini time management sangat menentukan keberhasilan. Stok induk ayam broiler yang diimpor sekarang, 3 tahun ke depan baru menghasilkan ayam potong.

“Jadi time management critical,” ujar Bayu.

Ia juga menyarankan agar pelau usaha jangan ditakut-takuti dan bahkan diberi kepastian usaha karena dalam berbagai komoditas pemerintah hanya bisa menguasai 8 persen sisanya yang 92 persen menjadi bagian pelaku usaha.

Yose Rizal Damuri, juga tertarik dengan komoditas daging sapi. Untuk mengatasi kehebohan yang kerap terjadi, ia merekomendasikan agar impor pangan dibebaskan saja tapi diatur dengan menerapkan bea masuk. Karena sejauh yang ia amati pembatasan impor yang bertujuan menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani nyatanya tidak tercapai.

Disarankan juga, jauh sebelum krisis perlu data yang bisa dipakai sebagai early warning system.

DSC_2501

KETAHANAN FISKAL

Heriyanto Irawan, pengamat sektor financial mengatakan, sejak pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya sudah banyak yang dilakukan di berbagai sektor dan diapresiasi. Namun menurut Heriyanto komunikasi ke pelaku usaha dan dunia luar kurang efektif sehingga bangsa ini kalah. Masalah lain yang disinggung adalah soal tingginya suku bunga yang membuat kekurangan likuiditas. Sementara kalau investor cenderung diusir maka likuiditas akan berkurang lagi.

“Padahal semestinya kita harus membanjiri dengan likuiditas,” tandas Heriyanto.

Ekonom Anggito Abimanyu berbicara soal pentingnya ketahanan fiskal yang kuncinya pada reformasi pajak. Sayangnya tidak ada reformasi pajak sejak tahun 2010.

“Saya menyarankan mesti ada leadership di pajak, mereka juga harus do something untuk reformasi pajak. Sebab kalau ini tidak tercapai imbasnya kemana-mana,” tandas Anggito.

Isu yang berbeda diungkap oleh Vivi Alatas, Lead Economist Poverty and Equity World Bank. Dikatakan pekerja migrant menyumbang pendapatan hingga Rp 126 triliun per tahun, sehingga mereka patut diperhatikan. Kebijakan yang gebyah uyah, menyamakan semuanya tidaklah tepat. Menurutnya, pemerintah juga perlu berhati-hati menerapkan moratorium karena akan meningkatkan pekerja illegal. Justru yang dibutuhkan adalah meningkatkan lapangan kerja, pelatihan , dan upaya meningkatkan renumerasi. Vivi juga menjelaskan bahwa problem kemiskinan umumnya bersumber dari problem behavior.

“Jadi mungkin di sini perlunya revolusi mental untuk mengubah behavior,” jelasnya.

Menutup diskusi Sudarno Sumarto mendukung langkah pemerintah untuk melanjutkan subsidi pangan, raskin, BLT, dan inovasi penyaluran untuk menjaga daya beli masyarakat. Termasuk dana desa dan upaya pemerintah untuk mendukung UMKM.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan hasil diskusi ini akan dipakai untuk memberi masukan pada Presiden dalam pengambilan kebijakan strategis.

 

Close