Dialog Terbuka Selesaikan Pengadaan Tanah Bandara Jabar

Dialog Terbuka Selesaikan Pengadaan Tanah Bandara Jabar

Dialog Terbuka Selesaikan Pengadaan Tanah Bandara Jabar

MAJALENGKA – Jum’at, 6 Januari, Kantor Staf Presiden memfasilitasi dialog terbuka antara warga Sukamulya, Kertajati, Majalengka, Jawa Barat terkait proses pembebasan tanah masyarakat untuk pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB). Dari Kantor Staf Presiden, hadir Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman dan   Tenaga Ahli Kedeputian II KSP yang membidangi Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Usep Setiawan.

Menangani persoalan pembebasan tanah Bandara Internasional Jawa Barat ini, KSP sebelumnya telah melakukan kunjungan lapangan, serta menerima laporan pengaduan warga atas kasus sengketa tanah.

Hadir dalam dialog kali ini, Asisten Daerah II Pemda Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik, Kepala Biro Pengelolaan Aset Jawa Barat Muhammad Arifi), Direktur Utama BIJB, serta sekitar 500 warga Sukamulya. Turut hadir Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika dan pihak-pihak yang selama ini menjadi pendamping warga.

Catatan Penting Dialog

5-dialog-sukamulya-6-jan-2017-ikah-atikah-wakil-warga-menyampaikan-pertanyaan-dan-usulanTerdapat sejumlah catatan penting dari dialog ini. Bagi Pemda Jabar, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati merupakan proyek strategis nasional yang diatur dalam Perpres. BIJB dibutuhkan oleh Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk sangat banyak dan penyangga Ibu Kota Jakarta. “Dengan dibangunnya bandara internasional ini diharapkan bisa memacu kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya sehingga lebih maju,” kata Deny Juanda.

Namun dalam perkembangannya, proses pengadaan tanah mengalami masalah, khususnya di Sukamulya. Hal ini, terutama disebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi cukup mengenai rencana pembangunan BIJB dan pengadaan tanah yang menyangkut hak rakyat atas informasi pembangunan. Di samping itu, terdapat berbagai kenyataan dan dugaan pelanggaran dari proses pengadaan tanah sebelumnya. Masyarakat bukan menolak proyek tapi menolak digusur dari tanahnya.

Proses pengukuran yang dilakukan BIJB bulan November 2016 yang dilakukan secara paksa telah menimbulkan benturan fisik yang menyebabkan masyarakat ketakutan dan mengalami perasaan traumatik. Atas peristiwa itu kekerasan yang tidak diharapkan itu, Pemda Jabar sebanyak dua kali menyampaikan permohonan maaf kepada warga.

Dialog terbuka di Balai Desa Sukamulya ini dipandang sebagai upaya bersama menuju solusi terbaik dalam pengadaan tanah untuk pembangunan BIJB tahun 2017, 2018 dan 2019. Dialog dipandang sebagai sosialisasi dan penyelesaikan traumatik warga, serta membuat kesepahaman baru pengadaan tanah pada tahun ini. “Secara khusus, KSP akan terus memantau pembangunan BIJB sebagai proyek strategis nasional,” kata Noer Fauzi.

Melalui dialog ini, disepahami bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan BIJB tahun 2017 dilakukan Pemda Jabar dengan menggunakan cara baru dengan prinsip keadilan, keterbukaan dan keterlibatan warga dengan lebih menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang harus tidak dirugikan. Masyarakat justru harus diuntungkan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Cara Baru Pengadaan Tanah

2-dialog-sukamulya-6-jan-2017-asda-ii-memberi-penjelasan-seputar-bijbSetelah mencermati perkembangan terbaru dari proses pengadaan tanah dalam proyek BIJB, ada sejumlah rekomendasi bagi Pemda Jabar yang perlu dilakukan setelah dialog ini. Pemda Jabar perlu segera berkirim surat kepada Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN yang memohon pembentukan Tim Pengadaan Tanah yang melibatkan Pemeritah Desa dan perwakilan masyarakat Sukamulya di dalamnya.

Setelah dibentuk tim baru tersebut, segera dirancang rencana pengadaan tanah dan perlakukan terhadap masyarakat Sukamulya yang baru dengan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat Sukamulya. Prinsipnya adil, terbuka dan pelibatan warga dalam prosesnya.

Di samping itu, secara teknis, dalam perencanaan baru 2017 Pemda Jabar/BIJB perlu melakukan: Pendataan tanah dan warga Sukamulya yang terkena proyek BIJB; Proses pengukuran tanah secara partisipatif; Proses penilaian tanah, bangunan dan tegakan oleh tim penilai; Proses pembayaran kompensasi bagi warga yang melepaskan tanahnya; Proses relokasi bagi masyarakat yang memutuskan pilihannya, dan proses ganti kerugian dan bentuk kompensasi lain yang disepakati oleh pelaksana proyek pembangunan BIJB dengan warga masyarakat Sukamulya.

Diharapkan pembentukan cara baru pengadaan tanah untuk pembangunan BIJB dapat segera diwujudkan. Hal ini, memerlukan komitmen dan kesiapan pemerintah dengan kerjasama yang baik antara dengan pemerintah dan masyarakat di Desa Sukamulya dan Kertajati pada umumnya. “Dari kasus ini kita belajar, berangkat dari konflik menuju solusi bersama yang berkeadilan,” tegas Noer Fauzi. (US)

Close