Denni Purbasari: Negarawan Berpikir untuk Generasi Mendatang

Denni Purbasari: Negarawan Berpikir untuk Generasi Mendatang

Denni Purbasari: Negarawan Berpikir untuk Generasi Mendatang

JAKARTA – Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari menegaskan bahwa keputusan pemerintahan Joko Widodo mencabut subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik merupakan kebijakan yang tepat dan bijak. Sebab, uang subsidi BBM dan listrik tersebut bisa dipakai untuk hal lain yang lebih bermanfaat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur.

“Negarawan itu tidak bisa berpikir hanya untuk kepentingan lima tahun, tapi jangka panjang. Mungkin kita ini generasi yang menanam. Generasi mendatang yang akan menuai,” ujar Denni dalam program Indonesia Business Forum di TVOne, Rabu, 10 April 2019.

Menurut ekonom lulusan University of Illinois at Urbana-Champaign tersebut, uang subsidi bahan bakar dan listrik hanya akan habis terbakar untuk hari ini. Sementara, manfaat infrastruktur akan dirasakan hingga generasi mendatang. “Pak Jokowi sudah membuka jalan, tinggal diteruskan saja,” imbuh Denni.

Ekonom bukan juru nujum

tv4Denni juga membantah bahwa pencabutan subsidi itu menyebabkan kantong rakyat kering atau memukul daya beli, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target kampanye Jokowi-JK pada 2014. Bicara data, nyatanya semua indikator ekonomi makro menunjukkan perbaikan; tren pertumbuhan ekonomi berbalik dari turun jadi naik, inflasi terendah sepanjang sejarah, angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan menurun.

Soal target pertumbuhan ekonomi 7% yang tidak tercapai, ekonom yang pernah menjadi tim ekonomi Wakil Presiden Boediono ini menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah konteks ekonomi global yang berubah signifikan dari saat janji itu dengan saat masa pemerintahan Jokowi. Pada 2014, ketika target itu dibuat, permintaan dan harga-harga komoditas andalan Indonesia, seperti batubara dan minyak sawit, masih tinggi. Namun, pada 2015, harga-harga komoditas, termasuk minyak mentah, anjlok. Ditambah lagi, efek kebijakan taper tantrum The Federal Reserve pada 2013 masih berlanjut.

Dengan konteks global seperti itu, tak heran, dalam kampanye Pilpres 2014, kedua konsestan berani menjanjikan pertumbuhan ekonomi tinggi. Bahkan, Prabowo-Hatta ketika itu menjanjikan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 10%. Padahal, sepanjang sejarah, hanya sekali ekonomi Indonesia tumbuh dua digit, yakni pada 1968. Saat itu, produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga belum sebesar sekarang, yang telah tembus US$ 1 triliun.

Sejatinya, bukan kali ini saja, target pertumbuhan ekonomi meleset. Sebagai contoh, pada tahun terakhir pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, ekonomi ditargetkan tumbuh 7%. Namun, ternyata PDB hanya tumbuh 5,02%.

“Prediksi waktu itu juga meleset karena kondisi memang berubah. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Memang ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi oleh ilmu ekonomi. Ekonomi bukan peramal. Things can happen beyond our prediction,” ujar Doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder ini.

Pertumbuhan sehat tanpa steroid

tv3Menjawab kritikan bahwa ekonomi yang tumbuh di kisaran 5% tidak cukup untuk Indonesia, Denni menyebutkan, sebenarnya bisa saja pemerintah mencapai pertumbuhan lebih tinggi. Caranya, dengan menyuntikkan ‘steroid’ dalam perekonomian kita.

Steroid yang dimaksud, antara lain kebijakan potong pajak dan eksploitasi sumber daya alam tanpa melakukan hiliriasi alias langsung diekspor dalam bentuk raw material. Efeknya, ekspor naik sehingga PDB pun naik. Di sisi lain, rakyat diberi subsidi supaya senang dan konsumsi naik. Lantaran konsumsi merupakan bagian dari PDB, otomatis PDB akan naik.

“Tetapi ini tidak sehat. Ekonomi dengan steroid bisa tumbuh tinggi, tapi setelah itu akan jatuh. Karena negara harus memastikan pertumbuhan ekonomi kita berlangsung dalam jangka panjang, kita tidak boleh egois hanya memikirkan generasi kita, per hari ini. Kita harus memikirkan generasi ke depan,” tegas Denni.

Dilihat dari konteks global, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% saat ini sudah cukup bagus. China, yang tadinya tumbuh di atas 10% pun, tahun lalu hanya tumbuh 6,6%. Kondisi ekonomi China tentu saja berdampak terhadap Indonesia. Pasalnya, China merupakan mitra dagang utama Indonesia.tv2

Memaksakan pertumbuhan tinggi saat ini, misalnya 6,5% dalam dua tahun sebagaimana target Prabowo-Sandiaga, justru berisiko membahayakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Denni memperkirakan, jika ekonomi dipaksa tumbuh di atas 6% saat ini, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) bisa tembus 5%. Akibatnya, nilai tukar rupiah akan jatuh sehingga mengganggu sistem keuangan secara keseluruhan. “Dalam jangka pendek, target 6,5% jelas tidak bisa,” tegas Denni.

Namun demikian, Denni optimistis, ekonomi Indonesia ke depan bisa tumbuh lebih tinggi secara gradual. Keyakinan ini berangkat dari kebijakan pemerintah saat ini yang sudah berjalan di atas rel yang benar, yakni bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga stabilitas dan pemerataan. “Yang dibutuhkan adalah fokus mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya, rather than blaming each other. Saya harapkan pertumbuhan ekonomi kita makin hari tumbuh makin tinggi,” katanya.

Merujuk studi terakhir ADB dan BI, Denni menyebut, ada dua resep klasik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni membangun infrastruktur dan sumber daya manusia. “Tapi kita harus sabar, tidak bisa pakai steroid,” tandasnya.tv1

Close