Dana Desa, Program Prioritas hingga UU Pilkada di RDP Komisi II

Dana Desa, Program Prioritas hingga UU Pilkada di RDP Komisi II

Dana Desa, Program Prioritas hingga UU Pilkada di RDP Komisi II

JAKARTA- Komisi II DPR menyoroti pemanfaatan dana desa. Sejauh mana triliun rupiah yang telah dikucurkan pemerintah memberikan manfaat kepada masyarakat. Komisi II berharap Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengevaluasi dan mengontrol penggunaan dana desa.

“Ini isu strategis atas kebijakan yang diambil Presiden. Sekarang pemilihan kepala desa di berbagai daerah ramai, semua berlomba menjadi kepala desa, bagaimana menyerap dan mendapatkan uang. Kami harap KSP dengan komisi II memantau kebijakan ini,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.

Menurutnya, anggaran dana desa yang jumlahnya mencapai Rp1 miliar per desa harus dikawal penggunaan dan pertanggungjawabannya. Sementara kebijakan pendamping desa, menurut Komisi II, idealnya satu desa satu orang yang mengetahui betul masalah anggaran. Apalagi transfer dana langsung dari pusat ke daerah.

“Saat ini lima desa satu orang pendamping, mau di kemanakan anggaran ini. Mohon KSP bantu menyelamatkan ini,” kata politisi Golkar ini.

Anggota Komisi II Amirul Tamim menyarankan pemanfaatan dana desa disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Kalau desa tersebut memiliki titik berat di pertanian atau perkebunan, bagaimana pemanfaatan dana itu mendukung fungsi desa mengarah ke hal itu. Menurutnya, sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa sangat penting.

“Benar, banyak yang tertarik ikut pemilihan kepala desa. Saya menemukan ada permainan uang satu juta untuk satu suara,” kata politisi PPP ini.

Hal lain yang juga menjadi pertanyaan Komisi II terkait revisi UU Pilkada. Politisi Partai Gerindra Azikin Solthan berharap KSP melakukan kajian dan evaluasi agar aparatur sipil negara, khususnya PNS, atau anggota DPR tidak terbelenggu haknya jika ingin maju di Pilkada.

“Seyogianya anggota PNS atau DPR tidak berhenti ketika mencalonkan diri di Pilkada. Kami mendapat masukan dari beberapa perguruan tinggi dan saya yakin kajian KSP tidak berbeda,” kata Azikin.

Sementara anggota Komisi II lannya Henry Yosodiningrat meminta penjelasan detail tentang program-program prioritas yang dipantau KSP. Arteria Dahlan, koleganya di Fraksi PDIP meminta list program prioritas itu diberikan ke Komisi II, beserta pertimbangan kenapa program itu dijadikan prioritas.

Hal lain menyangkut debottlenecking atau penyelesaian masalah-masalah, Arteria melihat beberapa masalah seperti persoalan tenaga honorer, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, problem agraria dan wacana rasionalisasi PNS harus menjadi prioritas KSP.

“Honorer itu menjadi masalah, dan soal lahan, bagaimana bisa satu orang bisa menguasai ribuan hektar,” katanya.

2016-06-23 12.42.44

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan. Terkait penggunaan dana desa, Teten sepakat anggaran itu harus dikawal bersama. Pemerintah berharap pemanfaatan dana desa membawa kesejahteraan bagi sekitar 74 ribu desa di seluruh Indonesia.

“Tahun ini Rp47 triliun dana desa, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Transfer sudah hampir 80 persen ke kabupaten. Memang dari kabupaten ke desa masih agak sulit pemantauannya,” jelasnya.

Menurutnya, bila mengikuti aturan, proses pencairan dana desa melalui proses panjang, RPJM Desa dan sebagainya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa sepakat untuk mempertahankan daya beli masyarakat di desa. Dana desa dicairkan khusus untuk pembangunan infrastruktur yang produktif dan dikerjakan secara padat karya. Harapannya uang itu bergulir di desa.

“Kami masih melihat ada penyimpangan, misalnya dipakai membangun pagar desa, mengecat kantor desa, fungsi meningkatkan daya beli masyarakat belum tercapai. Dalam kondisi ekonomi lesu, daya beli masyarakat yang kita pertahankan,” kata Teten.

Kemudian terkait revisi UU Pilkada dan ASN juga menjadi perhatian KSP. Teten menjelaskan, kegiatan KSP banyak berhubungan dengan kebijakan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, diskusi dengan para ahli dan sesekali melakukan kunjungan lapangan.

“Jika ada temuan-temuan seperti perkembangan 35 ribu megawatt listrik, jaminan sosial, dan lain-lain, kami sampaikan ke Presiden sebagai bahan ratas. Bukan KSP yang menegur tapi Presiden,” ujarnya.

Close