APIP Daerah Kuat, Bersama Cegah Korupsi

APIP Daerah Kuat, Bersama Cegah Korupsi

APIP Daerah Kuat, Bersama Cegah Korupsi

BENGKULU – Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Penegasan itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Bimo Wijayanto pada pembukaan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tingkat Nasional di Bengkulu, Selasa, 9 Oktober 2018. Acara ini mengambil tema ‘Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kuat, Bersama Cegah Korupsi’.

Bimo menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi.

bimo1“Bentuk dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi selanjutnya deengan Penguatan APIP yaitu adanya izin prakarsa kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun Rancangan PP tentang Perubahan atas PP 18/2016,” kata Bimo.

Lima pemerintah daerah mendapat penghargaan dengan predikat ‘memuaskan’ yang  diberikan dengan kriteria telah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan. Kelima provinsi itu yakni Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Sumatera Barat.

Selain itu, ada 13 pemerintah daerah yang telah tuntas menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan (TLHP) pengawasan Itjen Kemendagri dengan predikat baik, antara lain Lampung, Bali, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Maluku dan Banten.

bimo3Saat membuka acara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan, ukuran kemajuan suatu daerah bukan hanya Opini WTP dari BPK RI. “Tapi angka pertumbuhan daerah lebih tinggi secara nasional, mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta mampu menarik investasi untuk dilakukan di daerah,” papar Tjahjo.

Mendagri menegaskan, sosok APIP harus independen, tidak gamang, dan tidak takut dimutasi. “Dalam aspek penganggaran, APIP dalam melakukan kegiatan pengawasan harus didukung dengan anggaran yang memadai. Namun dari sisi sumber daya, APIP harus memadai dari segi kualitas dan kuantitas, agar mandat pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Tjahjo.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyatakan, sinergitas APIP APH di Bengkulu sudah berlangsung dengan baik. “Dalam 1 tahun terakhir koordinasi terus dilaksanakan khususnya setelah Penandatangan kerjasama APIP-APH dilakukan,” ungkap Rohidin.

Pada kesempatan ini, Rohidin mengusulkan agar dilakukan Judicial Review terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 yang memberlakukan pemberhentian dengan tidak hormat ASN jika telah memiliki kekuatan hukum tetap, “Bagaimanapun, ASN yang bersalah telah mendapat kurungan penjara, sudah mengembalikan kerugian dan sudah mendapat dampak sosial di masyarakat,” urainya.

Dengan adanya penguatan APIP, Rohidin berharap agar APIP dapat melindungi ASN dan benar-benar memberikan pembinaan kepada ASN sehingga tindak pidana korupsi yang melibatkan ASN dapat diminimalisir.

bimo2

Close