Denni Purbasari: Presiden Jokowi Memerintahkan Deregulasi Total

Denni Purbasari: Presiden Jokowi Memerintahkan Deregulasi Total

Denni Purbasari: Presiden Jokowi Memerintahkan Deregulasi Total

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan deregulasi total aturan perundang-undangan untuk memacu FDI dan ekspor sebagai jawaban untuk menghadapi ancaman resesi dan memperbaiki posisi current account.

Pernyataan itu disampaikan Deputi III Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber Consumer and Retail CEO Roundtable Discussion Deutsche Bank, di Hotel Mandarin Oriental, Jum’at, 27 September 2019.

Isu Kewenangan

“Mengurai satu per satu regulasi di tingkat Menteri seperti benang kusut karena isu kewenangan yang saling bertabrakan,” tandasnya di depan lebih dari 40 pimpinan industri FMCG, pemasok garmen, peritel, dan trucking.

Dengan lugas, akademisi UGM ini menjelaskan mengapa koordinasi dan pengambilan kebijakan sulit dilakukan. “Masing-masing kementerian memiliki undang-undang sektoral dan daerah memiliki undang-undang otonomi daerah,” ungkapnya.

Karena itu Pemerintah memprioritaskan review terhadap undang-undang Administrasi Pemerintahan dan undang-undang Otonomi Daerah. Bahwa, Menteri dan Kepala Daerah kewenangannya berasal dari pendelegasian kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertinggi menurut Konstitusi.

Omnibus Law

dp2Di samping dua undang-undang tersebut, Presiden Jokowi juga meminta agar dikeluarkan beberapa Omnibus Law, yang merevisi pasal-pasal tertentu dalam banyak Undang-Undang yang berkaitan secara sekaligus.

Piecemeal solution tidak akan ’nendang’, selain ada kekhawatiran investor bahwa aturan di bawah UU tidak akan cukup memberikan kepastian hukum dalam jangka panjang,“ papar Denni Purbasari.

Jumlah undang-ndang yang akan direvisi pasalnya lebih dari 70 undang-undang, yang terbagi dalam Omnibus Law di bidang perizinan, kemudahan berusaha, Daftar Negatif Investasi (DNI), perpajakan dan PNBP termasuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata ruang dan pertanahan, dan insentif dan fasilitasi. Selain itu, ada beberapa UU lain yang akan diharmonisasi.  “Deregulasi total ini menguntungkan semua pengusaha, tidak hanya PMA. Jadi jangan dimaknai memberi karpet merah kepada investor asing saja,” katanya.

Menjaga keyakinan

Ketika mengundang FDI perlu waktu, dan ekspor penuh tantangan akibat pertumbuhan global melambat, doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini mengingatkan pentingnya menjaga keyakinan investor portfolio. “Karena stabilitas Rupiah bisa terganggu bila mereka keluar,” tandasnya.

Karenanya, sending good message bahwa pemerintah akan melakukan reforms itu penting. Namun confidence ini bisa hilang bila pernyataan atau rencana tidak diikuti dengan eksekusi. “Bila ada jarak antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, ini bisa mempengaruhi credibility,” tambahnya.

Karena besarnya reformasi regulasi yang akan dilakukan, Denni menghimbau agar pengusaha mendukung, meskipun reformasi ini barangkali akan meningkatkan persaingan. “Reformasi tidak menyenangkan bagi mereka yang menikmati rente hari ini. Bila tidak dilakukan, daya saing makin merosot,” paparnya.

Dalam diskusi, pengusaha mengeluhkan 60 izin untuk bisnis supermarket, seperti  Sertifikat Laik Fungsi, Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), izin edar, sertifikasi halal, IMB Komersial, izin peruntukan tanah, izin lingkungan, dan UPL-UKL.

Selain itu mereka juga menyampaikan isu seputar inspeksi mendadak penegak hukum, demonstrasi, retribusi genset dan sprinkler, VAT refund, PLB e-commerce, SNI, PIRT, pungli di Cakung dan Marunda, aturan pembatasan solar terbaru, prosedur kepelabuhanan yang belum 100% e-signature, ITPC dan Atase Perdagangan yang kurang membantu, serta penjualan minuman beralkohol secara online dan di toko kecil.

Hadir sebagai presenter lain dalam diskusi Yongky Susilo dari Nielsen Indonesia, Heriyanto Irawan dari Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia, dan Hidayat Amir dari Badan Kebijakan Fiskal.

dp3

Close