Denni Purbasari: Redefinisikan Kemandirian Ekonomi

Denni Purbasari: Redefinisikan Kemandirian Ekonomi

Denni Purbasari: Redefinisikan Kemandirian Ekonomi

JAKARTA – Konteks ekonomi dunia saat ini sangat berbeda. Tidak tepat menganggap suatu negara kehilangan kedaulatan atau tidak mandiri karena dipengaruhi oleh faktor global, punya utang luar negeri, menggunakan input impor, atau membuka diri pada penanaman modal asing dan tenaga kerja asing.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan yang membidangi kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis Denni Puspa Purbasari menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Pusat dengan Komisariat Provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.

Redefinisi kemandirian ekonomi

Kepada Alumni Lemhannas yang hadir pada rapat tersebut, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder Amerika Serikat ini mengawali paparannya dengan menjelaskan konteks ekonomi global serta bagaimana dampaknya pada ekonomi Indonesia.

“Indonesia adalah small open economy. Artinya, kondisi ekonomi Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang dimotori oleh beberapa large open economies,” paparnya.

Contohnya, ketika suku bunga Amerika naik, maka suku bunga Indonesia juga naik. Ini sudah rumus atau keniscayaan dalam ekonomi. Deviasi dari rumus ini, akan membawa akibat pada aliran kapital yang bisa jadi mengganggu.

Selain itu, kemajuan teknologi dan logistik membuat produksi mengikuti pola global supply chain, dimana komponen-komponen dari satu produk berasal dari banyak negara; sehingga, produk itu lebih tepat disebut made in the world, meskipun bungkusnya menyebut made in China atau USA.

Dari contoh-contoh ini, staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini mengajak para peserta untuk mendefinisikan dengan lebih tepat makna kemandirian dalam bidang ekonomi, apalagi di era global ini.

Obligasi pemerintah Amerika Serikat banyak dipegang asing. Separuh penduduk Singapura orang asing. Cina mengundang banyak PMA. Namun tidak ada yang mengatakan negara-negara ini kehilangan kedaulatan.

Kedaulatan ekonomi suatu negara ada ketika kebijakan ekonomi negara itu disusun oleh negara itu sendiri untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.

“Kedaulatan ekonomi Indonesia ada di tangan para penjaga republik, yaitu para birokrat, aparat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perusahaan, asing sekalipun, tidak akan bisa (mendikte), bila para penjaga republik ini mengatakan tidak,” tegasnya.

Kinerja ekonomi Indonesia solid

dp3Alumni University of Illinois Urbana-Champaign ini mengatakan ketidakpastian dan volatilitas adalah keniscayaan dalam dunia ekonomi. Meski demikian, kinerja ekonomi dan kesejahteraan Indonesia solid.

Banyak kejadian ekonomi dan politik global yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, seperti naiknya suku bunga AS, Brexit, menangnya pemimpin populis/nasionalis di beberapa negara, krisis keuangan Argentina dan Turki, maupun perang dagang AS-Tiongkok.

Denni menjelaskan bahwa dampak perang dagang AS-Tiongkok akan melalui tiga jalur, yakni perdagangan, kepercayaan, dan finansial. Dampak negatif terbesar dirasakan Tiongkok, disusul AS sendiri.

“Industri manufaktur Tiongkok kontraksi, sedangkan Amerika ekspansi. Namun secara keseluruhan worse off. Bagi dunia, dampaknya perdagangan global menurun dan harga komoditas menurun,” jelasnya.

Meskipun Tiongkok adalah mitra dagang nomor satu Indonesia baik untuk ekspor maupun impor, namun dampak perang dagang pada perdagangan justru positif karena trade diversion.

Dampak negatif—dan lebih besar—justru datang dari turunnya kepercayaan dan aliran modal. Statistik menunjukkan Tiongkok adalah sumber PMA dan utang luar negeri nomor tiga terbesar bagi Indonesia—setelah Singapura dan Jepang.

Meski demikian, ekonomi Indonesia mampu tumbuh stabil di atas 5%. Pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan inflasi terus menurun. Posisi fiskal juga makin sehat.

“Hasil ini diperoleh dari kombinasi reformasi struktural, kebijakan ekonomi yang prudent, dan penyiapan bantalan (cushion) untuk menghadapi krisis,” terang penerima beasiswa Fulbright ini.

Belajar dari Tiongkok

dp2Terinspirasi dengan keajaiban ekonomi Tiongkok, pada bagian akhir presentasinya, Denni menyampaikan kisah sukses reformasi ekonomi Tiongkok, yang diambil dari artikel “The Land that Failed to Fail” di New York Times (18/10/2018).

Alumni leadership program dari Harvard Kennedy School ini menceritakan bagaimana tragedi Tiananmen dan bubarnya Uni Soviet menjadi tonggak reformasi ekonomi di Tiongkok.

Deng Xiaoping, pemimpin besar Tiongkok setelah Mao Zhedong, ingin agar reformasi ekonomi terjadi, melalui relaksasi kontrol negara, menjadi sistem ekonomi pasar—minus bubarnya negara.

Akhirnya open door policy (mengundang PMA masuk) tanpa demokrasi dipilih. Bersamaan dengan itu, perbaikan SDM dilakukan. Dari Deng-lah, Tiongkok kemudian berubah menjadi Marxist-Capitalist-Nationalist seperti sekarang.

“Kader-kader partai terbaik disekolahkan ke AS, merit system diterapkan di birokrasi, akses dan kualitas pendidikan ditingkatkan,” ujar mantan asisten staf khusus Wakil Presiden Boediono ini.

Deng—yang mengeyam pendidikan selama 4 tahun di Perancis—ingin memastikan reformasi ekonomi terjaga. Untuk itu, kader-kader partai dikirim ke AS, untuk belajar ekonomi: apakah itu sekolah, study tour, atau bekerja. Begitu pulang, mereka dipromosikan, dan dijadikan mentor bagi kader lainnya.

Meritokrasi di birokrasi dijalankan dengan memperpendek usia pensiun, agar yang tua segera digantikan dengan yang muda. Indikator ekonomi dijadikan satu-satunya acuan penilaian kinerja pejabat. Hasilnya, birokrat tidak lagi menjadi penghambat bisnis.

Dalam bidang pendidikan, kini lulusan sains dan teknik di Tiongkok tiap tahunnya lebih banyak daripada gabungan lulusan AS, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Tak heran, industri manufaktur moderen dan fintech Tiongkok mendominasi dunia.

Kebijakan open door policy bagi investasi asing juga membuahkan hasil. Bila di tahun 1990 PMA ke Tiongkok hanya USD3,5 miliar, di tahun 2017 telah mencapai USD168 miliar atau naik 48 kali lipat. Sebagai perbandingan, PMA ke Indonesia “hanya” naik 21 kali lipat.

Meski menjadi rumah dari banyak PMA, bukan berarti Tiongkok menggadaikan kedaulatan atau kemandirian ekonominya. Justru dari PMA, ekspor Tiongkok jadi melonjak. Pertumbuhan PDB-nya pun naik. Selama 1990-2017 pendapatan per kapita Tiongkok tumbuh rata-rata 13,1% per tahun, sementara Indonesia “hanya” 7,22%.

“Selama periode yang sama, angka harapan hidup Tiongkok naik dari 44 tahun menjadi 76 tahun, dan penduduk miskin mereka turun dari 66,6% menjadi 0,7%. Indonesia juga, namun mereka jauh lebih cepat,” jelas mantan Ketua Himpunan Mahasiswa IESP UGM ini.

Menutup presentasinya, Denni mengingatkan, dulu pada tahun 1980, PDB Tiongkok berada di urutan nomor 11 terbesar di dunia—sepersepuluh ekonomi AS. Sekarang, Tiongkok nomor 1, dan 20% lebih besar daripada AS. “Rivalitas AS dan Tiongkok dalam bidang ekonomi bisa jadi merambat ke politik,” terangnya.

Banyak hal dapat ditarik pelajaran dari reformasi ekonomi Tiongkok yang tak putus selama 40 tahun. “Semua negara pernah melakukan reformasi ekonomi. Namun, belum ada yang selama dan seberhasil Tiongkok. Jika Tiongkok bisa begitu, Indonesia juga harus bisa,” tutupnya.

Dalam rapat koodinasi tersebut, hadir pula Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. Dalam pemaparannya, Ketua Umum IKAL ini menegaskan, ada tiga syarat bagi bangsa yang ingin maju, yakni nasionalisme, sumber daya manusia, dan disiplin. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu tentang sejarah bangsanya dan menghomati jasa pahlawannya,” cetus anggota Wantimpres ini.

**

Close