Audiensi DPRD Sumatera Utara Bahas Pemekaran Provinsi Tapanuli

Audiensi DPRD Sumatera Utara Bahas Pemekaran Provinsi Tapanuli

Audiensi DPRD Sumatera Utara Bahas Pemekaran Provinsi Tapanuli

JAKARTA– Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo, menerima audiensi rombongan anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) pada Senin (15/7) di Bina Graha. Dalam pertemuan tersebut, hadir 11 perwakilan anggota DPRD Sumut, antara lain Aduhot Simamora, S.E, Jubel Tambunan, S.E, Donald Lumban Batu, S.E, Tigor Lumban dan Toman Nababan menyampaikan tuntutannya terkait pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli (Protap).

Disampaikan bahwa sebenarnya upaya memperjuangkan pemekaran telah melalui proses yang panjang. Gagasan pemekaran Provinsi Tapanuli ini sudah diusulkan sejak lama, bersamaan dengan Provinsi Bengkulu yang dimulai pada tahun 1977. Dari sisi administrasi pun sudah memiliki kelengkapan persyaratan pemekaran wilayah, antara lain telah mendapatkan Amanat Presiden (Ampres) pada tahun 2013. Kelengkapan administrasi ini diharapkan memperkuat pelaksanaan pemekaran Provinsi, di sisi lain ada kebijakan moratorium yang menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan pemekaran tersebut.

audiensi-dprd-sumatera-utara-bahas-pemekaran-provinsi-tapanuli-2

“Kami berharap Pemerintah mencabut moratorium agar pemekaran Provinsi ini dapat masuk ke Prolegnas (Program Legislatif Nasional) karena konsepnya juga sudah terbentuk. Pemekaran wilayah ini juga mendapat perhatian penuh dari Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua pembina program ini,” ucap salah satu anggota DPRD.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulisyo menjelaskan bahwa pihak Kantor Staf Presiden menunggu pengkajian terkait pemekaran Provinsi tersebut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan segera akan disampaikan sebagai bahan evaluasi Kepala Staf Kepresidenan. “Moratorium ini tentunya juga terkait dengan aspek anggaran, oleh karena itu ini akan dibicarakan dalam susunan kabinet baru juga. Terlebih lagi pemekaran wilayah ini sudah mencapai proses eksekutif yang dicapai dengan Ampres (Amanat Presiden),” ujar Eko Sulistyo.

audiensi-dprd-sumatera-utara-bahas-pemekaran-provinsi-tapanuli-3

Close