Cegah Jual Beli Jabatan, Kantor Staf Presiden dan KASN Dorong Penguatan Sistem Merit

Cegah Jual Beli Jabatan, Kantor Staf Presiden dan KASN Dorong Penguatan Sistem Merit

Cegah Jual Beli Jabatan, Kantor Staf Presiden dan KASN Dorong Penguatan Sistem Merit

BANJARMASIN - Dalam pidato Visi Indonesia, Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat serius terhadap Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Di dalam berbagai Ratas mengenai Manajemen ASN, Presiden juga telah menginstruksikan untuk melakukan penguatan pengawasan sistem merit ASN untuk mencegah jual beli jabatan, serta penguatan skor Indeks Efektivitas Pemerintah dan  peningkatan kualitas layanan publik sampai ke pelosok daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden di dalam acara Rapat Koordinasi Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Sistem Merit di Banjarmasin, Kamis 15 Agustus 2019.

Di dalam paparannya, Doktor perpajakan dari University of Canberra ini menjelaskan bahwa komitmen presiden tersebut telah dituangkan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, dimana penguatan pengawasan sistem merit menjadi salah satu aksi daerah di dalam fokus sektor reformasi birokrasi. Aksi ini meliputi penguatan talent pool dan talent management ASN serta implementasi sistem seleksi jabatan pimpinan tinggi (SIJAPTI) dan sistem informasi penilaian mandiri penerapan sistem merit (SIPINTER) berbasis teknologi informasi.ucup1

Nuraida Moksen, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara bidang promosi dan advokasi, menguraikan bahwa kegiatan rakor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pemda di Kalimantan bagaimana kebijakan, strategi, serta langkah untuk penerapan sistem merit secara menyeluruh sehingga nantinya daerah tersebut dapat melaksanakan manajemen talenta ASN nya secara  mandiri. Nuraida menambahkan, kedua aplikasi ini dibuat untuk mengefektifkan sistem pengawasan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi ASN yang akuntabel dan transparan. Hal ini tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh Kepala Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang penerapan kode etik dan kode perilaku ASN serta strategi internalisasinya.

Waluyo, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara bidang monitoring dan evaluasi, di dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa melalui Rakor ini KASN berharap para peserta yang hadir khususnya Sekda sebagai Pejabat yang Berwenang dapat membangun sistem penerapan kode etik dan perilaku, dalam rangka menegakkan sistem merit di instansinya masing-masing. Oleh karena itu untuk menjamin tindaklanjut dari rakor ini, KASN siap memfasilitasi proses iterasi penyusunan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku di pemerintah daerah. Selain itu, Waluyo juga menjelaskan bahwa selain regulatory framework juga dibutuhkan strategi untuk memperkuat behavioral framework agar nilai dasar ini terinternalisasi secara kultural dalam perilaku ASN sehari-hari.

Close