Debottlenecking Sengketa Lahan Desa Pelita Jaya Mesuji

Debottlenecking Sengketa Lahan Desa Pelita Jaya Mesuji

Debottlenecking Sengketa Lahan Desa Pelita Jaya Mesuji

JAKARTA- Perwakilan warga Desa Pelita Jaya, Mesuji, Lampung berharap sengketa lahan yang terjadi selama betahun-tahun di wilayah mereka segera diselesaikan. Rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di tahun 2012 hingga kini belum sepenuhnya dijalankan.

“Mestinya warga di-enclave, sebagian warga memang sudah menempati lokasi tapi luasannya masih kecil dan dianggap sebagai kemitraan dengan perusahaan,” kata Uliyanti, warga setempat, didampingi Johny NS dan Marzubi Sagala saat mengadu ke Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 26 September 2016. Mereka diterima Tenaga Ahli Kedeputian V Ifdhal Kasim dan Theofransus Litaay yang membidangi Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM.

Desa Pelita Jaya memiliki luas areal 7.000 hektar, terletak berbatasan dengan Register 45. Desa yang berdiri pada 1918 ini bermula dari umbulan, dan akhirnya pada 1977 camat setempat memberikan nama Desa Pelita Jaya. Penduduk desa ini sekitar 650 keluarga saat itu, dan kini tersisa 300 kepala keluarga dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Pada 1986-1987, Register 45 yang merupakan hutan industri mengalami perluasan areal. Perusahaan yang semula mendapat hak guna usaha seluas 33.000 hektar, kini bertambah menjadi 43.000 hektar.

Ketika perluasan terjadi, beberapa desa, yakni Talang Gunung, Way Umbulan, dan Pelita Jaya, mengalami penggusuran. Pada 2010, mencuat kasus pembantaian warga Mesuji yang melibatkan aparat dan perusahaan. Kasus tersebut menjadi pusat perhatian secara nasional dan internasional. Pemerintah pun membentuk TGPF menyelesaikan kasus tersebut.

“TGPF merekomendasikan agar 7 ribu hektar dikeluarkan dari area yang sempat diklaim. Warga diberi kesempatan untuk mengelola lahan untuk menjadi hutan rakyat. Namun sampai sekarang rekomendasi itu belum berjalan,” tambah Johny.

Dampaknya hingga kini, warga tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka bingung saat mengurus administrasi kependudukan di Kelurahan, desa tempat tinggal mereka belum diakui secara sah. Meski begitu, warga tetap berusaha mengambil kembali lahan mereka yang dulu ditinggali orang tua mereka secara turun-temurun.

“Kami harap dapat duduk bersama-sama dengan semua pihak mencari titik temu menyelesaikan ini. Kami ingin batas wilayah diperjelas dan hak-hak administrasi masyarakat diakui seperti dulu. Sekitar 300 penduduk tidak memiliki KTP,” kata Uliyanti.

Sementara, Tenaga Ahli Kedeputian V Theofransus Litaay menjelaskan, sesuai tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden bertugas mengurai kemacetan dan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang ada.

“Kami akan bicarakan internal dan dikaji internal serta menghubungi kementerian lembaga terkait untuk membahasnya,” kata Theo.

Ifdhal menambahkan, Kantor Staf Presiden akan melihat apa yang belum dijalankan dan sudah dijalankan pemerintah sesuai rekomendasi TGPF dalam penyelesaian kasus ini.

Close