61 Kementerian Dapat Predikat WTP dari BPK

61 Kementerian Dapat Predikat WTP dari BPK

61 Kementerian Dapat Predikat WTP dari BPK

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerima Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis di Istana Merdeka, Senin 12 Oktober 2015. Dalam pertemuan itu, Ketua BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015.

“Kami melaporkan Hasil Laporan Semester I 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dam BUMD,” ujar Ketua BPK.

Keterbukaan dan tanggung jawab keuangan negara telah mengalami perbaikan dengan meningkatnya opini WTP, kata Ketua BPK. Pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 61 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) atau 71 persen. “Lima tahun yang lalu hanya 57 persen, meski tahun ini masih ada yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 7 LKKL,” kata Ketua BPK.

Presiden menyampaikan apresiasi hasil pemeriksaan BPK. “Saya menyambut gembira hasil audit tersebut karena terjadi peningkatan kinerja pada instansi pemerintah dan lebih baik dari hasil tahun-tahun sebelumnya,” ujar Presiden.

Presiden pun langsung memerintahkan menteri-menteri yang hadir mendampinginya pada pertemuan itu, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk mengawal tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.

Untuk pemerintah daerah, Ketua BPK menjelaskan bahwa sekarang telah mencapai angka 50 persen yang mendapatkan opini WTP yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, dimana yang mendapatkan opini WTP hanya 30 persen. “Bahkan tahun 2009 masih 3 persen yang memperoleh WTP,” kata Ketua BPK.

Selama semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp. 15,66 Triliun kepada entitas yang diperiksa. “Dari jumlah tersebut, 24 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 37 persen belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut, 38 persen belum ditindaklanjuti serta 0,01 persen rekomendasi tidak ditindaklanjuti,” ujar Ketua BPK.

Turut hadir anggota BPK dalam pertemuan itu, Agung Firman, Rizal Djalil, Agus Joko Pramono dan Achsanul Qosasi.

Close